Pembaca, edisi BU hari ini masih menyorot isu yang masih menggelayut di tahun ini.
TERLALU SULIT TERHINDAR DARI BENCANA EKOLOGI
Jelang tutup tahun 2025, Indonesia mengalami musibah dahsyat, yang terparah sejak tsunami Aceh Desember 2004 yang menewaskan sekitar 250.000 orang. Bencana ekologis menerpa 3 provinsi Sumatra: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, akhir November lalu. Berdasarkan data Minggu, 28 Desember 2025, telah menyebabkan 1.140 orang meninggal dunia, 163 orang hilang, dan 399.172 orang menjadi pengungsi.
Bencana banjir bandang dan longsor tersebut telah memporak-porandakan infrastruktur, permukiman, dan sumber penghidupan di puluhan kabupaten. Mendagri Tito Karnavian Senin kemarin mengungkapkan, 22 desa di Sumatera hilang; 13 di Aceh, 8 desa di Sumut, dan 1 desa di Sumbar. Sebanyak 1.580 kantor desa – 800 di antaranya di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara – mengalami kerusakan, sehingga pemerintahannya tidak dapat berjalan.
Dalam merespons kondisi tersebut, pemerintah pusat bersikap tidak mau ada bantuan dari negara luar. Indonesia kuat, begitu kata Presiden Prabowo. Di pihak lain, suara dari berbagai kalangan, dan terutama para korban, menilai sikap tersebut tidak realistik. Sebab, hingga hari ini sejumlah daerah di Aceh masih belum mendapat bantuan yang memadai dari pemerintah, sehingga para korban harus berjalan kaki berjam-jam untuk mendapatkan bahan pangan.
Upaya pemulihan infrastruktur dan penghidupan warga terdampak akan menjadi isu besar pada 2026. Namun yang juga tak kalah penting, adalah upaya pemerintah dalam mengatasi bencana ekologis itu tidak terulang di wilayah yang sama maupun di wilayah lain di Indonesia.
Banyak pihak sepakat bahwa bencana tersebut memang dipicu oleh anomali iklim yang menyulut hujan lebat selama berhari-hari. Namun, faktor anomali tersebut bukan menjadi faktor utama yang menyebabkan kehancuran masif di wilayah-wilayah tersebut. Ada faktor dominan penyebab kerusakan masif tersebut, yakni kerusakan ekologi!
Perubahan fungsi hutan alam menjadi hutan industri dan perkebunan sawit secara masif di kawasan hilir, menjadi penyumbang bencana. Belum lagi pembukaan hutan untuk usaha pertambangan baik legal maupun ilegal, ditambah pula pembalakan liar di hutan. Daya dukung alam akhirnya melemah drastis.
Kerusakan ekologi tersebut, yang tak pernah diakui pemerintah, jelas merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang sejak dulu mengandalkan sumber daya alam (SDA) sebagai pendapatan primer negara. Meskipun Indonesia punya SDA berlimpah, tapi fakta menunjukkan eksploitasi berlebihan justru menyebabkan bencana yang melimpah pula.
Namun, berharap pemerintah berani atau mau mengoreksi kebijakan tersebut rasanya terlalu berlebihan. Maklum, dalam urusan mengeruk SDA itu berkelindan aneka kepentingan korporasi, elite penguasa pusat maupun lokal, asing, dan sebagainya. ()
TRENDING MEDSOS
Kota “Caracas” trending di X, setelah serangkaian ledakan hebat dilaporkan mengguncang ibu kota Venezuela, Caracas, pada Sabtu (3/1/2026) pagi waktu setempat. Insiden ini terjadi di tengah eskalasi ketegangan yang kian meruncing antara pemerintahan Presiden Nicolas Maduro dengan Amerika Serikat (AS). Nicolas telah menyatakan keadaan darurat nasional. Hingga saat ini, penyebab pasti ledakan tersebut masih menjadi misteri. Muncul spekulasi bahwa AS adalah dalang ledakan tersebut, setelah sebelumnya Presiden AS Donald Trump mengungkapkan serangan terhadap area dermaga kapal-kapal narkoba di Venezuela pekan lalu.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 3 Januari 2026
