POLITIK
1. Komisi III DPR mulai membahas naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi, hari ini. Rapat komisi dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Sari Yuliati. Kepala Badan Keahlian DPR Bayu Dwi Anggono mengatakan, naskah akademik itu disusun dengan mengundang para pakar sebagai bentuk partisipasi publik, mulai dari ahli hukum Universitas Gadjah Mada hingga praktisi hukum eks peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW). Berdasarkan naskah akademik tersebut, draf RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana yang disusun, akan terdiri dari 8 bab dan 62 pasal.
2. Di depan para rektor dan guru besar sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta, Presiden Prabowo hari ini di Istana Negara Jakarta, meminta dukungan kepada para akademisi supaya berinovasi untuk mengejar swasembada pangan, energi, dan teknologi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, Presiden juga menyinggung tentang mobil nasional yang akan dikembangkan. Dalam pertemuan itu, kata Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Presiden Prabowo mengungkapkan rencana membangun 10 kampus baru yang sebagian akan dikhususkan untuk bidang medis atau kedokteran.
Pertemuan Presiden Prabowo dengan para rektor dan guru besar tersebut digelar atas undangan Direktorat Jenderal Kemendiktisaintek. Undangan yang diteken oleh Direktur Jenderal Khairul Munadi itu tertanggal 9 Januari 2026. Isinya perihal undangan berdialog dengan Presiden Prabowo tentang peran perguruan tinggi mendukung Asta Cita. Ada 180 nama yang diundang.
Namun, sejumlah guru besar tidak bersedia datang dengan alasan undangan diterima mereka dalam waktu yang mepet. Ada juga guru besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang tidak mau hadir karena merasa hanya akan mendengarkan pidato Presiden saja, tanpa punya kesempatan untuk menyampaikan kritik.
SOSIAL
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta baru bisa mengalokasikan subsidi transportasi publik untuk Transjakarta, MRT, dan LRT dari APBD 2026 untuk jangka waktu 9 bulan. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, alokasi subsidi belum bisa ditentukan penuh 12 bulan karena ada pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 15 triliun dari pemerintah pusat ke Pemprov DKI Jakarta. Akibat pemotongan tersebut, Pemprov terpaksa melakukan efisiensi besar-besaran, termasuk pada alokasi subsidi transportasi publik. Dia berharap, subsidi transportasi publik pada semester IV tahun ini bisa didapat setelah dilakukan pembahasan APBD Perubahan.
EKONOMI
1. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, di tengah perlambatan ekonomi global dan meningkatnya ketegangan geopolitik, ekonomi RI masih tangguh. Risiko resesi masih berada di level yang lebih rendah dibandingkan AS, China, dan Jepang. Ketahanan resesi itu tercermin dari kinerja ekonomi yang konsisten dengan pertumbuhan kisaran 5% selama 7 tahun berturut-turut. Inflasi terkendali di 2,92% pada Desember 2025. Pasar keuangan menunjukkan kinerja positif, IHSG bahkan mencetak rekor tertinggi menyentuh 9.000, dan nilai tukar rupiah yang relatif stabil.
Aktivitas manufaktur masih berada dalam fase ekspansi, dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) di level 51,2, sementara Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) meningkat menjadi 123,5. Selain itu, neraca perdagangan mencatat surplus selama 67 bulan beruntun, dengan cadangan devisa di level tertinggi USD 156,1 miliar. Pertumbuhan kredit perbankan masih positif, mendekati 8%. Sementara realisasi investasi asing mencapai Rp 1.434 triliun hingga September 2025, dan bisa meningkat hingga Rp 1.900 pada akhir tahun.
2. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada November 2025 turun menjadi USD 423,8 miliar, lebih rendah dibanding Oktober sebesar USD 424,9 miliar. Secara tahunan, ULN Indonesia mencatat pertumbuhan 0,2% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan Oktober sebesar 0,5% (yoy). Ini dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik. BI menyebut, struktur ULN Indonesia tetap sehat. Itu tercermin dari rasio ULN terhadap PDB yang turun dari 29,4% pada Oktober menjadi 29,3% di November 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 86,1% dari total ULN.
ULN pemerintah turun menjadi USD 209,8 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar USD 210,5 miliar. Secara tahunan, pertumbuhan ULN pemerintah melambat dari 4,7% (yoy) pada Oktober menjadi 3,3% (yoy) pada November 2025. Terutama efek berkurangnya kepemilikan SBN. ULN swasta juga turun, menjadi USD 91,2 miliar pada November, lebih rendah dari Oktober 2025 sebesar USD 191,7 miliar. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,3% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 1,5% (yoy).
