SOSIAL
1. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) rata-rata durasi pendidikan penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas adalah 9,41 tahun atau setara lulusan SMP. Kepala BPS Amalia Adininggar hari ini memaparkan, meskipun tren lama pendidikan meningkat tapi kesenjangan antarprovinsi masih tinggi. DKI Jakarta menempati urutan teratas, rata-rata lama pendidikan 11,58 tahun atau hampir lulus SMA, sedangkan terendah Papua Pegunungan 4,76 tahun, atau tidak tamat SD.
2. Mengenai harga makanan MBG yang tersaji menjadi perbincangan publik. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi Nanik S Deyang pun menjelaskan, bahwa anggaran dari pemerintah per porsi untuk balita sampai kelas 3 SD sebesar Rp 13.000, dan kelas 4 SD ke atas Rp 15.000.
Angka itu tidak utuh tertuang dalam bentuk makanan. Untuk balita sampai 3 SD harga makanan Rp 8.000, sedangkan 4 SD ke atas Rp 10.000. Selisih anggaran Rp 5.000 per porsi digunakan untuk berbagai kebutuhan pendukung, seperti pembayaran listrik, internet/telepon, gas, air, insentif relawan pekerja SPPG, dan insentif pengelola dapur.
EKONOMI
1. Keputusan BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor dalam bentuk utuh 105 ribu pikap dari 2 produsen otomotif India dengan total kontrak Rp 24,66 triliun, menyulut protes dari kalangan industri otomotif dalam negeri. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad lantas minta pemerintah menunda pembelian tersebut. Direktur Utama PT Agrinas Joao Angelo De Sousa Mota menyatakan akan mematuhi keputusan yang diambil pemerintah.
Namun, mobil sudah duluan datang. Joao bilang, sudah 200 unit berada di Indonesia, dan sampai akhir bulan ini akan tiba 1.400 unit. Mobil sebanyak 105 ribu itu keperluan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Untuk sementara mobil yang sudah tiba disimpan di markas Kodim. Alasan pembelian mobil niaga berpenggerak 4×4 dari Mahindra & Mahindra (Mahindra) dan Tata Motors itu, kata Joao, karena mendapat harga lebih murah 50%.
Menkeu Purbaya mengungkapkan, pembelian pikap tersebut menggunakan pinjaman dari bank-bank Himbara. Tugas Kemenkeu, kata dia, adalah mencicil pinjaman sebesar Rp 40 triliun per tahun selama 6 tahun. Ia memastikan kewajiban cicilan tersebut tak akan menambah risiko fiskal, karena sumber dananya diambil dari Dana Desa. Sebelumnya, Purbaya telah menerbitkan PMK No. 7/2026 yang mengatur 58,03% Dana Desa, sekitar Rp 34,57 triliun, digunakan untuk mendukung Kopdes Merah Putih.
2. Defisit APBN Januari 2026 tercatat Rp 54,6 triliun (0,21% PDB), naik dua kali lipat dari Januari 2025 sebesar Rp 23 triliun (0,09% PDB). Defisit terjadi karena lonjakan signifikan belanja yang mencapai Rp 227,3 triliun (meningkat 25,7% yoy). Angka ini tertinggi dalam 3 tahun terakhir yang rata-rata Rp 168,79 triliun.
Lonjakan terutama didorong belanja kementerian/lembaga yang naik 128,9% (yoy). Kenaikan terbesar dari belanja barang, termasuk program MBG yang terserap Rp 36,6 triliun. Dengan akselerasi belanja ini, Menkeu Purbaya berharap ekonomi kuartal I-2026 tumbuh 5,5%-6%.
Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar mengingatkan, lonjakan belanja di awal tahun berisiko menimbulkan tantangan fiskal. Ia menyoroti tekanan kas negara akibat percepatan belanja pada program-program seperti MBG. Belanja lebih banyak di program dengan efek pengganda terbatas, tak akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang optimal. Belanja agresif yang populis tanpa fokus pada kualitas, bisa menekan kapasitas fiskal jangka menengah. Ia memperkirakan defisit 2026 berpotensi mendekati 3% dari PDB, batas yang diizinkan UU No. 17/2003.
3. Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) mengeklaim Agreement on Reciprocal Tariff (ART) dengan Indonesia merupakan perjanjian bersejarah untuk keuntungan industri dalam negeri AS. USTR menyebut perjanjian itu mengunci kesepakatan investasi USD 33 miliar dari Indonesia, mencakup pembelian komoditas energi USD 15 miliar, kedirgantaraan USD 13,5 miliar, dan produk pertanian USD 4,5 miliar. Keberhasilan itu dipuji para pengusaha AS, termasuk CEO Federasi Produsen Susu Nasional AS Gregg Doud, CEO Federasi Ekspor Daging AS Dan Hallstrom, dan sejumlah pengusaha lain.
Sementara Ketua Umum Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo) Hidayatullah Suralaga mengkhawatirkan kewajiban impor kedelai AS hingga 3,5 juta ton per tahun akan menimbulkan kelebihan pasokan dalam negeri. Ia mengatakan, selama ini AS merupakan negara asal impor terbesar. Dari 2,56 juta ton impor kedelai Indonesia, 2,21 juta ton (86,55%) berasal dari AS. Ia mengingatkan, konsumsi kedelai nasional, baik untuk pangan maupun pakan, baru sekitar 2,7-2,9 juta ton per tahun. Sehingga, komitmen pembelian 3,5 juta ton itu akan sulit diserap.
HUKUM
Sidang praperadilan yang diajukan Menteri Agama periode 2019-2024 Yaqut Cholil Qoumas di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan hari ini, ditunda. Yaqut minta hakim menyatakan tidak sah atas penetapan KPK terhadap dirinya sebagai tersangka kasus dugaan kuota haji tahun 2024. Penundaan sidang hari ini diputuskan hakim tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro atas permintaan KPK. Menjelang sidang, puluhan anggota Banser hadir di kantor PN Jaksel, mengawal Yaqut yang mantan ketua umum Banser.
TRENDING MEDSOS
1. “Pintar BI” trending di X dan Google. Portal online resmi Bank Indonesia (BI) untuk memudahkan masyarakat mendaftar penukaran uang baru itu menjadi perbincangan di X, dan memuncaki pencarian di Google. Masyarakat ramai-ramai berebut (war) untuk memperoleh kuota penukaran uang baru untuk lebaran.
2. “Koperasi Merah Putih” trending di X dengan unggahan senada dan seragam. Semuanya berisi narasi positif kerja sama TNI-AD dengan Koperasi Merah Putih demi kemajuan bangsa.
HIGHLIGHTS
1. Dari data BPS tentang rata-rata durasi pendidikan penduduk Indonesia 15 tahun ke atas yang setara lulusan SLTP, seharusnya menjadi bahan refleksi semua pihak. Sudah 80 tahun merdeka, ternyata level pendidikan mayoritas penduduk negeri ini masih rendah. Apakah ini hal yang wajar, atau ada yang salah dalam kebijakan pendidikan kita?
2. Angka-angka hari ini menunjukkan satu pola: belanja dipercepat, risiko ditunda. Defisit Januari mencapai Rp 54,6 triliun dengan lonjakan belanja 25,7% (yoy) yang didominasi belanja K/L dan MBG. Sementara, pembelian 105 ribu pikap untuk KDMP dibiayai pinjaman Himbara yang dicicil dari Dana Desa, sehingga otonomi desa menyusut menjadi jaminan kredit program pusat. Di saat yang sama, ART dengan AS “mengunci” komitmen impor USD 33 miliar; kewajiban kedelai 3,5 juta ton berpotensi melebihi konsumsi nasional. Ini risiko distorsi pasar yang nyata. Semua ini terjadi ketika rata-rata lama sekolah baru 9,41 tahun dengan jurang antarprovinsi yang lebar, menunjukkan fondasi produktivitas masih rapuh. Namun mungkin ada ruang berharap: jika akselerasi belanja diarahkan ke penguatan kualitas SDM dan backward linkage domestik, jika impor dikalibrasi agar tak memukul industri lokal, dan jika disiplin fiskal dijaga sebelum mendekati batas 3%, maka momentum ini bisa menjadi koreksi yang menyehatkan. Kuncinya jelas: geser dari kuantitas ke kualitas, dari popularitas program ke keberlanjutan kapasitas.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 24 Februari 2026
