Jakarta, 22 Februari 2026. Kita tengah berada di sebuah k balik sejarah yang luar biasa, di mana ekonomi industri yang selama ini menjadi fondasi pembangunan nasional perlahan digunakan oleh ekonomi algoritmik. Transformasi ini bukan sekadar perubahan teknologi, melainkan perubahan struktural yang menyentuh seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Fondasi masyarakat—kebenaran, kepercayaan, otonomi, dan privasi—sedang ditulis ulang oleh kecerdasan artifisial (AI), big data, dan aliran data lintas batas yang bebas. Perubahan ini berlangsung begitu cepat sehingga sistem hukum dan sosial kita kesulitan untuk mengejar dan beradaptasi. Pertanyaan yang semakin relevan adalah: apakah kita sedang menghancurkan pondasi kemasyarakatan dan kehidupan sosial kita sendiri, atau justru sedang membuka jalan menuju masa depan yang lebih adaptif dan inovatif?
Era Algokrasi: Pemerintahan oleh Algoritma
Di era baru ini, algoritma telah menjadi aktor utama dalam pengambilan keputusan. Jika sebelumnya algoritma hanya digunakan untuk merekomendasikan film atau lagu, kini mereka telah mengambil alih peran yang jauh lebih krusial. Algoritma menyaring berita yang kita konsumsi, menentukan siapa yang layak menerima pinjaman, bahkan membangun profil warga untuk kepentingan pengawasan. Semakin otonomnya sistem-sistem ini berarti pengawasan manusia semakin berkurang, sehingga keputusan yang memengaruhi kehidupan banyak orang kini diambil oleh entitas yang tidak transparan dan sulit dipertanggungjawabkan. Hal ini menimbulkan risiko baru: masyarakat menjadi semakin bergantung pada keputusan otomas, sementara ruang untuk intervensi manusia semakin sempit.
Di Indonesia, fenomena ini mulai terasa dalam berbagai aspek. Misalnya, penentuan kelayakan kredit perbankan yang semakin berbasis pada data dan algoritma, penegakan hukum yang mulai memanfaatkan analitik prediktif, hingga pengawasan sosial di ruang digital. Ketika algoritma menjadi “hakim” dalam berbagai keputusan penting, muncul kekhawatiran akan bias, diskriminasi, dan erosi nilai-nilai keadilan sosial. Tidak jarang algoritma yang dikembangkan di luar negeri diterapkan tanpa penyesuaian konteks lokal, sehingga potensi ketidakadilan semakin besar.
Lebih jauh lagi, algoritma yang digunakan dalam sistem pemerintahan, pelayanan publik, dan perusahaan swasta seringkali tidak sepenuhnya transparan. Proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada data dan model matematis tertentu membuat masyarakat sulit memahami alasan di balik keputusan tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi, baik pemerintah maupun swasta, dan memperbesar jarak antara masyarakat dan pengambil kebijakan.
Manipulasi Hiper-Personalisasi dan Disinformasi
Setelah skandal Cambridge Analytica, dunia menyadari bahwa data pribadi dapat dimanfaatkan secara masif untuk mempengaruhi opini publik. Kini, teknologi persuasif waktu nyata yang digerakkan oleh AI semakin canggih. AI generatif mampu menciptakan deepfake dan disinformasi yang dipersonalisasi dalam skala besar, sehingga realitas dan rekayasa sintesis nyaris tak terbedakan. Manipulasi opini publik dan senmen individu kini dapat dilakukan dengan presisi yang mengkhawatirkan, mengancam integritas demokrasi dan memperbesar risiko polarisasi sosial.
Di Indonesia, ancaman disinformasi dan manipulasi hiper-personalisasi semakin nyata menjelang pemilu atau dalam isu-isu sensitif. AI mampu menciptakan narasi palsu, memanipulasi suara dan gambar, bahkan mengarahkan opini publik secara diam-diam. Hal ini membuat masyarakat semakin sulit membedakan antara fakta dan fiksi, yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan terhadap media, institusi, dan proses demokrasi itu sendiri. Dalam konteks ini, literasi digital menjadi sangat penting, namun sayangnya belum menjadi prioritas utama dalam sistem pendidikan dan kebijakan publik.
Fenomena deepfake dan konten sintesis dak hanya mengancam individu, tetapi juga merusak reputasi institusi, pejabat publik, dan tokoh masyarakat. Dalam situasi krisis atau konflik, teknologi ini dapat digunakan untuk menyebarkan kebohongan yang menyesatkan, memperburuk situasi, dan memicu ketegangan sosial. Selain itu, kemampuan algoritma untuk mempersonalisasi pesan secara ekstrem membuat setiap individu menerima informasi yang berbeda, sehingga memperbesar fragmentasi dan polarisasi di tengah masyarakat.
