Dengan memperhatikan berbagai masalah kebijakan Pemerintah pada akhir akhir ini, ada masalah klasik pemerintahan. Kita sesungguhnya bukan kekurangan program, bukan pula kekurangan orang pintar. Masalahnya adalah lemahnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pembangunan—yang sering disingkat KIS. Kita punya banyak rencana, banyak kementerian, banyak rapat, bahkan banyak lembaga koordinasi. Namun hasilnya sering tak saling terhubung.
Akibatnya nyata. Investasi besar tidak selalu menghasilkan pertumbuhan yang sepadan. Dalam bahasa ekonomi, ICOR kita cenderung tinggi—biaya pembangunan mahal, tetapi dampaknya tak optimal. Pada saat yang sama, ketimpangan tetap terasa; Gini Ratio belum menunjukkan penurunan signifikan yang konsisten. Artinya, bukan hanya efisiensi yang bermasalah, tetapi juga pemerataan.
Pertanyaannya sederhana: mengapa KIS sulit dijalankan?
Sektoral yang Mengeras
Sejak lama, perencanaan pembangunan disusun berbasis sektor: pertanian, industri, pendidikan, energi, dan seterusnya. Pendekatan ini wajar karena pertumbuhan ekonomi memang diukur secara sektoral. Namun pendekatan yang semula bersifat teknis perlahan berubah menjadi identitas kelembagaan.
Setiap kementerian memiliki target sendiri. Setiap daerah berlomba menunjukkan capaian sendiri. Setiap sektor merasa paling penting. Dari sinilah ego sektoral tumbuh.
Ego sektoral bukan semata-mata persoalan psikologis pejabat. Ia adalah produk sistem. Ketika anggaran, indikator kinerja, dan legitimasi politik diukur secara sektoral, maka secara alami setiap sektor akan mempertahankan wilayahnya. Koordinasi menjadi negosiasi. Integrasi menjadi formalitas.
Para pendiri sistem perencanaan nasional sebenarnya menyadari potensi ini. Karena itu di Bappenas dulu dikenal pendekatan sektoral dan regional sekaligus—agar pembangunan lintas sektor bisa diintegrasikan dalam konteks wilayah. Namun dalam praktiknya, pendekatan sektoral tetap lebih dominan. Akibatnya, pembangunan berjalan seperti orkestra tanpa dirigen
Jalan Pintas: Personalisasi Kekuasaan
Ketika sistem koordinasi tidak efektif, jalan pintas yang sering ditempuh adalah memperkuat peran pemimpin. Keputusan dipusatkan. Instruksi dipercepat. Semua menunggu arahan.
Dalam jangka pendek, pendekatan komando tampak efektif. Proyek bisa bergerak cepat. Kebijakan bisa diumumkan segera. Namun dalam jangka panjang, ketergantungan pada figur membawa risiko besar.
Pertama, institusi menjadi lemah. Kedua, muncul budaya “asal bapak senang”—ABS. Yang terpenting bukan lagi substansi kebijakan, tetapi bagaimana menyenangkan atasan. Ketiga, politik pencitraan menguat.
Di era media sosial, pencitraan bisa diproduksi secara instan. Program yang belum matang bisa tampak spektakuler di layar gawai. Namun pembangunan bukan soal tampilan. Ia soal dampak jangka panjang.
Jika kebijakan lebih ditujukan untuk efek visual ketimbang efek struktural, maka kerusakan baru terasa beberapa tahun kemudian—ketika biaya sudah dikeluarkan, tetapi hasil tak berkelanjutan.
Birokrasi Gemuk, Koordinasi Makin Rumit
Reformasi birokrasi di berbagai negara sejak 1990-an mendorong gagasan “reinventing government”—membuat pemerintahan lebih ramping, lincah, dan berorientasi hasil. Intinya sederhana: organisasi yang terlalu besar sulit bergerak cepat.
Dalam konteks kabinet yang gemuk, tantangan koordinasi makin berat. Semakin banyak aktor setingkat menteri, semakin kompleks penyelarasan kebijakan. Tanpa mekanisme integrasi yang kuat, setiap kementerian akan menonjolkan programnya masing-masing. Kompetisi pencitraan tak terhindarkan.
Banyaknya lembaga koordinasi tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Koordinasi bukan soal forum, melainkan kesatuan arah. Tanpa tujuan bersama yang benar-benar menjadi acuan, rapat hanya menjadi ritual administratif.
Koalisi Besar dan Agenda Tersembunyi
Atas nama persatuan dan stabilitas, sering dibentuk pemerintahan yang melibatkan hampir semua kekuatan politik. Secara teoritis, ini bisa menciptakan stabilitas. Namun dalam praktik, koalisi besar sering membawa konsekuensi lain: setiap partai membawa agenda sendiri.
Jika sistem tidak cukup kuat untuk menyaring kepentingan sektoral politik, maka kebijakan publik mudah berubah menjadi kompromi transaksional. Koordinasi berubah menjadi pembagian ruang pengaruh.
Dalam situasi seperti ini, KIS semakin sulit terwujud. Yang terjadi bukan integrasi kebijakan, melainkan akomodasi kepentingan.
Kembali ke Sistem, Bukan Sekadar Figur
Masalah KIS pada akhirnya adalah masalah sistem tata kelola. Good Governance bukan slogan, tetapi desain kelembagaan yang memastikan bahwa kebijakan lahir dari proses kolaboratif, berbasis data, dan terukur hasilnya.
Kita memerlukan beberapa pembenahan mendasar.
Pertama, perencanaan harus berbasis outcome lintas sektor, bukan sekadar output sektoral. Ukuran keberhasilan bukan jumlah proyek, tetapi dampak kolektifnya terhadap kesejahteraan.
Kedua, pendekatan wilayah perlu diperkuat. Pembangunan tidak terjadi dalam ruang sektoral, melainkan dalam ruang geografis nyata. Integrasi kelautan dan daratan, misalnya, tak mungkin berhasil jika kementerian berjalan sendiri-sendiri.
Ketiga, penguatan sistem digital terpadu—seperti kebijakan satu peta—harus benar-benar menjadi platform integrasi, bukan sekadar proyek teknologi. Tanpa data bersama, koordinasi akan selalu lemah.
Keempat, budaya evaluasi berbasis kinerja perlu ditegakkan. Publik perlu diberi laporan berbasis hasil, bukan hanya narasi keberhasilan.
Mengurangi Riuh, Memperkuat Substansi
Indonesia tidak kekurangan energi politik. Yang sering kurang adalah disiplin sistem. Riuh pencitraan menutup diskusi substansi. Koordinasi yang sejati membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan kerendahan hati untuk bekerja dalam sistem—bukan sekadar tampil di panggung.
KIS bukan istilah teknis yang membosankan. Ia adalah jantung dari pembangunan yang efisien dan adil. Tanpa koordinasi, investasi mahal. Tanpa integrasi, ketimpangan melebar. Tanpa sinkronisasi, kebijakan saling meniadakan.
Jika kita sungguh ingin mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045, maka pembenahan paling mendasar bukan pada slogan atau struktur yang tampak, melainkan pada cara kerja sistem. KKN dan Oligarki dalam kondisi tata kelola tak tersistem , semakin merajalela. Masalahnya bukan sekadar siapa yang memimpin, tetapi bagaimana sistem bekerja.
Karena pada akhirnya, negara yang kuat bukanlah negara yang bergantung pada satu figur, melainkan negara yang ditopang oleh institusi yang matang dan terintegrasi.
Oleh:Kusubandio
Pengamat Pembangunan
