Pemerintah Kaji Pembentukan TGPF, Saiful Mujani Dilaporkan ke Polisi, dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 4,7%

POLITIK

1. Pemerintah akan mengkaji terlebih dulu tuntutan berbagai kalangan supaya membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen guna mengusut kasus penyerangan dengan air keras oleh personel Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hari ini.

Pembentukan TGPF independen sudah disuarakan kalangan pergerakan sipil, termasuk Andrie sebagai korban, setelah penyerangan yang terjadi pada 12 Maret lalu. Sikap serupa juga disuarakan anggota Komisi III DPR Benny K Harman. Menurut Benny, kejahatan itu bukan merupakan tindak pidana biasa, karena Presiden Prabowo sendiri telah menyatakan sebagai aksi terorisme. Ia menilai teror itu berpotensi menciptakan rasa takut bagi masyarakat sipil yang berbeda pandangan dengan penguasa.

Pengusutan kasus tersebut ditangani sepenuhnya oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Penyidikan terhadap 4 terduga pelaku sudah selesai dan diserahkan kepada Oditur Militer untuk selanjutnya dibawa ke pengadilan militer. Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengaku sudah bersurat ke Puspom TNI Rabu pekan lalu supaya diberi akses untuk memeriksa 4 orang tersangka. Komisioner Komnas HAM Pramono Ubaid menyatakan, hingga sepekan ini permintaan tersebut belum direspons Puspom TNI.

2. Pengamat politik Saiful Mujani dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Rabu (8/4/2026) oleh Robina Akbar yang mengaku dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur. Pelaporan itu mengenai pernyataan Saiful yang dinarasikan mengajak publik untuk menjatuhkan atau memakzulkan Presiden Prabowo. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto hari ini mengakui tentang pelaporan tersebut.

Potongan pernyataan Saiful tersebut beredar luas di media sosial. Saiful yang merupakan Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah sekaligus pendiri lembaga penelitian Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), menyampaikan pernyataan tersebut dalam acara silaturahmi para pengamat beberapa waktu lalu.

Dalam penjelasannya, Saiful menyatakan apa yang ia sampaikan merupakan sikap politik yang tidak bisa disebut makar. Sementara, Presiden Prabowo mengatakan tidak masalah dengan pemakzulan (impeachment) asal dilakukan sesuai dengan ketentuan, bukan melalui kekerasan.

3. Presiden Prabowo berpesan kepada kaum muda bahwa masa depan Indonesia cerah. Pertumbuhan ekonomi 5,39%. Ia memaparkan sejumlah langkah pemerintah dalam melakukan transformasi energi fosil menjadi energi terbarukan. Pesan itu ia sampaikan saat meresmikan pabrik perakitan bus dan truk listrik PT Vektor Sakti Industri (PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk) di Magelang, Jawa Tengah, hari ini. Pabrik tersebut milik kelompok usaha Bakrie.

Prabowo menyinggung mereka yang bilang Indonesia gelap, tidak cerah. Menurut Presiden, mata dan hati mereka kurang bagus. Orang yang sudah menutup mata dan hatinya, lanjut Prabowo, akan terus melihat negara ini gelap, meski sejatinya tengah bertransformasi.

EKONOMI

1. Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi RI menjadi 4,7% pada 2026, lebih rendah dari proyeksi yang dikeluarkan Oktober 2026, yakni 4,8%. Perlambatan ini dipengaruhi oleh tekanan eksternal, terutama kenaikan harga minyak akibat perang Timur Tengah serta meningkatnya sentimen kehati-hatian investor di pasar keuangan (risk-off sentiment). Meski begitu, dampak negatif tersebut sebagian akan teredam oleh pendapatan dari ekspor komoditas serta berbagai inisiatif investasi yang digerakkan pemerintah.

Menkeu Purbaya menilai Bank Dunia salah hitung dengan memproyeksikan ekonomi RI tumbuh 4,7%. Itu sama saja menganggap RI akan menghadapi resesi karena lebih rendah dari pertumbuhan 2025 sebesar 5,11%. Ia optimistis pertumbuhan ekonomi melaju di atas target APBN 2026 sebesar 5,4%. Selain itu, kata dia, gejolak harga minyak global sudah mulai reda. Purbaya menekankan, proyeksi Bank Dunia itu juga belum memasukkan faktor kebijakan fiskal di bawah kepemimpinannya.

2. Peneliti CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai rencana Menkeu Purbaya mengubah postur APBN 2026 dengan defisit 2,9% dari sebelumnya 2,68% merupakan sinyal kewaspadaan. Langkah tersebut mencerminkan tekanan terhadap APBN memang sudah mulai terasa. Penyesuaian ini bisa dipahami sebagai bentuk adaptasi, karena APBN memang berfungsi sebagai peredam saat ada guncangan. Tapi, pergeseran defisit ini juga menunjukkan ruang fiskal tak lagi selonggar yang diasumsikan di awal.

Menurut Yusuf, dalam kondisi global yang fluktuatif, deviasi kecil seperti harga minyak tinggi lebih lama atau tekanan nilai tukar, bisa cepat mendorong defisit melampaui batas 3%. Selain itu, kenaikan harga energi berpotensi memperbesar beban subsidi, menekan nilai tukar, dan memengaruhi biaya pembiayaan pemerintah. Dalam situasi begini, pemerintah harus mulai menyiapkan opsi-opsi penyesuaian. Sehingga, jika risiko berlanjut, respons kebijakan bisa lebih terukur dan tidak reaktif.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, menilai dalam struktur APBN saat ini, ruang fiskal sudah semakin sempit, ditandai rasio utang yang mendekati ±40% PDB, tekanan belanja wajib, dan eksposur tinggi terhadap harga energi dan nilai tukar. Kenaikan defisit menjadi 2,9% bukan sekadar isu angka, tapi refleksi meningkatnya kerentanan terhadap guncangan eksternal. Secara teknis masih bisa dikendalikan, tetapi secara struktural mulai masuk fase fiscal tightness.

