POLITIK
1. Pemerintah mendapat usulan pemekaran sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk perubahan status Solo menjadi daerah istimewa yang meliputi eks karesidenan Surakarta, terpisah dari Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik, dalam rapat bersama Komisi II DPR, kemarin. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, hari ini menyatakan pemerintah akan mempelajari usulan tersebut. Sedangkan Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, menolak usulan Solo menjadi daerah istimewa baru di Indonesia, karena tidak ada alasan yang relevan. Komisi II DPR, kata dia, tidak akan buru-buru membahas usulan tersebut.
2. Merespons tentang 8 poin tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Presiden Prabowo disebut menghargai dan memahami tuntutan tersebut, tapi tidak memberikan tanggapan spontan, perlu mempelajarinya. Sikap tersebut disampaikan Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, setelah bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin. Salah satu tuntutan Forum Purnawirawan adalah pencopotan para Menteri yang diduga telah melakukan kejahatan korupsi, dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Jokowi.
Selain itu, Forum Purnawirawan mengusulkan kepada MPR penggantian Wapres karena jabatan itu didapat Gibran dari pelanggaran terhadap putusan MK atas Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu, yang melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Tuntutan itu ditandatangani oleh 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel. Salah seorang di antara penandatangan adalah mantan Wapres Try Sutrisno, yang juga mantan Panglima TNI.
3. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, hari ini minta masyarakat untuk tidak mengabaikan hak Presiden ke-2 Soeharto dalam menerima gelar Pahlawan Nasional 2025, mengingat punya banyak prestasi yang diakui dunia. Nama penguasa Orde Baru selama 3 dekade itu muncul kembali dalam deret calon pahlawan nasional, yang diusulkan Jawa Tengah, meskipun berulang kali gagal disetujui selama 10 tahun terakhir. Doli minta supaya kesalahan Soeharto dijadikan catatan sejarah. Menurut Komnas HAM, selama berkuasa Soeharto diduga terlibat dalam 9 kasus pelanggaran HAM berat.
EKONOMI
1. Bank Dunia memperkirakan, utang pemerintah Indonesia mencapai 40,1% dari PDB pada 2025, meningkat dibandingkan 2024 yang sebesar 29,2% dari PDB. Dalam laporan The Macro Poverty Outlook (MPO) khusus Indonesia edisi April 2025, disebutkan pengeluaran akan meningkat untuk mengakomodasi program-program prioritas Presiden Prabowo, seperti makan bergizi gratis (MBG). Dengan meningkatnya utang, diperkirakan defisit APBN 2025 Indonesia akan melebar menjadi 2,7% dari PDB, lebih besar dari target 2,53% dari PDB. Utang akan lebih banyak meningkat dalam bentuk pinjaman, yang diperkirakan mendorong pembayaran bunga hingga 19% dari total pendapatan negara.
2. Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia tahun ini tumbuh 4,7%, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya 5,1%. Proyeksi ini sama dengan yang dibuat IMF. Dalam laporan Regional Economic Update 2025 dari Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik akan melambat ke angka 4% pada 2025. Bank Dunia menjelaskan situasi global yang tidak menentu berdampak kepada kepercayaan dunia usaha dan konsumen, menghambat investasi dan konsumsi. Pembatasan perdagangan diperkirakan akan berdampak terhadap tingkat ekspor Asia Timur dan Pasifik.
3. Menko Perekonomian Airlangga menjelaskan, Indonesia telah menandatangani nondisclosure agreement dengan United States Trade Representative (USTR). Sejauh ini, baru 20 negara yang menandatangani kesepakatan itu. Ia mengatakan, kedua pihak sepakat membentuk working group untuk 5 sektor khusus. Mengenai QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang diprotes AS, Airlangga mengatakan hal itu belum dibahas. Indonesia terbuka untuk partisipasi AS dalam sistem pembayaran di tanah air.
Sementara, Guru Besar FEB Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty mengatakan, Indonesia perlu mempertahankan QRIS dan GPN, tidak perlu mengorbankan sistem pembayaran digital itu saat negosiasi tarif Trump. Mempertahankan QRIS dan GPN akan mengurangi kebocoran devisa dari transaksi Mastercard dan Visa yang lebih mahal. QRIS dan GPN tentu menguntungkan Indonesia melalui multiplier effect domestik.
TRENDING MEDSOS
Terdapat lebih dari 5 ribu pencarian di Google terkait Hasto, setelah Pengadilan Tipikor Jakarta di PN Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap pengurusan PAW Harun Masiku dari Riezky Aprilia dan perintangan penyidikan untuk terdakwa Hasto Kristiyanto, pada Kamis (24/4/2025) kemarin. Sidang tersebut sempat ricuh ketika massa pendukung Hasto yang berseragam Satgas PDIP Chakra Buana menuding ada penyusup dalam sidang.
HIGHLIGHTS
1. Tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin menambah jumlah suara yang menginginkan Presiden Prabowo melakukan perubahan kabinet, terhadap menteri yang diduga korup dan masih “mengabdi” kepada mantan Presiden Jokowi. Tuntutan dari kalangan tentara ini, sangat mungkin mendapat perhatian khusus Prabowo, mengingat dia satu almamater dengan mereka. Publik tentu menunggu respons konkret Prabowo.
2. Pemberian gelar pahlawan nasional harus melalui pertimbangan yang komprehensif. Penilaian utuh tentang jasa, rekam jejak, dan pribadi seorang tokoh yang diusulkan, mesti dikaji secara mendalam, obyektif dan menyeluruh. Apalagi jika yang diusulkan pernah memegang kekuasaan namun banyak menimbulkan kontroversi, serta menyebabkan banyak kerugian ekonomi dan korban jiwa jutaan rakyat tanpa pertanggungjawaban. Padahal pengertian dasar dari pahlawan, adalah orang yang rela mengorbankan kepentingan diri sendiri demi keselamatan bangsa, negara, dan rakyat. Menempatkan kesalahan seseorang sebagai catatan sejarah, bukan pula karena dendam, namun untuk menyatakan bahwa tokoh tersebut memang memiliki catatan hitam.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 25 April 2025
