Peringatan Moody's dan Beban Fiskal, serta Hilirisasi Nikel Berbuah Impor Bahan Baku

Pengumuman: sehubungan libur nasional memperingati Imlek, Brief Update tidak terbit pada 17 Februari 2026. Untuk edisi hari ini BU menerbitkan 2 isu yang mengemuka.

PERINGATAN MOODY’S DAN BEBAN FISKAL

Lembaga pemeringkat global, Moody’s Investors Service, menurunkan outlook rating Indonesia dari stabil menjadi negatif. Ini pertama kalinya dalam 30 tahun Moody’s memberikan outlook negatif bagi Indonesia. Dasarnya, antara lain kebijakan pemerintah sulit diprediksi, serta peningkatan risiko fiskal akibat belanja publik yang tinggi sementara penerimaan pajak lesu.

Sementara, S&P Global meski masih menilai peringkat utang di level stabil, namun memperingatkan risiko pelemahan posisi fiskal yang dapat menjadi faktor penekan bagi peringkat kredit Indonesia ke depan.

Di tengah angka-angka indikator ekonomi yang optimistis, peringatan Moody’s dan S&P seakan menjadi pengingat bahwa ekonomi Indonesia belum baik-baik saja. Sejumlah ekonom memperingatkan tekanan fiskal yang semakin berat tahun ini seiring membengkaknya belanja negara ditambah besarnya kewajiban pembayaran utang, sementara penerimaan belum pasti.

Dalam APBN 2026, belanja negara ditetapkan Rp 3.842,7 triliun, melonjak Rp 391,3 triliun dibanding realisasi belanja 2025 yang mencapai Rp 3.451,4 triliun. Dari total belanja pemerintah pusat, porsi terbesar dialokasikan untuk pembayaran bunga utang, belum termasuk cicilan pokok utang.

Kewajiban pembayaran bunga utang tahun ini diproyeksikan sebesar Rp 599,44 triliun, naik 8,43% dibanding alokasi APBN 2025 yang sebesar Rp 552,85 triliun. Beban bunga utang ini mencapai 19,01% dari target penerimaan negara 2026 yang dipatok Rp 3.153,6 triliun. Sementara nilai utang jatuh tempo tahun ini mencapai Rp 833,96 triliun.

Rasio pembayaran pokok dan bunga utang terhadap penerimaan negara (Debt Service Ratio – DSR) diperkirakan akan tembus 40%. Bahkan, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memperkirakan DSR bisa mencapai 46%. Jauh di atas batas aman internasional sekitar 30%. Kondisi ini membuat efektivitas APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas.

Seakan menjawab kekhawatiran mengenai pengelolaan fiskal, Presiden Prabowo saat ground breaking SPPG Polri memastikan APBN tetap terkendali, defisit tak akan lebih 3% dari PDB. Defisit tahun lalu sudah menyentuh 2,92% terhadap PDB, jauh dari target 2,53%. Tahun ini ditargetkan di level 2,68%. Namun keraguan masih tetap menggantung. Itu mengapa Moody’s dan S&P tetap memperingatkan risiko tersebut.

Beban APBN dipastikan lebih berat, kebutuhan pembiayaan utang akan meningkat. Apalagi sekarang muncul program-program prioritas baru Presiden Prabowo, selain program-program prioritas lama seperti makan bergizi gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan sebagainya. Program prioritas baru itu antara lain gentengisasi, pembayaran iuran Board of Peace, kemudian pembayaran utang proyek kereta api cepat Whoosh sebanyak Rp 1,2-1,9 triliun per tahun.

Peneliti LPEM UI Teuku Riefky menyarankan pemerintah merasionalisasi anggaran. Program yang tidak tepat sasaran namun memakan porsi cukup besar di APBN perlu dikurangi agar tidak mengganggu pos belanja lain yang produktif. Salah satunya yang perlu dievaluasi adalah program MBG.

Masalahnya, maukah pemerintah mengevaluasi program-program prioritas tersebut? ()

HILIRISASI NIKEL BERBUAH IMPOR BAHAN BAKU

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memangkas kuota produksi nikel dan batu bara periode tahun ini, yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. Untuk produksi bahan mentah nikel dipatok 260-270 juta ton, turun dari tahun lalu sebanyak 379 juta ton.

