HUKUM
1. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, dia ditetapkan sebagai tersangka kasus penyuapan kepada pejabat KPU dan kasus perintangan penyidikan terhadap buron Harun Masiku didasarkan pada motif politik. Pernyataan Hasto tersebut merupakan bagian dari nota pembelaan dia, hari ini, di Pengadilan Tipikor Jakarta. Menurut Hasto, kasus penyuapan telah selesai diadili dan dia sama sekali tidak tersangkut di dalamnya. Namun, dia dijadikan tersangka dalam kasus yang sama justru terjadi setelah dia melakukan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran Rakabuming (anak Jokowi), dan Bobby Nasution (menantu Jokowi) dari PDIP tahun 2024.
Kasus suap untuk memuluskan jalan Harun Masiku sebagai anggota DPR dari PDIP hasil Pemilu 2019 sudah disidangkan tahun 2020. Para pemberi suap, dan penerima suap yakni anggota KPU Wahyu Setiawan sudah dihukum, dan kini sudah selesai menjalani hukuman. Sedangkan Harun Masiku sampai sekarang masih belum bisa ditangkap. Dalam sidang Hasto, penyidik KPK mengaku mengetahui posisi koordinat Harun Masiku. Oleh karena itu, dalam nota pembelaannya Hasto mempertanyakan motif KPK mengapa Harun tidak ditangkap. Dalam kasus ini jaksa menuntut Hasto dihukum 7 tahun penjara.
2. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, hari ini, diperiksa KPK di kantor Polda Jawa Timur di Surabaya. Pemeriksaan kali ini dilakukan setelah Khofifah tidak bisa hadir pada pemeriksaan tanggal 20 Juni 2025 di kantor KPK di Jakarta. Kala itu, Khofifah tidak bisa hadir dengan alasan menghadiri wisuda anaknya di luar negeri. Dia meminta dijadwalkan ulang pemeriksaannya antara 23-26 Juni 2025, dan baru hari ini bisa dilakukan pemeriksaan, yang menurut Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Khofifah tidak diperiksa tapi diminta keterangan saksi atau keterangan ahli.
Mengenai alasan Khofifah tidak diperiksa di KPK Jakarta, tapi di kantor Polda Jatim, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa itu demi efisiensi waktu dan anggaran, dan tidak ada larangan. Pemeriksaan terhadap Khofifah terkait dengan kasus korupsi dana hibah APBD Jatim tahun anggaran 2021-2022, yang ketika itu Khofifah sebagai gubernur Jatim. KPK sudah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, dan sebagian dari tersangka itu menyebut bahwa Gubernur Khofifah menyetujui pencairan dana hibah.
3. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkap, ada lebih dari 100 penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah yang terlibat kegiatan pendanaan terorisme. PPATK menemukan data tersebut setelah melakukan pengecekan nomor induk kependudukan (NIK) penerima bansos dengan data pemegang rekening perbankan yang diindikasikan terlibat dalam kegiatan terorisme. Data 100 NIK itu, kata Ivan, hanya dari 1 bank saja. Sedangkan yang terlibat judi online ada lebih dari 500 NIK, juga di 1 bank saja.
POLITIK
Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono resmi ditunjuk menjadi komisaris PT Pertamina Patra Niaga. Dalam RUPS awal pekan ini, Sudung Situmorang ditunjuk sebagai komisaris utama dan Siti Zahra sebagai komisaris independen. Selain Ferry, di jajaran komisaris ada nama Staf Khusus Wapres Tina Talisa, Ahmad Erani Yustika, Panel Barus, Rini Widyastuti, dan Andy Rachmianto.
Sementara Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Stella Christie; pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny Januar Ali; dan Wakil Kastaf Kepresidenan M Qodari ditunjuk menjadi komisaris PT Pertamina Hulu Energi. Denny sebagai komisaris utama. Iggi Haruman Achsien sebagai komisaris independen. Komisaris lain Nanang Untung, Andika Pandu Puragabaya, Wahyu Setyawan, dan Nepos Pakpahan.
EKONOMI
1. Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan, Indonesia tidak akan meninggalkan BRICS meski terimbas pengenaan tarif tambahan yang dinyatakan oleh Presiden AS Donald Trump. Menurut dia, jika tarif tambahan 10% itu merupakan konsekuensi bergabungnya RI ke dalam blok ekonomi itu, mau tidak mau harus dihadapi. Trump mengancam akan menerapkan tarif tambahan 10% atas barang dari negara anggota BRICS. Jika ini terwujud, Indonesia akan terkena tarif 42% di pasar AS.
2. Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menugaskan Bulog untuk menyalurkan beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Penyaluran SPHP beras dilakukan Juli-Desember 2025 sebanyak sekitar 1,3 juta ton. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, program ini bersama-sama program bantuan pangan beras, diharapkan bisa menekan harga beras.
Harga beras SPHP untuk pengambilan di gudang Bulog ditetapkan Rp 11.000 per kg untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Kemudian Rp 11.300 untuk wilayah Sumatera (kecuali Lampung dan Sumatera Selatan), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Serta, untuk wilayah Maluku dan Papua ditetapkan Rp 11.600 per kg.
TRENDING MEDSOS
Warganet di X tengah ramai menyoroti seorang diplomat Kementerian Luar Negeri yang ditemukan meninggal secara tak wajar di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Korban yang berinisial ADP (39) ditemukan dalam kondisi wajah terlilit lakban, berselimut, di dalam kamar kos yang terkunci dari dalam. Beredar spekulasi bahwa meninggalnya diplomat tersebut berkaitan dengan kasus perdagangan manusia yang tengah ditanganinya.
HIGHLIGHTS
1. Sudah menjadi kebiasaan, pergantian rezim juga berlanjut pada pergantian petinggi badan usaha milik negara (BUMN). Pergantian komisaris dan direksi BUMN pun terjadi silih berganti sejak awal tahun ini. Hal yang mencolok adalah rangkap jabatan pejabat negara sekaligus sebagai komisaris BUMN. Berdasarkan data terbaru, sudah sebanyak 30 wakil menteri di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo menjadi komisaris di BUMN. Padahal, kebiasaan ini sudah sedari dulu diingatkan oleh sebagian kalangan masyarakat sebagai pemborosan uang negara. Mereka sebagai pejabat negara sudah mendapatkan gaji dan fasilitas yang jauh di atas pegawai negeri eselon tertinggi, masih pula mendapatkan kompensasi puluhan juta hingga ratusan juta per bulan sebagai komisaris. Namun peringatan itu tak pernah digubris pemerintah. Kesenjangan pendapatan yang akut di negeri ini mungkin dianggap oleh pemerintah bukan masalah, bahkan sengaja diciptakan meskipun dengan menggunakan uang pajak dari rakyat, dan utang.
2. Penjelasan dari PPATK bahwa ada ratusan penerima bansos terlibat dalam pendanaan aksi terorisme dan pelaku judi online, sangat mengejutkan. Temuan itu harus segera ditindaklanjuti karena ada uang rakyat yang dipakai untuk pengadaan bansos tersebut. Jika temuan lembaga resmi negara itu hanya didiamkan saja oleh lembaga berwenang, maka negara telah bertindak melakukan pembiaran, bahkan sama halnya negara membiayai aksi terorisme dan judi online.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 10 Juli 2025
