POLITIK
1. Anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo, mengkritik Menhut Raja Juli Antoni yang menempatkan kader-kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia’s Forestry and Other Land Use atau FOLU Net Sink 2030. Ia menilai, organisasi yang fokus di pengurangan emisi dan pengendalian perubahan iklim, harus diisi figur profesional. Ia mengatakan, penempatan kader PSI membuat para ASN yang memiliki kompetensi justru tersisih.
Anggota DPR tersebut merespons SK Menhut No. 32/2025 tentang Penetapan Struktur Organisasi OMO Indonesia FOLU Net Sink 2030, yang diteken Raja Juli. Dalam struktur kepengurusan itu terdapat nama 11 kader PSI. Jubir PSI, Agus Mulyono mengatakan, anggaran OMO FOLU Net Sink 2030 tidak berasal dari APBN melainkan dari negara donor.
2. Dalam pertemuan dengan konglomerat, kemarin Presiden Prabowo Subianto juga mengundang miliarder dan investor kawakan asal AS, Ray Dalio, untuk memberikan pandangan tentang Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, di Istana Negara. Menurut CEO Danantara, Rosan P Roeslani, kehadiran Ray Dalio hanya memberikan pandangan terhadap ekonomi maupun Danantara. Namun tak menjawab tegas, hanya mengatakan “insya Allah”, soal rumor Dalio menjadi penasihat Danantara.
Ray Dalio adalah pendiri Bridgewater Associates, perusahaan manajemen investasi raksasa AS. Ia mendirikan Bridgewater tahun 1975 yang membantu investor institusional melalui konsultasi, terutama di pasar komoditas dan berjangka. Tahun 1985, ia mendapat dana institusional pertama yang dikelola secara langsung, yakni Bank Dunia sebanyak USD 5 juta. Kini Bridgewater menjadi perusahaan pengelola dana investasi terbesar di dunia versi majalah Fortune. Selain itu, Bridgewater Daily Observations masih menjadi salah satu laporan pasar paling dicari investor dan pembuat kebijakan di seluruh dunia.
3. Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) menunda pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahun 2024, dari Maret 2025 menjadi Oktober 2025 dan 1 Maret 2026, menimbulkan keresahan di kalangan para calon tersebut. Sebab, banyak dari mereka sudah telanjur mengundurkan diri dari pekerjaannya, terpaksa harus menganggur dan menunggu lebih lama lagi untuk menjadi CPNS.
Selain itu, mereka dilanda perasaan ketidakpastian pengangkatan, mengingat pemerintah sedang melakukan pengetatan anggaran. Adapun alasan resmi Kemen PANRB menunda, karena demi keserentakan waktu mulai bekerja untuk semua CPNS dan PPPK. Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryono Dwi Putranto mengatakan, bahwa selama masa tunggu, para CPNS dan calon PPPK akan mendapat pelatihan dan pembekalan untuk mempercepat mereka beradaptasi dengan lingkungan kerjanya kelak.
4. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, kemarin mengungkapkan gedung sekolah rakyat (SR) yang digagas Presiden Prabowo akan dibangun di 100 daerah. Kementerian PU akan terlibat merancang desain dan membangun gedung-gedung SR. Anggaran pembangunan menggunakan dana Kementerian Sosial (Kemensos), yang mengelola sekolah untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrem itu. Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) pernah menyebut bahwa sekolah rakyat akan dibangun tahun ini di Bekasi, Jawa Barat, sebagai yang pertama. Untuk membuat konsep SR, Mensos sudah menunjuk mantan Menteri Pendidikan, Mohammad Nuh, sebagai Ketua Tim Formatur.
EKONOMI
1. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan, bahwa pihaknya menerima laporan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) dikurangi dari Rp 10.000 yang ditetapkan pemerintah pusat, menjadi tinggal Rp 8.000 ketika sampai di daerah. Karena itu, kata Setyo, KPK bakal membantu pengawasan program MBG tersebut melalui pencegahan dan monitoring. Merespons pernyataan Setyo itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, hari ini mengatakan bahwa KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal; anak PAUD-SD kelas 3 mendapatkan jatah Rp 8.000, sedangkan anak lainnya (SD kelas 4 sampai SLTA) mendapat Rp 10.000.
2. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, ketentuan soal THR bagi aparatur sipil negara (ASN) sedang dalam proses penyelesaian oleh Presiden Prabowo. Presiden juga yang mengumumkannya. Namun ia memastikan THR bakal cair 100%. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 50 triliun untuk THR bagi ASN. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran THR tahun sebelumnya yang mencapai Rp 48,7 triliun. Pencairan dijadwalkan paling cepat tiga minggu sebelum Lebaran 2025.
HUKUM
1. Komnas Perempuan melaporkan, terjadi peningkatan kekerasan terhadap perempuan sebesar hampir 10% pada 2024 dibandingkan dengan 2023. Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, kemarin mengatakan, data tersebut diperoleh pihaknya dari 83 lembaga, 4 di antaranya merupakan lembaga nasional. Semua data dari mereka dihimpun dalam Catatan Tahunan (Catahu) 2024. Berdasarkan rangkuman data dari lembaga-lembaga tersebut, sepanjang 2024 terdapat pelaporan kekerasan terhadap perempuan sebanyak 445.502 kasus, meningkat 10% dibandingkan Catahu 2023 sebanyak 401.975 kasus. Kasus paling banyak berupa kekerasan seksual.
2. KPK sudah menetapkan Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, dan 6 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota (RJA) DPR. Meskipun demikian, mereka tidak langsung ditahan KPK. Ketua KPK Setyo Budiyanto kemarin menjelaskan, mereka belum ditahan karena KPK masih menunggu perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP. Alasan lainnya, kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, ada keterbatasan sumber daya manusia di bagian penindakan.
TRENDING MEDSOS
CPNS trending di X, setelah keputusan pemerintah untuk mengundur jadwal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahun 2024, direspons dengan protes puluhan ribu warga melalui petisi online change.org, guna mendorong percepatan proses pengangkatan CPNS serta PPPK. Petisi berjudul “Berikan Percepatan Pengangkatan CPNS & PPPK Tahap 1 2024” itu, telah ditandatangani 62.976 pengguna pada Sabtu (8/3/2025) pukul 16.46 WIB.
HIGHLIGHT
Keputusan Kemen PANRB menunda pengangkatan CPNS dan PPPK hasil seleksi tahun 2024 dari Maret 2025 menjadi Oktober 2025 dan 1 Maret 2026, tentu mengejutkan bagi para calon tersebut. Kebijakan itu diambil tiba-tiba, meskipun sudah mendapat persetujuan DPR. Alasan yang disampaikan Kemen PANRB adalah demi keserempakan waktu penugasan, tapi publik menduga alasan sebenarnya adalah kendala anggaran di kementerian atau lembaga yang akan menjadi tempat kerja para CPNS dan PPPK itu, akibat dari program pemangkasan anggaran yang dilakukan Februari lalu. Seharusnya, pemerintah berterus terang dengan kondisi yang terjadi ketimbang membuat kilah yang justru menambah ketidakpercayaan publik.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 8 Maret 2025
