POLITIK
1. Berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, mayoritas responden menolak sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD, menggantikan pemilihan langsung oleh rakyat. Wacana penggantian sistem ini tengah disuarakan secara kompak oleh para parpol dalam koalisi pemerintah. Hasil survei yang dirilis kemarin itu menyebut 66,1% dari 1.200 responden yang dipilih secara acak berjenjang (multistage random sampling), menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau tidak setuju sama sekali ide pilkada melalui DPRD.
Peneliti senior LSI Denny JA, Ardian Sopa menjelaskan, jumlah penolak sistem pemilihan via DPRD tersebut merupakan angka yang masif juga sistemik. Sebab, hanya 28,6% responden yang setuju atau sangat setuju dengan ide pilkada tak langsung. Selain itu, responden yang menolak sistem pilkada melalui DPRD tersebut berasal dari seluruh rentang generasi; mulai dari Generasi Z yang paling muda hingga Generasi Baby Boomer, yang lahir di era Presiden Soekarno.
Bahkan penolakan dari Generasi Z paling tinggi yaitu 84%, sementara Baby Boomer 61%. Suara mayoritas itu juga berasal dari semua golongan ekonomi, orang perkotaan maupun pedesaan, dan kaum lelaki maupun perempuan. Survei dilakukan pada 19-20 Oktober 2025, dengan margin of error 2,9%.
2. Parpol koalisi pemerintah yang sudah kompak ingin sistem pilkada mendatang diganti menjadi secara tidak langsung alias via DPRD sudah melakukan lobi-lobi kepada PDIP, yang kukuh menolak sistem tersebut. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus, hari ini mengungkapkan orang partai pemerintah sudah melakukan pendekatan kepada PDIP. Namun, PDIP tetap pada sikapnya dan mengajak masyarakat sipil untuk menolak penggantian sistem pilkada.
3. Terkait sikap Partai Demokrat yang kini mendukung sistem pilkada tidak langsung, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf menyatakan, bahwa dinamika politik memungkinkan perubahan kebijakan sesuai dengan konteks dan kebutuhan pada setiap periode. Partai ini tergabung dalam koalisi pemerintah. Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan, bahwa perubahan sistem pilkada tersebut diserahkan kepada DPR untuk melakukan hak inisiatif merevisi UU Pemilu.
EKONOMI
1. Akhirnya UU No. 17/2025 tentang APBN 2026 dipublikasikan, kemarin. Berdasarkan UU itu, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp 3.153 triliun, berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Belanja negara direncanakan Rp 3.842 triliun, untuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD). Defisit anggaran Rp 689,14 triliun akan dibiayai dari utang Rp 832,2 triliun, pembiayaan investasi Rp 203,05 triliun, pemberian pinjaman Rp 404,15 triliun, dan pembiayaan lainnya Rp 60,4 triliun.
Belanja negara Rp 3.842 triliun, naik Rp 315 triliun atau 8,9% dibanding target belanja 2025 yang Rp 3.527 triliun. Belanja pemerintah pusat direncanakan Rp 3.149 triliun, naik Rp 486 triliun atau 18,2% dari target 2025 yang Rp 2.663 triliun. Kenaikan belanja pemerintah pusat terjadi seiring meningkatnya jumlah kementerian/lembaga yang gemuk di era Prabowo-Gibran. Sebaliknya, anggaran TKD justru menciut menjadi Rp 692,99 triliun dari target 2025 Rp 864,1 triliun, atau turun Rp 171,1 triliun (19,8%) dibanding 2025.
Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja terbesar kepada Badan Gizi Nasional (BGN), mencapai Rp 268 triliun. Rinciannya, untuk dukungan manajemen Rp 12,4 triliun dan pemenuhan gizi nasional Rp 255,5 triliun. Di urutan kedua, Kemenhan memperoleh Rp 187,1 triliun, dengan alokasi untuk modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarana-prasarana pertahanan Rp 83,4 triliun, serta dukungan manajemen Rp 81,4 triliun. Ketiga, Polri memperoleh porsi belanja Rp 146 triliun. Rinciannya, dukungan manajemen Rp 73 triliun, dan program modernisasi almatsus dan sarpras Polri Rp 52,7 triliun.
2. Cadangan devisa RI pada Desember 2025 meningkat menjadi USD 156,5 miliar, naik dari USD 150,1 miliar sekaligus tertinggi sejak Maret 2025. Pejabat Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, kenaikan posisi cadangan devisa itu bersumber dari penerimaan pajak dan jasa, penerbitan sukuk global, serta pinjaman pemerintah. Posisi cadangan devisa Desember setara pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
3. Peneliti senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan, mengingatkan adanya risiko gelembung harga (bubble) di balik penguatan IHSG. Pernyataan itu menanggapi keyakinan Menkeu Purbaya bahwa IHSG bisa menembus level 10.000 pada tahun ini. Menurut Deni, penguatan IHSG saat ini bukan didorong saham-saham dengan fundamental kuat seperti BCA, BRI, Bank Mandiri, atau Indofood. Sebaliknya, justru ditopang saham perusahaan-perusahaan baru dengan valuasi sangat tinggi. Ketika ekspektasi pasar tidak lagi sejalan dengan realisasi kinerja perusahaan, koreksi tajam berpotensi terjadi dan memicu gejolak di pasar keuangan.
TRENDING MEDSOS
Kata “Demo” trending di X, setelah warganet ramai menyoroti video viral yang memperlihatkan ribuan massa pendemo yang mengaku dari pemuda NU & Muhammadiyah di depan kantor KPI & Komdigi Jakarta Pusat, pada Rabu (7/1/2026). Massa tersebut mendemo komika Pandji Pragiwaksono karena dinilai telah menodai nilai-nilai komedi dengan melontarkan materi rasis dan ujaran kebencian melalui penampilan standup tunggalnya bertajuk “Mens Rea” di Netflix. Sementara itu, banyak warganet justru meragukan bila massa demonstran tersebut memang betul-betul mewakili pemuda NU dan Muhammadiyah. Tak sedikit juga yang berspekulasi bahwa massa pendemo kemungkinan belum menonton penampilan Pandji secara lengkap.
HIGHLIGHT
Hasil survei dari LSI Denny JA, yang menunjukkan mayoritas responden menolak wacana pilkada via DPRD, sedikit banyak memberi gambaran tentang realita pendapat publik mengenai masalah tersebut. Hasil survei itu bertentangan dengan sikap mayoritas parpol yang berkumpul di koalisi pemerintah. Parpol-parpol yang ingin mengganti sistem pilkada sebaiknya memperhatikan pendapat publik, bukan semata-mata mengutamakan kepentingan sendiri.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 8 Januari 2026
