EKONOMI
1. Rupiah ditutup melemah 0,13% di Rp 16.877/USD, kemarin. Bank Indonesia (BI) menilai itu dipengaruhi kondisi global, yakni meningkatnya tensi geopolitik dan kekhawatiran terhadap independensi bank sentral di sejumlah negara maju. Kepala Dept Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin G Hutapea, memastikan rupiah tetap terjaga berkat intervensi berkelanjutan bank sentral di pasar domestik maupun global, serta aliran masuk modal asing sebesar Rp 11 triliun. Sementara Menkeu Purbaya meyakini rupiah akan kembali menguat 2 pekan ke depan, saat ekonomi membaik.
Ekonom Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, melihat pelemahan rupiah dipicu arus keluar dana asing, khususnya surat utang negara. Kondisi geopolitik global yang kurang kondusif menjadi faktor utama. Meski demikian, ia menilai tekanan rupiah masih berada dalam batas yang dapat dikelola. Dalam laporan Global Economic Prospects terbitan Januari 2026, Bank Dunia menilai gejolak politik dan pelonggaran kebijakan moneter yang dipercepat, membuat arus modal asing keluar sehingga rupiah terdepresiasi. Bank Dunia mengingatkan BI untuk melakukan intervensi lebih dalam terkait pelemahan rupiah itu.
2. Lonjakan PHK terjadi sepanjang tahun 2025. Data Kemenaker terbaru mencatat, selama Januari-Desember 2025 jumlah peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan yang terkena PHK mencapai 88.519 orang. Angka PHK tahun 2025 meningkat 10.554 orang atau 13.54% dibanding tahun 2024 yang sebanyak 77.965 orang. Sementara tahun 2023 jumlah PHK tercatat 64.855 orang, naik signifikan dari tahun 2022 yang hanya 25.114 orang. PHK tahun 2025 terbanyak di Provinsi Jawa Barat 18.815 orang, disusul Jawa Tengah 14.700 orang, Banten 10.376 orang, DKI Jakarta 6.311 orang, dan Jawa Timur 5.949 orang.
3. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 hanya akan di level 5%, lebih rendah dibanding target pemerintah 5,4%. Begitu pula tahun 2025. Dalam laporan ‘Global Economic Prospects’ disebutkan, aktivitas ekonomi Asia Timur dan Pasifik, termasuk RI, diperkirakan melambat tahun ini sebelum meningkat pada tahun 2027. Investasi swasta tetap lesu di seluruh kawasan, karena ketidakpastian kebijakan dan utang yang besar – kecuali di Indonesia dan Malaysia, di mana investasi didukung oleh inisiatif yang dipimpin negara dan foreign direct investment. Pertumbuhan Indonesia diperkirakan berkelanjutan berkat stimulus fiskal dan investasi yang dipimpin negara.
Laporan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 baru akan dirilis Februari mendatang. Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mari E Pangestu, memperkirakan kinerja ekonomi pada kuartal IV-2025 akan menunjukkan perbaikan dibandingkan kuartal sebelumnya, yang didorong percepatan belanja pemerintah serta mulai membaiknya konsumsi masyarakat. Jika ingin mendorong pertumbuhan di atas 5,1-5,2% pada tahun 2026, diperlukan sejumlah prasyarat. Pertama, mesin fiskal harus berjalan optimal sejak awal tahun, tidak seperti kuartal I-2025 ketika belanja tersendat karena transisi pemerintahan. Kedua, menjaga daya beli masyarakat yang didukung bantuan pemerintah dan stabilitas harga. Ketiga, menjaga iklim usaha dan investasi.
4. Setelah KPK menangkap 3 petinggi Kantor Pajak Jakarta Utara, Menteri Keuangan Purbaya hari ini menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu. Ia akan memberi sanksi terhadap pegawai yang melakukan penyelewengan, mulai dari rotasi termasuk ditempatkan di daerah terpencil, hingga dirumahkan.
SOSIAL
1. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 1.242 orang menjadi korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang Januari 2026. Secara kumulatif sejak 2025 hingga Januari 2026 korban mencapai 21.254 orang. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai tingginya jumlah korban menunjukkan program tersebut masih dijalankan secara terburu-buru, tanpa standar keamanan pangan yang memadai. JPPI menuntut pemerintah menghentikan pelaksanaan MBG yang berisiko terhadap keselamatan siswa.
