POLITIK
1. Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI), kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 79,9%. Survei dilakukan pada periode 15-21 Januari 2026. Dari jumlah tersebut, 13,0% responden mengaku sangat puas, dan 66,9% cukup puas, sedangkan 17,1% menyatakan kurang puas, 2,2% tidak puas sama sekali, serta 0,8% menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Peneliti utama IPI Burhanuddin Muhtadi menyebut, angka approval rating Prabowo itu lebih tinggi dibandingkan dengan awal pemerintahan Presiden SBY pada 2004 maupun Presiden Jokowi pada 2014.
Survei IPI juga memotret sejumlah masalah paling mendesak yang harus diatasi oleh pemerintahan Prabowo. Sebanyak 27,4% responden menyebut pengendalian harga kebutuhan pokok, sebesar 20,2% pemberantasan korupsi, dan 17,6% penyediaan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran. Perihal kebutuhan pokok, sebanyak 37,2% responden menilai harga kebutuhan pokok lebih tidak terjangkau dibanding tahun lalu, dan 8,1% menyebut jauh lebih tidak terjangkau. Sementara, 37,3% responden menilai tidak ada perubahan harga, 14,2% menilai harga lebih terjangkau dan 2,4% menilai jauh lebih terjangkau.
2. Meski jarak waktu Pemilu 2029 masih jauh, tapi sejumlah parpol seperti Golkar, PAN, PKB, dan Gerindra sudah unjuk dukungan untuk Prabowo maju ke periode kedua. Sikap para parpol tersebut, kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno, untuk menunjukkan loyalitas kepada Prabowo, sekaligus sikap realistis mereka dalam membaca peta politik Pilpres 2029. Dengan menyampaikan dukungan sedari dini, lanjut Adi, mereka menorehkan kredit tersendiri karena dalam politik nilai dukungan di awal lebih besar dibanding dukungan di akhir.
Dukungan parpol-parpol terhadap Prabowo, kata Adi, tidak otomatis dukungan sepaket dengan Wapres Gibran. Parpol-parpol itu pasti akan berusaha memunculkan calonnya sendiri. Pengamat politik sekaligus Dewan Nasional Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Engelbert Johannes Rohi atau Jojo Rohi, menilai bahwa nama Gibran tidak disebut dalam dukungan terhadap Prabowo, menunjukkan bahwa putra Presiden ke-7 Jokowi itu belum masuk perhitungan pasangan Pilpres 2029.
3. Setelah mencuat keluhan para peserta BPJS Kesehatan dalam segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) gara-gara mereka ditolak rumah sakit karena kartu BPJS mereka dalam status nonaktif pekan lalu, pimpinan Komisi VIII, IX, dan XI DPR menggelar rapat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti. Dalam rapat tersebut, muncul kesan tidak ada koordinasi antar kementerian terkait keputusan Mensos Saifullah melakukan validasi terhadap penerima PBI-JK.
EKONOMI
1. Mandiri Institute mencatat, jumlah kelas menengah RI turun dari 47,9 juta jiwa pada 2024 menjadi 46,7 juta jiwa tahun 2025. Sebanyak 1,2 juta orang terlempar dari kategori ini dan turun ke level lebih rendah. Penurunan ini menyebabkan proporsi kelas menengah terhadap total populasi menjadi 16,6%, dari posisi 17,1% pada 2024. Di sisi lain, aspiring middle class (kelompok calon kelas menengah) bertambah 4,5 juta, dari 137,5 juta jiwa pada 2024 menjadi 142 juta. Ini membuat aspiring middle class sebagai kelompok mayoritas, 50,4% dari total penduduk.
Sementara kelompok rentan (vulnerable) meningkat 200.000 orang dari 67,7 juta tahun 2024 menjadi 67,9 juta (24,1% dari total populasi). Jumlah kelompok miskin turun 1,4 juta, dari 25,2 juta menjadi 23,9 juta (8,5%). Fenomena ini mengindikasikan kelas menengah yang terdegradasi tidak jatuh miskin, melainkan masuk ke zona rentan atau aspiring middle class. Sebaliknya, kelompok atas (0,4%) meningkat dari 1,1 juta menjadi 1,2 juta.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menilai, penurunan jumlah kelas menengah akan berdampak langsung terhadap ketahanan fiskal karena mempengaruhi basis penerimaan negara. Selama ini, struktur penerimaan pajak bertumpu pada konsumsi rumah tangga dan pekerja formal.
Konsumsi rumah tangga berkontribusi 55-57% terhadap PDB, dengan kelas menengah sebagai kontributor utama belanja non-pokok yang merupakan objek PPN. Sementara, PPN menyumbang 35-40% dari total penerimaan pajak, dan PPh orang pribadi, termasuk PPh 21, berkontribusi 10-12%.
Rizal menyarankan, solusi kebijakan tidak seharusnya diarahkan pada kenaikan tarif pajak, melainkan pada perbaikan struktur ekonomi, antara lain dengan mempercepat penciptaan lapangan kerja formal berupah tetap, khususnya di sektor manufaktur dan jasa modern. Selain itu insentif fiskal pada investasi padat karya agar pendapatan riil kelas menengah pulih. Ia juga mendorong perluasan basis pajak lewat integrasi data, optimalisasi pajak ekonomi digital, serta penguatan pajak kekayaan dan properti yang kontribusinya masih kecil.
2. Keyakinan konsumen meningkat tajam pada Januari 2026. Berdasarkan Survei Konsumen BI, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Januari berada di 127, naik signifikan dibanding Desember 2025 yang sebesar 123,5. Skor IKK itu menjadi yang tertinggi dalam setahun terakhir. Meningkatnya keyakinan konsumen pada Januari ditopang peningkatan Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang masing-masing sebesar 115,1 dan 138,8. Lebih tinggi dari indeks bulan sebelumnya sebesar 111,4 dan 135,6.
3. Survei Konsumen BI juga mendapatkan, rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi (average propensity to consume ratio) pada Januari sebesar 72,3%, lebih rendah dibanding Desember 2025 yang 74,3%. Angka 72,3% ini terendah sejak Desember 2020 saat porsi konsumsi menyentuh 69% akibat pandemi Covid-19. Sementara proporsi pembayaran cicilan/utang (debt installment to income ratio) sebesar 11,2%, relatif stabil dibandingkan Desember 10,8%. Dan, proporsi pendapatan konsumen yang disimpan (saving to income ratio) sebesar 16,5%, lebih tinggi dibandingkan Desember sebesar 14,9%.
TRENDING MEDSOS
Kalimat “Selamat Hari Pers Nasional” trending di X, setelah warganet ramai merayakan Hari Pers Nasional yang jatuh pada hari ini, 9 Februari 2026. Banyak tokoh penting dan institusi yang memberikan ucapan lewat akun media sosialnya. Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari bertepatan dengan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di tahun 1946. Warganet berharap pers Indonesia dapat terus menjadi pilar demokrasi dalam mengawal transparansi dan keterbukaan informasi publik.
HIGHLIGHT
Ada fenomena menarik dari hasil Survei Konsumen BI. Pertama, Indeks Keyakinan Konsumen meningkat signifikan, dari 123,5 pada Desember 2025 menjadi 127 pada Januari 2026. Sementara, rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi justru menurun. Pada Januari 2026, average propensity to consume ratio sebesar 72,3%, lebih rendah dari Desember 2025 yang 74,3%. Bahkan terendah sejak Desember 2020 saat Covid-19. Ini menunjukkan, keyakinan tinggi namun masyarakat masih hati-hati dengan tetap berjaga-jaga, dengan memperkuat cadangan keuangannya.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 9 Februari 2026