3. Menkeu Purbaya menduga anggaran pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terjadi sebelum ia menjabat 8 September 2025. Oleh sebab itu ia merasa kecolongan karena anggaran itu tetap terealisasi sebagian, padahal ia telah menolaknya. Ia memastikan untuk pelaksanaan anggaran tahun ini, Kemenkeu telah memblokir pengajuan anggaran yang tidak berkaitan langsung dengan prioritas program. Berdasarkan laporan Project Multatuli, kontrak pembelian selesai pada 14 September 2025.

Terpisah, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, pembelian motor tersebut menggunakan anggaran 2025. Namun realisasinya baru 2026 karena mengikuti mekanisme administrasi dan keuangan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, penyedia hanya mampu memenuhi 85,01% dari pesanan, yakni 21.801 unit dari 25.664 unit yang dikontrakkan. Ia juga mengaku harganya hanya Rp 42 juta, jauh di bawah harga pasar Rp 52 juta. Dadan memastikan tahun ini tak ada pembelian baru.

TRENDING MEDSOS

1. “Perampasan aset” menjadi salah satu topik yang paling dicari di Google. Saat ini Komisi III DPR tengah membahas Rancangan Undang-undang Perampasan Aset. Mereka mengundang sejumlah pakar hukum, dan juga Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia pada Rabu kemarin.

2. “Lebanon” merupakan salah satu kata yang trending di Google. Perkembangan terakhir, Israel mengerahkan 50 jet tempur untuk menyerang Lebanon, Rabu kemarin. Sedikitnya 254 orang tewas dan lebih 1.160 lainnya luka. Liga Arab mendesak AS untuk memaksa Israel menghentikan serangan ke Lebanon. Aksi Israel itu juga mengancam kelanjutan gencatan senjata AS-Iran.

3. Kata “Motor” trending di X, terkait heboh pembelian 21.000 unit motor listrik oleh BGN. Menteri Keuangan Purbaya hari ini mengaku kecolongan atas lolosnya pembelian motor tersebut.

4. Nama “Refly Harun” trending di X. Para pendukung Presiden Prabowo menuduh Refly Harun menyebarkan hoaks, dan mengajak rakyat untuk melawan upaya pemakzulan Prabowo.

HIGHLIGHTS

1. Pernyataan Mensesneg Prasetyo Hadi bahwa pemerintah akan mengkaji tuntutan pembentukan TGPF independen untuk mengusut teror terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus terkesan sebagai jawaban normatif, kalau tidak bisa dikatakan sebagai alasan menghindar. Padahal Presiden Prabowo sendiri sudah mencap aksi siram air keras oleh personel Bais itu sebagai terorisme. Apalagi dalam menangani kasus itu Puspom TNI tidak memberi akses pihak luar yang berkepentingan, seperti Komnas HAM. Jika pemerintah merasa bobot kasus itu sesuai dengan pernyataan Presiden, yakni aksi terorisme, tentu seharusnya pembentukan TGPF tidak perlu dihindari, kecuali memang ada niat untuk menghentikan kasus itu tidak merembet ke para petinggi.

2. Persoalan pendapat-pendapat pribadi warga negara mengenai solusi politik, adalah kepedulian warga negara terhadap kondisi negaranya. Apalagi jika pendapat itu diutarakan oleh pakar di bidangnya seperti yang disampaikan oleh Saiful Mujani. Penting diluruskan mengenai batasan-batasan hukum sebuah pengungkapan pendapat, layak tidaknya dikategorikan sebagai tindakan berdampak hukum. Hal tersebut untuk mengurangi kegaduhan politik yang tidak perlu.

3. Revisi turun proyeksi pertumbuhan oleh Bank Dunia, rencana pelebaran defisit, dan sinyal “fiscal tightness”, menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia mulai bergerak dari fase ekspansi menuju fase kehati-hatian, bukan karena pilihan tetapi karena tekanan struktural yang menguat. Ketergantungan pada belanja pemerintah untuk menopang pertumbuhan, di tengah penerimaan yang rapuh dan eksposur tinggi terhadap harga energi serta nilai tukar, membuat fondasi ekonomi tampak semakin rentan terhadap guncangan eksternal. Ketika ruang fiskal menyempit dan rasio utang mendekati batas psikologis, setiap deviasi kecil, baik dari harga minyak maupun kurs, dapat cepat berubah menjadi tekanan besar. Di sisi lain, polemik tata kelola seperti kasus pengadaan motor listrik MBG, memperlihatkan bahwa problem bukan hanya pada keterbatasan sumber daya, tetapi juga pada kualitas keputusan dan pengawasan anggaran. Ditambah dengan konteks politik seperti hukum yang menimbulkan pertanyaan atas transparansi dan akuntabilitas, persepsi risiko menjadi semakin kompleks. Namun mungkin masih ada ‘bantalan’ (shock breaker): ekspor komoditas yang tetap menopang, inisiatif investasi yang berjalan, serta adanya kesadaran pemerintah untuk melakukan penyesuaian fiskal lebih dini. Di tengah tekanan ini, kunci ke depan bukan sekadar menjaga pertumbuhan, tetapi memastikan bahwa koreksi kebijakan dilakukan secara disiplin dan kredibel, karena di situlah harapan untuk stabilitas jangka panjang masih bisa dipertahankan.