POLITIK
1. Keputusan Kemen PANRB menunda pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menyulut protes dari mereka yang terdampak. Ratusan calon PPPK di Kota Bima, NTB, menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Wali Kota dan DPRD, hari ini. Aksi demo juga digelar di Jakarta, di Gedung DPR. Mereka menuntut keputusan itu dibatalkan. Semula CPNS dan CPPPK diangkat bulan Maret ini, namun diundur menjadi 1 Oktober 2025 untuk CPNS, dan 1 Maret 2026 untuk CPPPK. Alasannya, Kemen PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) butuh waktu untuk menata administrasi agar terjadi keserentakan pengangkatan. Berdasarkan pengumuman rekrutmen Kemen PANRB 2024, total formasi yang tersedia 2.302.543, yang terdiri dari 429.183 formasi untuk pemerintah pusat dan 1.867.333 formasi untuk pemerintah daerah.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Aria Bima, Kemen PANRB salah menafsirkan kesimpulan rapat dengan Komisi II DPR. Dalam rapat, tidak ada keputusan Komisi II DPR dan Kemen PANRB bahwa pengangkatan CPNS di semua instansi harus serentak pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026. Rapat pada 5 Maret 2025 itu dihadiri Menteri PANRB, Rini Widyantini, dan Menteri BKN, Zudan Arif Fakrulloh. Dalam salah satu poin kesimpulan rapat, kata Aria Bima, Komisi II justru minta pengangkatan itu dipercepat dengan memberi batas akhir untuk CPNS pada Oktober 2025 dan CPPPK pada Maret 2026.
2. Jatah konsesi tambang batu bara untuk Muhammadiyah bakal terwujud bulan ini. Begitu janji Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, saat berpidato di Madrasah Mualimin Muhammadiyah, Bantul, DIY, hari ini. Kata Bahlil, dia akan meneken Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk Muhammadiyah di bulan ramadan ini. Bahlil mengatakan, pemberian tambang kepada ormas keagamaan merupakan arahan dari Presiden ke-7 Jokowi dan Presiden Prabowo. Pemberian tambang kepada ormas keagamaan pun sudah diakomodasi dalam RUU Minerba. Jika janji Bahlil itu direalisasikan, maka Muhammadiyah menjadi ormas keagamaan kedua yang menerima IUPK setelah Nahdlatul Ulama yang sudah mendapatkannya tahun lalu.
3. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) mengusulkan penggabungan 3 lembaga penyiaran milik pemerintah, yakni Antara, RRI, dan TVRI. Usulan tersebut diharapkan masuk dalam pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran, yang sedang digodok DPR. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemenkomdigi, Edwin Hidayat Abdullah, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR hari ini, menjelaskan penggabungan 3 lembaga itu selaras dengan revisi UU Penyiaran yang bertujuan untuk mendorong ekosistem penyiaran multiplatform, dan sesuai dengan perkembangan teknologi digital. Revisi UU Penyiaran menjadi salah satu dari 41 rancangan/revisi undang-undang (RUU) yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2025. RUU Penyiaran sudah sempat dibahas DPR periode 2019-2024, tapi tak berakhir pada pengesahan.
4. Organisasi masyarakat sipil Kontras mendesak supaya pembahasan revisi UU TNI yang sedang bergulir di DPR, dihentikan. Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya menilai, jika revisi itu sampai disahkan menjadi UU, apalagi dengan perubahan pada Pasal 47 ayat (2), akan memberi legitimasi lebih besar bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil. Konsekuensinya, profesionalisme TNI semakin melemah, dan meritokrasi di sektor sipil akan terganggu. Tanpa perubahan UU TNI pun, kata Dimas Bagus, Presiden Prabowo sudah menggunakan cara yang cenderung militeristik dalam memerintah dan dalam pengisian jabatan-jabatan sipil, yang semakin banyak diisi purnawirawan maupun prajurit aktif.
EKONOMI
1. Menyusul Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc menurunkan rekomendasi untuk aset-aset investasi Indonesia, baik saham maupun surat utang. Bank investasi global itu menggarisbawahi kenaikan risiko fiskal, menyusul beberapa kebijakan Presiden Prabowo. Mereka menurunkan peringkat saham Indonesia dari “overweight” menjadi “market weight”, dan menyesuaikan rekomendasi untuk surat utang negara tenor 10 tahun sampai 20 tahun menjadi “neutral”, dari semula menjadi salah satu pilihan obligasi negara favorit. Rekomendasi itu keluar setelah sebelumnya mereka melansir perkiraan kenaikan defisit fiskal Indonesia tahun ini menjadi 2,9% dari PDB, dari semula 2,5%. Sebelumnya, Morgan Stanley memangkas rekomendasi saham MSCI Indonesia dari “equal weight” menjadi “underweight”, dalam riset yang dirilis 19 Februari lalu.