Kolonialisme Data & Erosi Privasi
Aliran data lintas batas yang bebas telah melahirkan bentuk baru kolonialisme digital. Data yang dikumpulkan di wilayah dengan regulasi privasi lemah digunakan untuk melah AI yang kemudian mempengaruhi perilaku di wilayah lain, di mana privasi sangat dihargai. Konsep privasi pribadi perlahan digankan oleh pengawasan data, di mana individu kehilangan kendali atas informasi yang seharusnya menjadi hak mereka.
Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi dilema besar: di satu sisi, kemajuan teknologi digital membuka peluang ekonomi dan inovasi; di sisi lain, lemahnya regulasi privasi dan pengawasan data membuat masyarakat rentan terhadap eksploitasi data oleh perusahaan global. Data pribadi warga Indonesia dapat dengan mudah diekspor dan digunakan untuk kepentingan di luar negeri, tanpa perlindungan memadai. Erosi privasi ini mengancam hak asasi manusia dan menimbulkan ketidakpercayaan pada ekosistem digital. Lebih jauh lagi, ketergantungan pada pla7orm digital asing dapat memunculkan bentuk baru ketergantungan ekonomi dan politik yang sulit diatasi.
Selain itu, pengawasan data yang semakin masif membuat konsep privasi pribadi semakin tergerus. Seap akvitas digital, mulai dari belanja online, penggunaan media sosial, hingga transaksi keuangan, meninggalkan jejak data yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang dak selalu bertanggung jawab. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan data, baik untuk tujuan komersial, politik, maupun kriminal.
Ancaman terhadap Integritas Pemilu
Konten yang dihasilkan oleh AI, baik berupa audio maupun video, semakin banyak digunakan untuk memanipulasi segmen pemilih. Hal ini berpotensi menyebabkan krisis kepercayaan terhadap proses demokrasi, di mana hasil pemilu bisa dipertanyakan, dan legitimasi pemerintahan semakin terancam. Dengan kemajuan teknologi deepfake, suara dan wajah tokoh publik dapat dengan mudah dimanipulasi untuk menyebarkan hoaks, fitnah, atau propaganda.
Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, harus bersiap menghadapi tantangan ini. Integritas pemilu sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasilnya. Jika kepercayaan tersebut goyah akibat disinformasi berbasis AI, maka stabilitas politik dan sosial pun ikut terancam. Upaya untuk memperkuat sistem pemilu dan mengedukasi masyarakat tentang ancaman teknologi harus menjadi prioritas, agar demokrasi tetap berjalan dengan sehat dan transparan.
Lebih jauh lagi, ancaman terhadap integritas pemilu bukan hanya soal manipulasi konten, tetapi juga soal pengaruh algoritma dalam penyebaran informasi politik. Algoritma media sosial dapat memperkuat polarisasi, memperbesar echo chamber, dan mempersulit dialog antar kelompok masyarakat. Dalam situasi seperti ini, peran media independen, lembaga pemantau pemilu, dan regulator menjadi sangat penting untuk menjaga transparansi dan keadilan.
Dampak Struktural: Polarisasi, Otonomi, dan Kepercayaan
Perubahan ini membawa dampak yang mengganggu kestabilan masyarakat. Polarisasi meningkat karena algoritma cenderung menyajikan konten yang memicu respons emosional. Otonomi individu berkurang akibat ketergantungan pada AI prediktifi. Kepercayaan terhadap institusi menurun, karena masyarakat mulai meragukan transparansi dan akuntabilitas proses pengambilan keputusan yang didorong oleh algoritma.
Keka algoritma memprioritaskan konten yang memicu emosi, masyarakat menjadi terpecah dalam kelompok-kelompok yang semakin ekstrim. Dialog konstruktif tergantikan oleh pertentangan dan perpecahan. Otonomi individu juga terancam, karena pilihan-pilihan kita semakin banyak dipengaruhi oleh prediksi dan rekomendasi AI, bukan keputusan bebas berdasarkan permbangan rasional. Kepercayaan terhadap institusi, baik pemerintah, media, maupun sektor swasta, menurun karena masyarakat merasa kehilangan kendali dan transparansi. Fenomena ini juga memperbesar risiko munculnya kelompok masyarakat yang an-teknologi atau skeps terhadap inovasi, yang pada akhirnya dapat menghambat kemajuan bangsa.
Selain itu, dampak struktural dari perubahan ini juga terlihat dalam aspek ekonomi dan ketenagakerjaan. Banyak pekerjaan tradisional yang tergantikan oleh teknologi dan otomatisasi, sementara pekerjaan baru yang muncul membutuhkan keterampilan digital yang belum banyak dikuasai oleh masyarakat. Hal ini menimbulkan tantangan besar dalam hal pemerataan kesempatan kerja dan pendidikan, serta memperbesar kesenjangan sosial.
Gerakan Balasan: Serangan Balik Regulasi
Pemerintah di berbagai belahan dunia mulai mengejar ketertinggalan melalui regulasi. Undang-Undang AI Uni Eropa, yang akan diterapkan secara bertahap hingga tahun 2026, bertujuan melarang pengawasan berisiko tinggi dan penilaian sosial. Hukum privasi seper GDPR ditegakkan dengan lebih ketat, menandakan adanya upaya untuk mengembalikan kendali kepada manusia.
Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara lain dalam merancang regulasi yang efektif dan adaptif. Perlu ada kebijakan yang menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak-hak masyarakat. Regulasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Di sisi lain, upaya regulasi harus didukung oleh peningkatan kapasitas instansi pemerintah, penguatan literasi digital masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor untuk memasukan perlindungan yang komprehensif.
Selain regulasi, gerakan balasan juga muncul dalam bentuk inisiatif masyarakat sipil, advokasi hak digital, dan pengembangan teknologi yang lebih es dan transparan. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
Teknologi Bermata Dua
Tidak dapat disangkal bahwa teknologi yang sama juga membawa manfaat besar: meningkatkan pengobatan, produktivitas, dan menyediakan alat untuk memerangi perubahan iklim. AI membantu dokter mendiagnosis penyakit lebih cepat dan akurat, meningkatkan efisiensi industri, serta memberikan solusi dalam pengelolaan lingkungan. Namun, manfaat ini harus diimbangi dengan kesadaran akan resiko yang ditimbulkan terhadap fondasi masyarakat.
Teknologi adalah alat, bukan tujuan. Cara kita memanfaatkannya akan menentukan apakah ia menjadi kekuatan yang memperkuat masyarakat atau justru meruntuhkan nilai-nilai yang kita junjung tinggi. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa pengembangan dan penerapan teknologi dilakukan secara es, transparan, dan berpihak pada kepentingan manusia.
Selain manfaat di bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan, teknologi juga berperan dalam memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan daya saing ekonomi, dan memperluas akses terhadap layanan publik. Namun, setiap kemajuan teknologi harus disertai dengan kebijakan yang memastikan keadilan sosial, perlindungan hak asasi, dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan.
Masa Depan: Eksperimen Besar yang Tidak Disengaja
Kita tidak serta merta ditakdirkan untuk menghancurkan masyarakat kita. Namun, kita berada di tengah-tengah eksperimen besar yang tidak disengaja. Masa depan masyarakat akan sangat bergantung pada apakah kita memperlakukan AI sebagai penguasa kotak hitam yang menyebabkan erosi sosial, atau sebagai alat yang berpusat pada manusia dan mendorong adaptasi.
Beberapa tahun ke depan sangat krusial untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan manusia. AI harus melayani masyarakat, bukan mengendalikan atau menggunakan pondasi kemasyarakatan kita. Tanggung jawab ada di tangan kita untuk memaskan teknologi tetap menjadi alat yang memperkuat, bukan meruntuhkan, nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan sosial Indonesia.
Eksperimen besar ini menuntut keberanian, kebijaksanaan, dan komitmen dari seluruh elemen bangsa. Kita harus mampu mengembangkan ekosistem digital yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Masyarakat harus diberdayakan untuk memahami, mengkritisi, dan mengendalikan teknologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan digital, literasi teknologi, dan partisipasi publik menjadi kunci untuk memastikan bahwa fondasi masyarakat tetap kokoh di tengah perubahan yang sangat cepat.
Penutup: Pilihan di Tangan Kita
Perubahan struktural ini adalah sebuah panggilan untuk bertindak. Kita harus memperkuat regulasi, meningkatkan literasi digital, dan membangun sistem pengawasan yang efektif. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi tetap berpihak pada manusia. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi contoh negara yang mampu menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan nilai-nilai sosial. Masa depan dak ditentukan oleh teknologi semata, tetapi oleh cara kita mengelola dan mengarahkan teknologi tersebut agar tetap menjadi alat yang memperkuat fondasi masyarakat, bukan menghancurkan.
Kita harus menyadari bahwa eksperimen besar ini belum selesai. Setiap keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan arah masa depan bangsa. Jika kita mampu menempatkan manusia sebagai pusat dari seap inovasi teknologi, memperkuat regulasi dan pengawasan, serta membangun budaya literasi digital yang kuat, maka fondasi masyarakat dak hanya akan bertahan, tetapi akan berkembang dan beradaptasi dengan tantangan zaman. Namun jika kita gagal, maka resiko erosi sosial, ketidakadilan, dan ketidakpercayaan akan semakin membayangi kehidupan kita.
Pilihan ada di tangan kita. Masa depan masyarakat Indonesia, di era ekonomi algoritmik, sangat bergantung pada kebijaksanaan, keberanian, dan komitmen kita untuk memastikan teknologi tetap menjadi alat yang memperkuat, bukan meruntuhkan, pondasi kemasyarakatan dan kehidupan sosial yang telah kita bangun bersama. Kita harus menjadi bangsa yang mampu mengendalikan teknologi, bukan sekadar menjadi konsumen atau korban dari perubahan yang sangat cepat ini. Dengan visi, strategi, dan aksi nyata, Indonesia dapat memastikan bahwa era algoritmik menjadi era yang memperkuat fondasi masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan membangun masa depan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
