Oleh Hery Nugroho
DI TENGAH turbulensi ekonomi global, pernyataan Menkeu Purbaya bahwa ekonomi nasional “masih jauh dari krisis” justru terkesan ambigu. Apakah sekadar penenang kegelisahan pasar, atau memang menyampaikan fakta. Bagaimanapun juga, kalimat pejabat yang meluncur di ruang publik adalah pesan psikologis. Sebuah upaya menjaga kepercayaan di saat dunia sedang bergolak.
Dalam terminologi ekonomi, “krisis” bukan sekadar perlambatan, tetapi keguncangan sistemik ketika mayoritas indikator makro runtuh hampir bersamaan. Pertumbuhan ekonomi jatuh, inflasi melonjak, nilai tukar rontok, dan sistem keuangan kehilangan keseimbangan. Sejarah Indonesia pernah mengalami badai semacam itu pada krisis Asia 1997–1998.
Saat itu, ekonomi mengalami kontraksi minus 13,1 persen. Inflasi melonjak hingga 77 persen menyebabkan harga melambung. Nilai tukar yang sebelumnya sekitar Rp2.400 per dolar AS, runtuh hingga mendekati Rp16.000 dalam waktu singkat. Sistem perbankan goyah, puluhan bank dilikuidasi, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Itulah wujud krisis yang sesungguhnya. Ekonomi tidak sekadar melambat, tetapi nyaris runtuh.
Berdasarkan pengalaman pahit itu, kini para ekonom memiliki seperangkat indikator untuk mendeteksi lebih dini atas kemungkinan datangnya krisis.
Pertama, pertumbuhan ekonomi. Krisis biasanya diawali dengan kontraksi ekonomi dalam beberapa kuartal berurutan. Namun, data mutakhir menunjukkan ekonomi Indonesia masih berekspansi relatif stabil. PDB beberapa tahun terakhir tumbuh sekitar 5 persen per tahun, misalnya 5,31 persen (2022) dan sekitar 5,05 persen (2023). Angka itu memang tidak mengesankan, tetapi cukup menunjukkan bahwa roda ekonomi masih berputar.
Kedua, inflasi. Ketika harga-harga melonjak liar, stabilitas ekonomi biasanya mulai retak. Inflasi Indonesia saat ini masih relatif terkendali, inflasi tahunan sekitar 2,6–2,8 persen (2023), dan dalam beberapa tahun terakhir bergerak sekitar tiga persen. Angka ini jauh dari kondisi inflasi dua digit yang biasanya menjadi ciri khas awal krisis.
Ketiga, cadangan devisa. Cadangan ini adalah perisai ekonomi eksternal yang memungkinkan negara membayar impor, menjaga stabilitas rupiah, dan memenuhi kewajiban utang luar negeri. Saat ini, cadangan devisa kita sekitar USD140–145 miliar, cukup untuk membiayai sekitar enam bulan impor. Pada krisis 1998, cadangan devisa hanya sekitar USD20 miliar, jauh lebih tipis dibandingkan kebutuhan ekonomi saat itu.
Keempat, rasio utang pemerintah terhadap PDB. Rasio ini penting untuk melihat kemampuan negara dalam membayar kewajiban fiskalnya. Saat ini, rasio tersebut sekitar 38–40 persen. Angka ini masih jauh di bawah batas aman yang ditetapkan UU (60 persen PDB), dan relatif moderat dibandingkan banyak negara lain.
Nilai tukar rupiah memang mengalami tekanan akibat ketidakpastian global, terutama kenaikan suku bunga AS dan ketegangan geopolitik. Namun, pelemahan itu masih dalam batas yang relatif terkendali. Rupiah memang berfluktuasi di kisaran Rp15.000–Rp16.000 per dolar AS, tetapi belum menunjukkan gejala kejatuhan drastis seperti halnya pada krisis 1998.
Semua data di atas memberi gambaran bahwa secara makro, fundamental ekonomi masih cukup stabil. Pertumbuhan masih positif, inflasi terkendali, cadangan devisa memadai, dan rasio utang masih berada dalam koridor aman. Dari konteks ini, pernyataan Menkeu memang memiliki dasar data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, ekonomi tidak hanya soal angka statistik. Ia juga berdenyut di kehidupan sehari-hari. Di pasar-pasar tradisional, di dapur rumah tangga, di pabrik-pabrik yang mengurangi produksi karena melemahnya permintaan. Dalam kehidupan nyata, masyarakat merasakan tekanan yang berbeda: daya beli terasa menipis, biaya hidup perlahan naik, dan ketidakpastian pekerjaan di beberapa sektor.
Inilah paradoks ekonomi modern, indikator makro bisa saja tampak stabil, sementara pengalaman mikro terasa memberat. Angka statistik memang memberi gambaran besar, tetapi tidak selalu menangkap seluruh fenomena kehidupan ekonomi.
Di sisi lain, komunikasi pemerintah juga mengandung dimensi psikologis. Pasar keuangan bergerak bukan hanya karena data, tetapi juga karena ekspektasi. Pernyataan pejabat dapat memengaruhi kepercayaan investor, arus modal, dan stabilitas mata uang. Dalam situasi global yang turbulens, menjaga kepercayaan sama pentingnya dengan menjaga angka-angka makro itu sendiri.
Apakah Indonesia memang jauh dari krisis? Ekonomi hari ini mungkin lebih pas digambarkan sebagai laut yang mulai berombak, tetapi belum bergelombang besar. Apakah negeri ini cukup waspada dalam membaca tanda-tanda sebelum badai benar-benar tiba? Sebab dalam sejarah ekonomi, krisis itu jarang datang dengan dentuman keras. Ia lebih sering hadir perlahan, seperti angin hujan yang mula-mula hanya menggerakkan daun, sebelum akhirnya merobohkan pohon. ***
Hery Nugroho, ekonom pada Swasaba Research Initiative (SRI) Yogyakarta.