Dalam dua pekan pertama tahun 2026 terjadi beberapa kasus keracunan MBG. MBG di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, memakan korban 50 orang, rata-rata usia balita. Sementara, Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, mencatat hingga kemarin pukul 06.00 jumlah korban keracunan MBG ada 803 orang. Kasus keracunan juga terjadi Jumat pekan lalu di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang hingga kemarin, tercatat 780 orang menjadi korban.
2. Berdasarkan Pasal 17 pada Peraturan Presiden No. 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Badan Gizi Nasional (BGN), yang menjalankan program MBG, akan mengangkat para pegawai SPPG untuk melaksanakan PP tersebut. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai, keputusan pemerintah mengangkat pegawai SPPG sebagai PPPK melukai hati guru honorer.
Ketua Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri, mempertanyakan mengapa negara tidak memperlakukan guru dengan kebijakan serupa, padahal guru merupakan garda terdepan yang mendidik anak-anak bangsa. Ia menuturkan, saat ini ada ribuan tenaga pendidik yang masih berjuang untuk bisa diangkat menjadi PPPK maupun PPPK paruh waktu. Sementara itu, Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang memberi klarifikasi bahwa tidak seluruh pegawai SPPG diangkat sebagai PPPK, tapi hanya pegawai inti dengan fungsi strategis.
POLITIK
Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di gedung parlemen Senayan, Jakarta, hari ini, anggota DPD dari Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, melakukan interupsi. Ia menyuarakan penolakan terhadap penempatan batalion ketahanan pangan dari TNI di wilayahnya. Kebutuhan utama masyarakat Papua bukanlah markas tentara, melainkan fasilitas dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Paul minta Ketua DPD Sultan B Najamuddin dan pimpinan lainnya, untuk meneruskan aspirasi tersebut kepada Presiden Prabowo dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
TRENDING MEDSOS
Kata “Nusantara” trending di X, setelah warganet menyoroti kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin (12/01/2026) sore. Ini merupakan kunjungan pertama Prabowo ke IKN semenjak dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024.
HIGHLIGHTS
1. Sangat wajar Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) membandingkan perlakuan pemerintah terhadap guru honorer dengan pegawai dapur umum MBG atau SPPG. Masalah ribuan guru honorer yang tak kunjung mendapat status PPPK bertahun-tahun, kalah cepat dengan pegawai SPPG, yang lembaganya baru ada tahun lalu. Padahal para pendidik itu berada di garis terdepan dalam mencerdaskan anak bangsa.
2. Tekanan ekonomi awal 2026 makin nyata: rupiah kembali melemah ke level mengkhawatirkan, PHK melonjak dua digit dibanding tahun lalu, dan proyeksi pertumbuhan Bank Dunia yang bertahan di sekitar 5% menegaskan bahwa ekonomi bergerak di bawah ambisi pemerintah. Kombinasi ketidakpastian global, arus keluar portofolio, investasi swasta yang masih lesu, serta kegaduhan kebijakan, termasuk pelaksanaan MBG yang tergesa dan memicu korban sosial, menggerus kepercayaan dan kualitas pertumbuhan. Kasus korupsi di lingkungan pajak semakin memperkuat persepsi kebocoran negara, tepat saat fiskal dituntut lebih ketat. Namun, mungkin masih ada harapan di sana: intervensi BI masih efektif menahan volatilitas, modal asing tetap masuk meski masih amat kecil, belanja pemerintah mulai dipercepat, dan investasi berbasis negara serta FDI masih memberi bantalan pertumbuhan. Evaluasi keras di Ditjen Pajak, jika konsisten dan transparan, bisa menjadi titik balik tata kelola. Dengan syarat kebijakan lebih disiplin, perlindungan daya beli diprioritaskan, dan program sosial diperbaiki mutunya, ruang pemulihan tetap ada, meski menuntut koreksi cepat dan keberanian menata ulang arah kebijakan pembangunan sesegera mungkin.
3. Suara dari senator asal Papua, harus menjadi pertimbangan bagi Pemerintah jika memang benar-benar menginginkan kesejahteraan rakyatnya. Berbagai alasan yang diberikan pemerintah dengan penebalan penempatan militer, meskipun itu disebut operasi militer selain perang (OMSP), tetaplah bukan jawaban dari kebutuhan warga, terutama di kawasan tertinggal dan terpencil. Memenuhi dulu semua kebutuhan dengan penempatan tenaga ahli yang dibutuhkan, baru kemudian ada ditambahkan kekuatan sumber daya pendukung. Itu baru merupakan solusi jika memang Pemerintah jujur ingin menyelesaikan problem rakyat. Kecuali jika memang ada agenda-agenda khusus yang disembunyikan dari keputusan-keputusan Pemerintah selama ini.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 14 Januari 2026
