POLITIK
1. Alasan Presiden Prabowo mengutus mantan Presiden Jokowi sebagai wakil pemerintah dan rakyat Indonesia dalam acara pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan hari ini, kata Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, karena Jokowi adalah presiden yang bertemu langsung dengan Paus Fransiskus saat berkunjung ke Jakarta pada September 2024. Pernyataan Muzani tersebut menjawab pertanyaaan publik yang mempersoalkan penunjukan Jokowi sebagai utusan resmi Presiden dalam acara tersebut. Menurut anggota Fraksi PDIP DPR, Aria Bima, seharusnya yang lebih tepat adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
2. Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus TNI AD, Mayjen Djon Afriandi, menyampaikan permohonan maaf atas adegan foto bareng beberapa anak buahnya dengan Ketua Umum GRIB, Rosario de Marshall alias Hercules. Adegan tersebut terekam dalam sebuah video yang tersebar di media sosial. Menurut Djon, hari ini, permohonan maaf itu bukan hanya kepada masyarakat luas yang peduli terhadap Korps Baret Merah, melainkan juga kepada para senior dan juga prajurit-prajurit Kopassus lainnya yang tidak setuju terhadap foto-foto dengan Hercules, yang dikenal sebagai mantan tokoh preman Tanah Abang, Jakarta, yang dekat dengan Presiden Prabowo. Dia menyebut, prajurit yang berfoto bersama akan dibina.
3. Terkait usulan pemberian status daerah istimewa untuk Kota Solo, menurut Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli, tidak pernah ada pemberian status daerah istimewa bagi suatu wilayah di Indonesia yang levelnya di bawah tingkat provinsi. Dia menyebut contoh, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang menyandang status istimewa karena latar belakang sejarah, yakni pernah menjadi ibu kota negara pada tahun 1946, yang didukung penuh oleh Kesultanan Yogyakarta.
HUKUM
1. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana mengungkapkan, berdasarkan hasil National Risk Assessment (NRA) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sepanjang tahun 2024, nominal transaksi yang diduga sebagai tindak pidana sebesar sekitar Rp 1.459 triliun. Angka tersebut diungkapkan Ivan, saat memperingati Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) ke-23. Dari jumlah tersebut, transaksi yang diduga terkait korupsi sebesar Rp 984 triliun, diikuti dugaan tindak pidana di bidang perpajakan sebesar Rp 301 triliun, perjudian Rp 68 triliun, dan narkotika Rp 9,75 triliun.
2. Selain menyita satu unit sepeda motor Royal Enfield Classic, KPK juga menyita sebuah mobil milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK), terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021-2023. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, kemarin mengatakan, belum mendapat informasi dari penyidik tentang jenis dan merek mobil yang disita karena belum dibawa ke Jakarta. Dalam kasus yang diduga merugikan negara sebesar sekitar Rp 222 miliar itu KPK sudah menetapkan 5 orang tersangka, salah satunya adalah Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi.
EKONOMI
1. Bank Dunia memproyeksikan rasio penerimaan negara Indonesia hanya mencapai 11,9% terhadap PDB pada 2025, turun dari estimasi 12,8% terhadap PDB pada 2024. Angka ini jauh di bawah target Presiden Prabowo sebesar 23% yang tertuang dalam PP No. 12/2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Dalam laporan Macro Poverty Outlook per April 2025, Bank Dunia memproyeksikan rasio penerimaan negara Indonesia akan meningkat menjadi 12,3% terhadap PDB pada 2026, dan 12,4% tahun 2027.
Bank Dunia juga menyoroti rasio penerimaan negara 12,7% terhadap PDB pada 2024 merupakan yang terendah di antara negara berpendapatan menengah. Penerimaan pajak yang hilang diperkirakan mencapai 6,4% dari PDB. Upaya menutup kesenjangan pajak ini, menurut Bank Dunia, akan memperluas ruang fiskal untuk mendanai Visi Indonesia Emas 2045.
2. Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI-BI) mencatatkan kinerja industri pengolahan, terjaga ekspansif di level 51,67% pada kuartal I-2025, naik tipis dari kuartal IV-2024 sebesar 51,58%. Kepala Dept Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, kinerja PMI BI terdorong oleh komponen Volume Total Pesanan sebesar 52,94%, melanjutkan tren peningkatan sejak kuartal IV-2025 yang 52,89%.
Sementara komponen Jumlah Tenaga Kerja menunjukkan angka yang ekspansif 50,49%, keluar dari zona kontraksi yang terjadi sejak kuartal II-2024. Meski begitu, Jumlah Tenaga Kerja diperkirakan berbalik turun pada kuartal II-2025 ke batas level 50%. Berdasarkan Sub-Lapangan Usaha (Sub-LU), indeks tertinggi pada Industri Makanan dan Minuman (53,78%). Sementara Industri Tekstil dan Pakaian Jadi masih di level kontraksi 49,27%, dan akan lebih dalam pada kuartal II-2025, menjadi 46,5%.
TRENDING MEDSOS
QRIS trending di X, setelah sistem pembayaran digital nasional, Quick Response Indonesian Standard (QRIS), dinilai oleh Amerika Serikat (AS) sebagai hambatan dalam layanan keuangan karena dianggap membatasi partisipasi perusahaan pembayaran asing, khususnya dari AS. Sorotan dari pemerintah AS ini memicu gelombang dukungan dari warganet Indonesia di media sosial X. Kata kunci terkait QRIS dipenuhi dengan komentar positif dan pembelaan dari para warganet Indonesia yang mengatakan bahwa QRIS merupakan salah satu keajaiban sistem pembayaran yang ada di Indonesia.
HIGHLIGHT
PPATK mengungkap transaksi sepanjang 2024 yang diduga terkait tindak korupsi, sebesar Rp 984 triliun. Angka tersebut seolah mengkonfirmasi perkataan Luhut Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional dari Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo, pada Februari lalu, yang menyebut bahwa separuh dari dana Bansos Rp 500 triliun selama 5 tahun terakhir diduga tidak tepat sasaran, alias dikorupsi. Angka-angka fantastis yang diungkap PPATK dan Luhut tersebut, semakin menanamkan kesan pada publik bahwa korupsi memang masif di Indonesia.
SUMBER
RIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 26 April 2025