3. Realisasi investasi sepanjang 2025 jauh melampaui target pemerintah, dengan pertumbuhan 2 digit dibanding 2024. Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rosan P Roeslani mengatakan, sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai Rp 1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah Rp 1.905,6 triliun, dan naik 12,7% dibanding capaian 2024. Sebanyak 2,71 juta orang tenaga kerja baru terserap, naik 10,4% dibanding 2024. Mayoritas investasi, 51,3% masuk di luar Jawa dengan nilai Rp 991,2 triliun. Sementara 48,7% di Jawa senilai Rp 940 triliun. Investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 1.030,3 triliun (53,4%) dan penanaman modal asing (PMA) Rp 900,9 triliun (46,6%).
4. BPJS Ketenagakerjaan memastikan pekerja bukan penerima upah (BPU) di sektor transportasi, seperti pengemudi ojol, bakal memperoleh diskon iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 50% mulai Januari 2026 hingga Maret 2027. Itu tertuang dalam PP No. 50/2025 tentang Penyesuaian Iuran JKK dan JKM bagi Peserta Bukan Penerima Upah. Ia berharap seluruh pengemudi ojol mendaftar BPJS Ketenagakerjaan, karena profesi itu berisiko cukup tinggi dan mereka perlu dilindungi. Dia memperkirakan total pekerja ojol yang berpotensi menerima diskon 50% iuran BPJS Ketenagakerjaan bisa mencapai lebih dari 5 juta orang.
TRENDING MEDSOS
Nama “Laras” trending di X, setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis bebas bersyarat kepada mantan pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Laras Faizati Khairunnisa, dalam kasus penghasutan pembakaran gedung Mabes Polri yang terjadi saat demonstrasi Agustus 2025 lalu. Laras diputuskan terbukti bersalah dan divonis hukuman pidana enam bulan penjara, namun hakim memutuskan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan dengan syarat terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidana serupa dalam masa pengawasan selama satu tahun ke depan. Warganet lantas ramai mengkritisi vonis hakim yang dinilai seperti “berkompromi”. Laras harus dinyatakan bersalah, seringan apapun hukumannya.
HIGHLIGHTS
1. Komisi III DPR telah membuka langkah yang positif dengan membahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi. Keberadaan UU ini dinanti publik sejak lama, karena dinilai bisa menjadi salah satu instrumen utama dalam menindak koruptor dan sebagai penggentar tindak korupsi. Kita berharap langkah positif ini diteruskan dengan membuka ruang seluas mungkin bagi publik untuk mengikuti proses pembahasan dan pengambilan keputusannya di DPR.
2. Pemerintah sebaiknya mulai berpikir bahwa model mobilisasi orang untuk diindoktrinasi searah agar mendukung ide-ide pemerintah, sudah tidak lagi efektif. Lebih baik memaksimalkan distribusi ide dan gagasan itu lewat badan-badan dan lembaga yang dibentuk sebagai kepanjangan tangan pemerintah melaksanakan program-programnya. Tepuk tangan dan sorak sorai di depan media untuk meyakinkan rakyat bahwa sudah bekerja, sebaiknya mulai ditinggalkan. Tepuk tangan rakyat pasti akan ikhlas diberikan jika mereka merasakan terpenuhi haknya sesuai kerja-kerja riil untuk mewujudkan program kerakyatan yang dijanjikan pemerintah.
3. Di balik narasi ketangguhan makro — pertumbuhan 5%, inflasi terkendali, PMI ekspansif, rekor IHSG, dan investasi yang melampaui target — keretakan struktural tetap terasa: pemotongan DBH memaksa subsidi transportasi dipangkas, daya beli belum pulih merata, dan kontraksi ULN swasta menandakan kehati-hatian dunia usaha. Ketahanan yang ditopang belanja negara dan investasi besar akan amat berisiko bila kualitasnya tak segera diperbaiki, terutama lewat kepastian hukum, konsistensi kebijakan, dan penguatan produktivitas, bukan hanya angka. Namun ada pijakan harapan: rasio ULN membaik, cadangan devisa lumayan, investasi luar Jawa menguat dan menyerap tenaga kerja, serta perlindungan pekerja informal mulai diperluas lewat diskon iuran BPJS. Jika agenda antikorupsi diperkuat (RUU Perampasan Aset), dialog kebijakan dibuka secara substantif, dan belanja publik diarahkan lebih tepat ke mobilitas sosial (dukungan pada si miskin dan kelas menengah rentan miskin), pendidikan, dan kesehatan, maka pondasi ekonomi makro ini bisa menjadi pijakan pemulihan yang lebih adil dan berkelanjutan.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 15 Januari 2026
Pengumuman:
Sehubungan Jumat, 16 Januari 2026, libur nasional Isra Mi’raj, Brief Update tidak terbit.
