POLITIK
1. Presiden Prabowo menaikkan gaji hakim demi kesejahteraan mereka. Kenaikan gaji bervariasi tergantung golongan dan masa kerja. Persentase kenaikan tertinggi sebesar 280% ditujukan untuk golongan hakim paling yunior. Prabowo mengumumkan kenaikan gaji itu, saat berpidato dalam acara pengukuhan ribuan hakim di Gedung MA, Jakarta, hari ini.
Keputusan Prabowo menaikkan gaji hakim itu, tak berselang setahun dari kenaikan gaji hakim yang diputuskan oleh presiden terdahulu, Jokowi, melalui PP No. 44/2024, yang ditandatangani pada 18 Oktober 2024, atau 2 hari menjelang masa jabatannya berakhir. Keputusan Jokowi itu sebagai respons atas mogok kerja yang dilakukan para hakim pada 7-11 Oktober 2024. Berdasarkan PP tersebut, hakim yunior golongan III dengan masa kerja kurang dari satu tahun, mendapat gaji sebesar Rp 2.785.700 hingga Rp 3.154.400.
2. Anggota Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, meminta TNI fokus pada kesiapan tempur dengan melakukan latihan secara intensif, ketimbang ikut mengurusi pangan dan kesehatan. Pernyataan Hasanuddin itu sebagai respons atas rencana TNI AD membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan, dengan merekrut 24.000 prajurit tamtama. Batalyon ini bertugas mendukung ketahanan pangan dan kesehatan. Menurut Hasanuddin, sebaiknya TNI mengarahkan pada profesionalisme dirinya, dan menyerahkan urusan yang bukan bidangnya kepada kementerian lain yang lebih profesional.
3. Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto, membantah pernyataan Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan, yang menyebut bahwa Indonesia sudah sepakat membeli 48 unit jet tempur generasi kelima KAAN buatan Turkiye. Menurut media Turkiye, nilai kontrak pembelian itu sebesar 10 miliar dollar AS (sekitar Rp 162 triliun), yang merupakan rekor tertinggi bagi ekspor industri militer Turkiye (dulu bernama Turki). Menurut Donny, pembelian pesawat KAAN masih masuk dalam perencanaan jangka panjang, jadi belum ada kontrak pembelian.
EKONOMI
1. Bank Indonesia (BI) merilis hasil Survei Konsumen. Indeks Keyakinan Konsumen pada Mei berada di 117,5, masih di atas 100 yang menunjukkan konsumen optimistis melihat ekonomi saat ini hingga 6 bulan mendatang. Namun level itu jauh di bawah IKK April di 121,7, juga terendah sejak September 2022. Indeks Ekonomi Saat Ini (IKE) berada di 106 pada Mei, jauh lebih rendah dari April yang di 113,7. Sementara Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) Mei ada di 129, masih di bawah posisi April yang 129,8.
Keyakinan konsumen kompak menurun pada seluruh kelompok pengeluaran. Yang terdalam pada pengeluaran Rp 4,1-Rp 5 juta dengan IKK turun 7,5 poin menjadi 117,7. Masyarakat dengan pengeluaran terendah, Rp 1 juta – Rp 2 juta, justru turun tipis sebesar 2,4 poin ke level 112,3. Sementara, persepsi responden terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan saat ini berada pada zona pesimistis (<100), bersumber dari kelompok pendidikan SMA (92,0) dan akademi/diploma (95,8), sementara kelompok lainnya tetap berada di level optimis.
2. Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengungkapkan rencana menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah tapak. Ia menjelaskan, kenaikan pajak dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat tinggal di hunian vertikal, yakni dengan melakukan subsidi silang. Regulasi pemberian insentif bagi hunian vertikal itu ditargetkan bakal rampung bulan depan.
Selain menaikkan PPN, pemerintah juga berencana memperkecil luas rumah tapak subsidi, dari semula 60 meter persegi menjadi 25 meter persegi luas tanah. Dalam aturan baru itu, ditetapkan luas tanah paling rendah rumah subsidi 25 m², dan paling tinggi 200 m². Sementara luas lantai rumah paling rendah 18 m² dan paling tinggi 36 m².
3. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengakui terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran, tapi hingga akhir tahun ini akan tersedia 67 ribu pekerjaan baru. Menurut Luhut, hari ini, pekerjaan baru itu berasal dari investor China yang masuk ke Indonesia baru-baru ini. Mereka membangun pabrik di kota-kota kecil. Itu mulai berjalan setelah infrastruktur dibangun, seperti yang terlihat pada pertumbuhan daerah-daerah di sepanjang Tol Trans-Sumatera.
Luhut juga mematahkan proyeksi banyak lembaga internasional. Berdasarkan kajian DEN, ia memastikan ekonomi Indonesia tumbuh 8%, bahkan 9% mulai 2028. Menurut dia, salah satu motor percepatan laju pertumbuhan Indonesia adalah program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang akan memakan anggaran hingga Rp 300 triliun pada 2026. Dengan program itu, akan ada dorongan tambahan pertumbuhan ekonomi 0,01-0,26% dari saat ini di kisaran 5%, dan menciptakan 900 ribu hingga 1,9 juta lapangan kerja baru. Selain itu, ada juga program hilirisasi non-pertambangan, seperti rumput laut dan kemenyan. Kemenyan saja, menurut dia, market size-nya sampai USD 23 miliar.
TRENDING MEDSOS
1. Warganet di X masih ramai menyoroti keputusan Mendagri Tito Karnavian yang memasukkan 4 pulau di Aceh ke dalam wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara. Banyak warganet berpendapat bahwa keputusan Tito tersebut dapat berpotensi membangkitkan semangat separatisme dari masyarakat di Aceh. Hingga hari ini, media sosial terus dibanjiri dengan unggahan yang memperlihatkan pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan warga Aceh yang menolak keputusan Tito tersebut.
2. Kata “Nabi” masih trending di X, warganet semakin ramai menyoroti cuitan politisi PSI, Dedy Nur Palakka, yang menyebut Jokowi memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi. Banyak warganet berpendapat, cuitan Dedy yang sudah dihapus tersebut, dapat dikategorikan sebagai penistaan agama.
HIGHLIGHT
Keputusan Presiden Prabowo menaikkan gaji hakim demi kesejahteraan mereka, patut diapresiasi. Tentu dengan harapan kenaikan gaji itu bisa membuat hakim terbebas dari perilaku koruptif. Di sisi lain, keputusan Presiden tersebut terkesan “mengistimewakan” hakim, mengingat belum genap setahun jajaran hakim mendapatkan kenaikan gaji melalui keputusan Jokowi, 2 hari menjelang selesai masa jabatannya sebagai presiden. Mereka mendapatkan kenaikan gaji dari Jokowi setelah mengancam melakukan mogok kerja. Publik tentu berharap jajaran PNS di instansi lainnya tidak merasa iri dengan perlakuan istimewa tersebut.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 12 Juni 2025
