SOSIAL
Jumlah pemudik Lebaran 2026 sekitar 147 juta orang. Data tersebut dipaparkan Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana hari ini, berdasarkan mobile positioning data (MPD) yang dipantau Kemenhub sejak tanggal 13-29 Maret 2026. Sebagai pembanding, jumlah pemudik Lebaran 2025 yang dipaparkan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam rapat dengan Komisi V DPR pada 23 April 2025, sebanyak 154,62 juta orang. Sedangkan pemudik Lebaran 2024, yang dipaparkan Menhub Budi Karya Sumadi pada 19 April 2024, sebanyak 242 juta.
EKONOMI
1. Pemerintah akan mengalihkan anggaran sebesar Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun dari kementerian/lembaga ke belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung ke masyarakat. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, anggaran tersebut sebelumnya dialokasikan untuk perjalanan dinas, rapat, belanja nonoperasional, dan seremonial. Hasil pengalihan juga akan dimanfaatkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra.
Kebijakan itu merupakan bagian dari 8 butir mitigasi dan antisipasi perkembangan global. Di antaranya bekerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat yang bisa menghemat Rp 6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM. Sementara total belanja masyarakat yang dihemat dari WFH itu mencapai Rp 59 triliun.
2. S&P Global melaporkan, aktivitas manufaktur yang diukur dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia pada Maret berada di 50,1, melambat dibanding Februari yang di 53,8. Terjadi pengurangan produksi dan pembelian bahan baku akibat perang Timur Tengah yang berdampak terhadap harga dan ketersediaan material, dan kemudian mempengaruhi permintaan dan produksi. Dunia usaha pun menurunkan jumlah tenaga kerja, dan pembelian bahan baku.
Data Maret memberi indikasi adanya penurunan produksi dan pemesanan baru (new orders). Penurunan pemesanan baru ini tercatat paling dalam selama 9 bulan terakhir. Permintaan juga turun, dengan ekspor terkoreksi paling dalam sejak November 2025. Dunia usaha masih percaya diri bahwa produksi akan kembali naik. Namun, menurut ekonom S&P Global Usamah Bhatti, data Maret menggambarkan kerentanan sektor manufaktur Indonesia terhadap dampak perang.
3. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi pada Maret sebesar 3,48% (yoy), lebih rendah dibanding Februari sebesar 4,76% (yoy). Deputi Bidang Distribusi Statistik dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan, inflasi tahunan Maret ini didorong oleh kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami inflasi 7,24% dengan andil inflasi 1,08%. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya tercatat inflasi 15,32% dengan andil 1,02%, terutama emas perhiasan. Secara bulanan, inflasi tercatat sebesar 0,41% (mtm), lebih rendah daripada Februari yang 0,68% (mtm) meski ada momen Lebaran.
POLITIK
1. Setelah Polda Metro Jaya menyerahkan proses hukum kasus penyerangan dengan air keras oleh personel dari Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus kepada Puspom TNI, hari ini Kapuspen TNI Aulia Dwi Nasrullah mengabarkan, bahwa pihaknya telah memulai penyelidikan. Para pelaku, kata Aulia, akan dikenai pasal penganiayaan. Komandan Puspom TNI juga telah mengirimkan surat permohonan kepada ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk meminta keterangan Andrie Yunus selaku korban. Andrie berada dalam perlindungan LPSK.
Berdasarkan keterangan Komandan Puspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto pada 18 Maret 2026, 4 anggota Bais yang diduga sebagai penyerang Andrie telah ditahan di Pomdam Jaya Guntur, Jakpus. Penyerangan terhadap Adrie terjadi pada 12 Maret 2026, yang menyebabkan dia harus menjalani operasi dan perawatan intensif di RSCM Jakpus hingga hari ini akibat luka bakar parah.
Namun, kalangan gerakan sipil dan tim pembela Adrie tidak mempercayai penanganan kasus itu oleh Puspom TNI. Dalam rapat dengan Komisi III DPR kemarin, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Kontras meminta DPR mendorong pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen, yang menyertakan kalangan sipil. Sebaliknya, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Partai Nasdem Ahmad Sahroni menilai, pembentukan TGPF tidak diperlukan karena penyidikan kasus itu sudah dilimpahkan kepolisian ke instansi militer.
2. Pemerintah menetapkan kebijakan Jumat sebagai hari kerja di rumah alias work from home (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN), sebagai bagian dari upaya efisiensi menghadapi krisis pasokan minyak mentah dunia akibat perang di kawasan Timur Tengah. Pemerintah mengimbau pihak swasta juga melakukan WFH sehari dalam sepekan, yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, sektor pendidikan dasar menengah tetap diberlakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka.
Mendagri Tito Karnavian juga sudah mengeluarkan pendoman WFH, yang di dalamnya mencakup jabatan atau eselon yang dikecualikan dari WFH seperti pejabat eselon I dan II di daerah, camat, lurah/kepala desa. Namun, sejumlah daerah sudah membuat aturan WFH yang berbeda. Sebagai contoh, Pemkot Cimahi, Jawa Barat, menetapkan WFH hari Rabu, Kabupaten Majalengka hari Senin, Pemkot Bogor hari Kamis.
3. Politisi Partai Gerindra Hendarsam Marantoko hari ini dilantik oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi. Di partainya Presiden Prabowo ini, ia menduduki posisi sebagai Ketua DPP bidang Kajian Hukum dan Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA). Hendarsam selama ini dikenal sebagai advokat.
TRENDING MEDSOS
1. “SPBU” trending di X. Banyak warganet menyoroti beberapa SPBU yang tutup cepat hari ini meski harganya tak dinaikkan. Di antaranya mengatakan, SPBU tutup cepat karena pembelian BBM bersubsidi dibatasi.
2. Kata “Prestasi Kejaksaan” trending di X, masih berkaitan dengan kasus korupsi videografer Amsal Sitepu. Perkembangan terakhir, Majelis Hakim PN Medan memutus vonis bebas bagi Amsal karena tak terbukti melakukan mark up biaya pembuatan video Profil Desa.
3. “Kebijakan WFH ASN” menjadi salah satu topik paling dicari di mesin pencari Google. Pemerintah menetapkan kebijakan WFH sehari dalam seminggu bagi ASN pusat maupun daerah, dan mengimbau perusahaan swasta melakukan hal yang sama.
HIGHLIGHTS
1. Kasus penyerangan terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus sudah menjadi sorotan kuat di kalangan domestik dan internasional. Lembaga PBB bidang HAM sudah bersuara mengecam kasus tersebut. Jelas kasus itu melanggar HAM. Kalangan pergerakan sipil menuntut supaya dibentuk TGPF independen untuk mengusut kasus ini. Sebaiknya pemerintah membentuk TGPF demi menuntaskan kasus ini sebagaimana diinstruksikan Presiden Prabowo. Penuntasan kasus ini akan dapat membantu menjaga reputasi pemerintah Indonesia di mata internasional.
2. Perbedaan penetapan WFH antar lembaga/kantor pemerintah akan bisa menimbulkan kebingungan bagi masyarakat yang perlu layanan dari lembaga/kantor yang bersangkutan. Sebaiknya disamakan saja sehingga masyarakat tahu persis kapan lembaga/kantor pemerintahan tutup karena WFH dan kapan tetap terbuka untuk melayani.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 1 April 2026
