POLITIK
1. Presiden Jokowi kemarin menjelaskan, bahwa pengadaan 3 wakil menteri baru dilakukan untuk memuluskan keberlanjutan dari pemerintahannya ke pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tiga wamen baru yang dilantik Jokowi pada Kamis lalu adalah Wamenkeu Thomas Djiwandono, Wamentan Sudaryono dan Wamen Investasi Yuliot Tanjung. Pengangkatan 3 wamen baru itu, kata Jokowi, sudah dibicarakan dengan Prabowo. Ia membantah tudingan pengadaan wamen baru itu sebagai bagi-bagi jabatan di sisa 3 bulan masa jabatannya.
Menurut penilaian analis komunikasi politik, Hendri Satrio, penunjukan Sudaryono sebagai wamentan merupakan langkah Jokowi mengamankan jagoannya untuk Pilgub Jawa Tengah yakni Kapolda Jateng, Irjen Ahmad Luthfi atau Ketum PSI, Kaesang. Sebab, Sudaryono yang ketua DPW Partai Gerindra Jateng, juga dikenal sebagai orang dekat Prabowo, sudah lama disiapkan Prabowo sebagai calon gubernur Jateng. Penilaian serupa juga disampaikan oleh pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Ia menyebutnya sebagai tukar guling kepentingan yang saling menguntungkan antara Jokowi dan Prabowo.
2. PDIP memprotes Pemerintah karena peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) tidak masuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning menyatakan, peristiwa Kudatuli merupakan tonggak terjadinya reformasi di Indonesia, yang menumbangkan pemerintahan Presiden Soeharto yang sudah lebih dari 3 dekade berkuasa secara otoriter. Pernyataan Ribka tersebut disampaikan dalam diskusi tentang “Peristiwa Kudatuli” di kantor DPP PDIP, Jakpus, hari ini.
Kerusuhan pada 27 Juli 1996 diawali dari peristiwa pengambilalihan secara paksa Kantor DPP PDIP di Jl Diponegoro, Jakpus, yang dikuasai Megawati Soekarnoputri oleh massa pendukung Ketum PDI hasil kongres Medan, Soerjadi, pada dini hari tanggal tersebut. Ketika itu Pemerintahan Soeharto mendukung Soerjadi. Sejumlah pendukung Megawati dikabarkan tewas saat mempertahankan kantor tersebut. Pengambilalihan kantor secara paksa itu menimbulkan amarah massa, sehingga terjadilah kerusuhan berupa pembakaran gedung dan kendaraan di Jl Salemba hingga sore hari. Sejak saat itu, banyak aktivis penentang Soeharto diburu dan ditangkap aparat, termasuk Budiman Sudjatmiko dan kawan-kawannya.
3. Ketum Partai Demokrat (PD), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kemarin malam mengatakan, parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang dalam Pilpres 2024 mengusung Prabowo-Gibran, berpotensi tidak selalu bersama pada Pilkada serentak 2024. Ia pun mencontohkan Pilgub Banten; Golkar mengusung Airin Rachmi Diany, sedangkan sebagian besar parpol KIM, termasuk PD, mengusung bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten, Andra Soni-Dimyati Natakusumah.
Sebelum PD menyatakan dukungan kepada Andra Soni-Dimyati, pasangan ini sudah didukung 7 parpol: Gerindra, PKS, PKB, Nasdem, PAN, PSI, dan PPP. Andra Soni yang kader Gerindra, saat ini menjabat sebagai ketua DPRD Provinsi Banten. Dimyati adalah kader PKS yang pernah menjabat sebagai bupati Pandeglang periode 2000-2009. Saat ini Dimyati adalah anggota DPR RI dari Dapil Banten I. Sejauh ini PDIP belum mengumumkan jagoannya untuk Pilgub Banten.
4. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengutuk keras kasus penembakan yang menewaskan 3 warga sipil di Kampung Karubate, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, yang disusul dengan pembakaran sejumlah kendaraan milik TNI dan Polri oleh warga, yang memprotes pembunuhan tersebut. Pihak aparat keamanan menyebut 3 orang tersebut anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurut Usman, penembakan itu merupakan bentuk pembunuhan di luar hukum yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Tindakan itu mencerminkan kegagalan pemerintah, kata Usman, karena selama ini pemerintah kerap mengambil pendekatan keamanan dalam menangani konflik di Tanah Papua.
5. Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, kemarin menyatakan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada 3-6 September 2024, menjadi simbol persahabatan dan dialog antarumat beragama di Indonesia. Yaqut berharap, Paus Fransiskus bisa menginspirasi semua pihak bahwa setiap agama mengajarkan kasih sayang.