2. Satgas Pangan Polri menemukan ketidaksesuaian isi minyak goreng Minyakita kemasan 1 liter yang isinya hanya 700-900 ml. Kasatgas Pangan, Brigjen Helfi Assegaf mengatakan, Minyakita tersebut produksi tiga perusahaan, yakni PT Artha Eka Global Asia, Depok; PT Tunas Agro Indolestari, Tangerang; dan Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara, Kudus. Mentan Andi Amran Sulaiman membenarkan hal itu. Dalam sidak ke Pasar Jaya Lenteng Agung, ia menemukan Minyakita kemasan 1 liter produksi ketiga perusahaan itu hanya berisi 750-800 ml. Selain itu, meski di kemasan tertulis harga Rp 15.700/liter, namun dijual dengan harga Rp 18.000/liter. Ia sudah berkoordinasi dengan Bareskrim dan Satgas Pangan. Jika terbukti, perusahaan akan ditutup dan izinnya dicabut. Polisi baru bertindak setelah kasus kecurangan isi kemasan Minyakita itu viral di media sosial.
3. Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan kerugian penundaan pengangkatan CPNS dari Maret 2025 ke Oktober 2025, bisa mencapai lebih dari Rp 6,76 triliun. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara menjabarkan, dengan asumsi rata-rata gaji pokok ASN Rp 3,2 juta (masa kerja 0-3 tahun). Setelah itu, diambil 80% gaji pokok, dikurangi pajak, lalu ditambah tunjangan, asumsinya menjadi Rp 3 juta/bulan/orang. Selama 9 bulan penundaan, ada potensi pendapatan ASN/orang hilang Rp 27 juta. Sementara ada 250.407 formasi yang dibutuhkan, baik di pusat maupun daerah, sehingga total pendapatan ASN yang berpotensi hilang sebesar Rp 6,76 triliun. Dampak berganda ke total ekonomi yang hilang, karena penundaan pengangkatan CPNS bisa lebih besar lagi. Kerugian ekonomi muncul karena pemerintah seperti dengan sengaja menciptakan pengangguran semu.
4. Prabowo minta perusahaan transportasi online memberi Bonus Hari Raya (BHR) kepada pengemudi ojol dan kurir online. Ia minta BHR dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan pekerja. Dalam konferensi pers di Istana itu, hadir pula CEO GoTo, Patrick Walujo dan CEO Grab, Anthony Tan. Terkait mekanismenya, Prabowo mengatakan akan dibahas lebih lanjut dengan para pengusaha. Saat ini ada 250.000 pengemudi online aktif, dan kurang lebih 1-1,5 juta yang statusnya part timer. Sementara mengenai THR bagi pegawai swasta, BUMN dan BUMD, Prabowo menekankan harus diberikan paling lambat 7 hari sebelum Lebaran.
HUKUM
1. Gugatan praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melawan KPK, gugur. Hasto menggugat KPK ke PN Jakarta Selatan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka kasus dugaan suap terkait perkara eks calon anggota legislatif dari PDIP, Harun Masiku. Hakim tunggal praperadilan PN Jaksel, Afrizal Hady, siang hari ini, memutus bahwa gugatan Hasto gugur sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 2021 yang menyatakan pemeriksaan praperadilan gugur jika berkas perkara tindak pidana telah dilimpahkan ke pengadilan. KPK telah melimpahkan berkas perkara Hasto ke Pengadilan Tipikor Jakarta pekan lalu.
2. Kapolres Ngada, NTT, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, yang sudah ditahan Divisi Propam Polri, diduga melakukan pencabulan terhadap 3 anak di bawah umur. Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang, Imelda Manafe mengungkapkan, ketiga korban berumur 3 tahun, 12 tahun, dan 14 tahun. Dia menerangkan, dari hasil konseling dengan korban, kekerasan seksual tersebut sudah terjadi sejak pertengahan tahun 2024. AKBP Fajar ditangkap personel Bidang Propam Polda NTT pada 20 Februari 2025. Dari hasil pemeriksaan urine, AKBP Fajar dinyatakan positif mengonsumsi narkoba jenis sabu saat ditangkap.
TRENDING MEDSOS
Minyakita trending di X, setelah warganet di X ramai menyoroti Menteri Pertanian RI (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menemukan tiga perusahaan produsen Minyakita yang melanggar karena isi minyak goreng tidak sesuai takaran, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ketersediaan sembilan bahan pokok di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025). Selain volume yang tidak sesuai, harga jualnya juga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Meskipun di kemasan tertulis harga Rp 15.700 per liter, minyak ini dijual dengan harga Rp 18.000 per liter.
HIGHLIGHT
Setelah menteri urusan tenaga kerja tak kunjung bisa memberi solusi atas tuntutan pengemudi online supaya perusahaan aplikator memberi THR, giliran Presiden Prabowo turun tangan langsung. Dia minta perusahaan transportasi online memberi Bonus Hari Raya (BHR) kepada pengemudi ojol dan kurir online. Tindakan Prabowo tersebut jelas bernuansa populisme. THR ataupun BHR jelas isu sensitif bagi pekerja. Mengingat relasi bisnis antara aplikator dengan pengemudi dan kurir online belum punya landasan hukum yang baku, maka permintaan Prabowo kepada para aplikator tersebut sesungguhnya bersifat menekan. Sulit bagi para aplikator menolak atau mengabaikan permintaan tersebut. Di sisi lain, praktik menekan seperti ini, sangat mungkin berdampak buruk bagi investor atau pelaku usaha.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 10 Maret 2025
