HUKUM
Kapolres Bima Kota, Nusa Tenggara Barat (NTB), AKBP Didik Putra Kuncoro ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba. Penanganan kasus dia diambil alih oleh Bareskrim Polri di Jakarta. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso kemarin malam menjelaskan, penyidikan terhadap Didik dilakukan setelah anak buah Didik, yakni Kasat Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi lebih dulu ditangkap pada akhir pekan lalu, dengan barang bukti di tangannya 488 gram sabu. Kedua polisi itu sudah dicopot dari jabatannya dan ditahan.
Dalam pemeriksaan Malaungi “menyanyi”. Dia mendapat penugasan dari atasannya, AKBP Didik, untuk mengumpulkan uang Rp 1,8 miliar buat membeli Toyota Alphard. Kata pengacara Maulangi, Asmuni, kliennya lantas menghubungi bandar narkoba, Koko Erwin. Mereka mencapai kesepakatan. Koko Erwin bersedia memberi Rp 1,8 miliar dengan imbalan polisi tidak mengganggu bisnisnya. Uang Rp 1 miliar sudah diterima Didik. Dalam penelusuran lebih lanjut, Bareskrim mendapat bukti sebuah koper milik Didik yang dititipkan pada anak buahnya di Banten, yang isinya 16,3 gram sabu, serta aneka jenis narkoba lainnya.
POLITIK
1. Wapres Gibran, kemarin, melontarkan pernyataan bahwa keberadaan UU Perampasan Aset kini sangat mendesak dan penting. Sebab dengan UU tersebut negara berhak merampas aset seseorang yang terbukti didapat dari tindak pidana seperti korupsi, pembalakan liar, dan sebagainya. Menanggapi pernyataan Gibran tersebut, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah tak perlu omong-omong saja, tapi langsung bertindak dengan mengajak DPR membahas RUU Perampasan Aset.
Keinginan kalangan pergerakan sipil supaya ada UU Perampasan Aset sudah disuarakan sejak puluhan tahun lalu, tapi pemerintah dan DPR bergeming. Kabar terbaru menyebut, DPR sedang melakukan kajian akademis untuk pembuatan RUU itu.
2. Dalam acara peresmian dapur MBG milik Polri di Jakarta, kemarin, Presiden Prabowo menyebut ada politisi yang merasa senang jika terjadi bencana di Indonesia, karena bisa membuat isu soal ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah. Merespons sinyalemen tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memastikan politisi itu bukan dari partainya karena PDIP tidak senang ada bencana. PDIP merupakan satu-satunya partai parlemen yang tidak tergabung dalam koalisi pemerintah. Hasto justru menekankan semangat kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam menangani dampak bencana alam.
EKONOMI
1. Menkeu Purbaya menegaskan, Indonesia telah lepas dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%. Kini pemerintah fokus menjaga defisit fiskal di bawah 3%. Menurut dia, kebijakan menjaga defisit di bawah 3% telah memberikan ruang untuk memanfaatkan anggaran lebih optimal. Ke depan, pemerintah tidak lagi terpaku pada dorongan belanja besar-besaran, melainkan pada kualitas belanja. Selain itu, sinkronisasi kebijakan untuk menghilangkan hambatan struktural yang selama ini menahan laju investasi dan pertumbuhan.
2. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengeklaim telah mencairkan anggaran Rp 32,1 triliun dalam waktu 1,5 bulan. Sepanjang sejarah belum ada kementerian/lembaga yang pernah melakukan pencapaian itu. Dari proyeksi sementara, sekitar Rp 2,9 triliun dana sudah beredar di masyarakat. Selain itu, distribusi dana dilakukan melalui SPPG. Rata-rata setiap dapur SPPG mengelola dana hampir Rp 1 miliar per bulan. Tahun ini, BGN mendapatkan anggaran total Rp 335 triliun, 93%-nya disalurkan ke daerah untuk mendukung operasional SPPG.
Ia juga mengeklaim dampak berantai MBG telah mendorong peningkatan nilai tukar petani (NTP) ke 125. MBG membuat permintaan telur, ikan, buah-buahan, hingga pakan ternak meningkat signifikan. MBG juga turut mendongkrak penjualan otomotif. Kontribusi itu berasal dari pembelian kendaraan roda dua. Sepanjang 2025, 60% dari total pegawai SPPG membeli sepeda motor. Selain itu, pembelian sekitar 45.000 unit pikap untuk operasional 23.000 SPPG.
3. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, THR bagi ASN akan mulai disalurkan pada awal Ramadan 2026. Namun ia tak menyebut tanggal pastinya. Pemerintah telah menyiapkan anggaran THR untuk ASN, TNI, dan Polri sebesar Rp 55 triliun pada 2026, naik 10,22% dibanding 2025 sebanyak Rp 49 triliun.
4. Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengabarkan sudah melakukan groundbreaking 6 proyek hilirisasi dengan total dana yang disiapkan sebesar Rp 110 triliun. Salah satunya adalah proyek dimetil eter (DME) yang dipasrahkan pada PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Ini produk rekayasa industri yang menggunakan bahan baku batu bara untuk dihasilkan gas. DME akan digunakan sebagai pengganti elpiji, yang sebagian besar harus diimpor. Mengenai rencana tersebut, Sekretaris Perusahaan PTBA Eko Prayitno mengatakan, perusahaannya belum tahu mitra yang akan memproduksi DME, masih menunggu kabar dari Danantara.
TRENDING MEDSOS
Kata “SEAblings” masih trending di X, warganet Asia Tenggara semakin ramai membalas cuitan dari akun warganet asal Korea Selatan yang rasis. Menariknya, warganet dari kawasan Asia Tenggara juga ramai mempromosikan musisi asal negaranya masing-masing. Menurut mereka banyak musisi dan artis berbakat dari negara di kawasan Asia Tenggara yang harus didukung dan diapresiasi. Selama ini, penduduk di kawasan Asia Tenggara adalah pasar terbesar bagi produk industri kreatif Korsel. Bagi sebagian besar warganet, sudah saatnya produk industri kreatif dari negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, menjadi komoditas utama bagi penduduk dari kawasannya sendiri. Salah satu akun di X bahkan mendapat banyak respon positif, karena mencuitkan ide mengenai festival musik Asia Tenggara yang digelar tiap tahun dan tiap negara yang ada di Asia Tenggara bergantian menjadi tuan rumahnya.
HIGHLIGHTS
1. Sebagai politikus, tak salah Prabowo bermain ‘akrobat nalar’ saat menanggapi sebuah peristiwa atau kejadian. Namun sebagai seorang presiden, pernyataannya bahwa ada pihak yang senang melihat terjadi bencana karena mendapat peluang menyerang pemerintah, adalah pernyataan yang membahayakan. Secara manusiawi tidak ada seorang pun yang ingin dirinya sendiri atau saudaranya mengalami celaka. Jika memang warga melakukan penilaian kritis karena pemerintah kurang maksimal menangani bencana, sebaiknya pemerintah mengevaluasi diri, bukannya justru menuduh pihak kritis layaknya buruk muka cermin dibelah.
2. Publik perlu tahu istilah groundbreaking alias peletakan batu pertama sebuah proyek atau kegiatan suatu pembangunan. Kegiatan itu boleh dikatan hanya merupakan perwujudan janji awal dari pembuatan sebuah proyek. Momen groundbreaking kerap disiarkan secara gencar oleh pemilik atau penggagas proyek demi mendapatkan perhatian publik maupun investor. Maka dalam kasus Danantara mengaku sudah groundbreaking proyek DME, tapi PTBA belum tahu siapa mitranya, tentulah bukan hal aneh. PTBA yang bergerak di bidang tambang batu bara butuh mitra menggarap proyek itu karena tidak punya kemampuan teknologi. Banyak kejadian setelah groundbreaking proyek tak kunjung ada. Ini bukan hal aneh.
3. Ekonomi bergerak di antara optimisme belanja besar dan kerapuhan tata kelola. Pemerintah mengeklaim lepas dari “kutukan 5%” dan menekankan kualitas belanja, tetapi percepatan pencairan MBG dan proyek hilirisasi bernilai ratusan triliun, bahkan saat mitra dan desain teknis belum jelas, menunjukkan jarak antara pengumuman dan eksekusi. Di saat yang sama, kasus narkoba di tubuh kepolisian dan mandeknya UU Perampasan Aset mengingatkan bahwa kebocoran institusional masih menjadi pajak tersembunyi bagi ekonomi. Namun ada sedikit harapan: bila belanja benar-benar menggerakkan rantai pasok lokal, menjaga defisit di bawah 3%, dan menopang daya beli lewat THR, stabilitas makro bisa terjaga. Tantangannya jelas: ubah kecepatan menjadi ketepatan, dan seremoni menjadi produksi nyata. Di situlah kredibilitas ekonomi dipertaruhkan.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 14 Februari 2026