HUKUM
1. Direskrimsus Polda Metro Jaya (PMJ), Ade Safri Simanjuntak, mengaku sudah mengantongi alat bukti penting yang menjerat Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri, di luar dugaan pemerasan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Namun ia tak mengungkap apa perkara tersebut. Selain itu, penyidik juga telah memeriksa seluruh saksi yang diduga mengetahui perkara itu. Dan, minggu depan penyidik akan memanggil saksi ahli. Sebelumnya diberitakan, selain pemerasan SYL, Firli juga diselidiki soal kasus pencucian uang (TPPU) dan bertemu pihak yang berperkara semasa menjabat Ketua KPK.
2. Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka baru dalam kasus 109 ton emas Antam palsu yang disebarkan pada 2010-2021. Mereka berperan sebagai pelanggan jasa manufaktur Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) PT Antam Tbk. Mereka diduga melakukan kerja sama dalam produksi 109 ton emas tersebut dengan cap Antam tanpa membayar kewajiban kepada PT Antam. Kerugian negara masih dihitung oleh para ahli, namun diperkirakan mencapai Rp 1 triliun.
EKONOMI
1. Mentan Amran Sulaiman mengungkap 10 penyebab produksi padi merosot. Pertama, volume pupuk subsidi dikurangi 50%, dari 8,78 ton pada 2021 turun tiap tahun hingga hanya 4,73 juta ton 2024. Kedua, 17-20% petani tidak bisa menggunakan Kartu Tani. Ketiga, petani hanya diberi pupuk satu kali tanam. Keempat, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Jawa, mencatat 30 juta orang tidak boleh menerima pupuk. Kelima, alsintan sudah tua. Lalu, kekeringan akibat El Nino. Ketujuh, 60% saluran irigasi dalam kondisi perlu direhabilitasi. Kedelapan, adalah jumlah petugas penyuluh lapangan (PPL) hanya ada 50% dari kebutuhan. Kesembilan, bibit unggul berkurang, dan kesepuluh, jumlah anggaran turun.
2. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, paling cepat mulai bekerja 23 Juli 2024. Dalam melaksanakan fungsinya, satgas akan memfokuskan pengawasan terhadap gudang distributor dan importir. Satgas akan menyasar impor ilegal 7 komoditas, yakni tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Danang Girindrawardana mengatakan, agar efektif mengatasi banjir impor ilegal, satgas harus transparan terhadap hasil investigasi di lapangan. Hasil temuan harus dipublikasikan. Dan, yang penting lagi adalah penindakan secara hukum. Ia menyinggung satgas pemberantasan thrifting, yang hingga kini tidak mempublikasikan hasil kerjanya, hanya menyasar pedagang kecil, sementara sumber masalah yakni importir ilegal, tak juga ketemu.
HIGHLIGHTS
1. Peristiwa kuda tuli, secara jelas melanggar pelindungan HAM yang non derogable dan mendasar sekali, yaitu hak kebebasan berekspresi, hak kebebasan berkumpul dan berserikat, serta tindakan kekerasan yang mengancam hak hidup. Atas dasar tersebut, maka upaya untuk mengabaikan peristiwa itu sebagai pelanggaran HAM berat, adalah kebijakan politik yang mencederai hak asasi manusia dan sekaligus upaya untuk menghapus peristiwa bersejarah yang penting.
2. Mentan Amran Sulaiman menyebut ada 10 penyebab produksi padi merosot. Melihat sedemikian banyak jumlah penyebabnya, bisa dikatakan ada masalah sistemik di sektor produksi padi domestik. Kondisi ini jelas sangat memprihatinkan. Pemerintah sudah seharusnya mencari solusi secara komprehensif, jangan hanya mengatasi masalah dengan cara mudah: impor beras. Data dari BPS menunjukkan, dari 2020 terjadi peningkatan impor beras: 356.286 ton (2020), 407.741 ton (2021), 429.207 ton (2022), 3.062.857 ton (2023). Sampai dengan Maret 2024, Indonesia sudah mengimpor beras 567.220 ton, naik 921% secara tahunan (yoy). Jika solusi mudah itu terus diambil pemerintah, petani bakal terus terpuruk, dan rakyat akan terbebani harga beras yang semakin mahal, mengingat harus didatangkan dari luar negeri yang dibayar dengan dolar AS.
3. Sikap kritis dan skeptis dari API menyikapi rencana Kemendag mengaktifkan Satgas Pengawasan Barang Tertentu, layak didukung. Jangan sampai justru satgas itu hanya menjadi ‘lahan baru’ bagi oknum kementerian, dan tidak ada transparansi kegiatan atau operasionalnya. Jika itu yang terjadi, maka harapan produsen lokal khususnya bidang tekstil, agar mendapatkan dukungan usaha dari gempuran produk impor ilegal, makin jauh panggang dari api.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 20 Juli 2024