Tujuan pemangkasan supaya harga nikel dunia naik, dengan cara mengurangi pasokan. Maklum, nikel asal Indonesia membanjiri pasar dunia sehingga harga jatuh, dari kisaran 24.000-30.000 USD per ton pada 2022 menjadi sekitar 15.000 USD/ton sepanjang 2025. Kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, pekan lalu, hasil kekayaan negara tidak boleh dijual murah, dan demi kesinambungan untuk anak-cucu bangsa.

Tak urung keputusan pemerintah itu membuat perusahaan tambang kelimpungan, karena mereka akan kena pangkas produksi. Pemangkasan ini membuat mereka harus menghitung ulang biaya produksi, yang berimplikasi pada banyak aspek. Seperti pengurangan tenaga kerja. Selain itu, sektor hilir nikel juga kena pukul.

Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah mengungkapkan, pengurangan produksi bijih nikel akan menimbulkan kekurangan pasokan bagi industri pengolahan bijih nikel alias smelter. Program hilirisasi nikel yang digenjot di era Presiden Jokowi memang berhasil meningkatkan jumlah smelter secara signifikan. Sebagian besar milik perusahaan asing, khususnya China.

Ternyata kapasitas produksi smelter-smelter yang ada melebihi pasokan bijih nikel yang diproduksi dari tambang dalam negeri. Menurut Arif, dengan RKAB nikel dipangkas menjadi hanya 260-270 juta ton, terdapat kekurangan pasokan bahan baku bijih nikel dalam negeri paling sedikit sekitar 90-100 juta ton. Industri smelter mengalami kelangkaan bahan baku.

Akibatnya, menurut FINI, smelter Indonesia bakal meningkatkan impor bahan baku dari luar negeri, terutama dari Filipina. Tahun lalu impor dari Filipina mencapai 15 juta ton, dan tahun ini bakal menembus 30 juta ton jika RKAB 2026 diterapkan.

Di sisi lain, tujuan Indonesia mengurangi pasokan nikel ke pasar dunia guna mendongkrak harga bisa tidak tercapai. Karena China yang punya kapasitas produksi lebih tinggi dari Indonesia, akan menambah pasokan nikel ke pasar dunia. ()

Peringatan Moody’s dan S&P bukan hanya peringatan teknis, tapi cermin rapuhnya kredibilitas fiskal di tengah ekspansi belanja yang kian agresif. Dengan beban bunga hampir Rp 600 triliun, utang jatuh tempo di atas Rp 800 triliun, dan rasio debt service yang berpotensi menembus 40–46% dari penerimaan, ruang APBN untuk benar-benar produktif makin menyempit. Sementara, program prioritas terus bertambah tanpa evaluasi terbuka atas efektivitasnya. Pada saat sama, strategi hilirisasi nikel menghadapi paradoks: produksi bijih nikel dipangkas demi harga global, tetapi kapasitas smelter terlanjur membengkak sehingga Indonesia justru berisiko mengimpor bahan baku. Jika ini terjadi, narasi kedaulatan sumber daya berubah menjadi ketergantungan baru.

Namun belum semuanya gelap. Defisit yang masih berusaha dijaga di bawah 3% PDB, struktur utang yang relatif terkendali, serta keberanian merasionalisasi kebijakan — dengan catatan utama sungguh dilakukan — dapat memulihkan kepercayaan pasar. Kuncinya bukan pada besarnya belanja atau kerasnya retorika, melainkan pada konsistensi kebijakan dan keberanian menata ulang prioritas sebelum tekanan fiskal benar-benar menghambat masa depan kita.

TRENDING MEDSOS

Warganet di X tengah ramai membahas mengenai Kementerian Pariwisata (Kemenpar) yang menyatakan ingin mengajak grup musik asal Korea Selatan BTS untuk berkolaborasi, memperkenalkan keindahan Indonesia melalui konser tur dunianya di bulan Desember mendatang. Banyak warganet yang mengaku kecewa dengan pernyataan Kemenpar yang seolah mengabaikan talenta musik karya anak bangsa atau meniadakan keberadaan mereka selama ini. Warganet menganggap, ada banyak musisi asal Indonesia dengan talenta dan prestasi luar biasa yang lebih cocok mempromosikan pariwisata Indonesia. Beberapa diantaranya bahkan sudah dikenal luas oleh pendengar mancanegara seperti Agnez Mo, Anggun, Rich Brian, Niki, dan Nona.