SOSIAL
1. Bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang, tanah longsor, dan puting beliung yang melanda 3 provinsi di Sumatera: Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, menimbulkan banyak korban jiwa, korban luka-luka, dan ribuan orang terpaksa mengungsi. Berdasarkan data dari Mabes Polri hari ini, bencana di Sumut terdiri dari 127 tanah longsor, 162 banjir, 20 pohon tumbang, dan 2 angin puting beliung.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut melaporkan, 47 orang meninggal dunia dari total 123 korban di 13 kabupaten/kota. Selain itu, masih terdapat 9 warga hilang. Tapanuli Selatan menjadi daerah dengan korban terbanyak, 15 meninggal dan 58 luka-luka. Data kemarin sore dari Aceh menyebut 22 korban jiwa, dengan sebaran terbanyak di Aceh Tengah sebanyak 15 orang. Pemprov Aceh menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari, mulai 28 November-11 Desember 2025. BPBD Sumbar mencatat, 12 korban meninggal dunia serta sekitar 12 ribu jiwa terdampak.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno, menilai bencana ekologis yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bukan sekadar disebabkan oleh anomali iklim. Menurutnya, bencana itu juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada aspek kelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Eddy mendorong Kementerian Lingkungan Hidup (LH) untuk memantau dan menindak tegas pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan.
Presiden Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengirim bantuan ke wilayah Sumatera yang terlanda bencana. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, pagi hari ini telah diberangkatkan 3 pesawat Hercules dan Airbus A400 milik TNI AU untuk mengirimkan bantuan berupa tenda, perahu karet, genset, alat komunikasi, makanan siap saji, obat-obatan, dokter, dan perawat.
2. Pemerintah menugaskan guru di satuan pendidikan untuk mengajarkan topik-topik gizi yang menjadi bagian dari program makan bergizi gratis (MBG). Amanat itu tercantum dalam modul edukasi gizi yang disusun Kemendikdasmen, dan memuat panduan teknis dan materi pembelajaran yang harus disampaikan kepada siswa. Edukasi gizi itu diluncurkan di Jakarta, kemarin. Wamen Dikdasmen Fajar Riza Ul Haq mengatakan, peluncuran modul tersebut menjadi langkah untuk mengintegrasikan edukasi gizi dengan program MBG. Edukasi gizi menjadi komponen wajib pendamping pemberian makan.
Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Imam Zanatul Haeri menilai, modul edukasi gizi tersebut berpotensi mengacaukan kurikulum dan menambah beban guru. Materinya tidak memiliki dasar dalam Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) No. 46/2025 tentang Capaian Pembelajaran (CP) yang menjadi rujukan kurikulum nasional. Modul itu, kata dia, dipaksakan masuk ke ruang kelas tanpa memiliki landasan pedagogis maupun relevansi dengan tujuan belajar.
POLITIK
Mantan Presiden Jokowi hari ini membantah kabar yang menyebut dia lah yang meresmikan bandar udara yang berada di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Dia mengaku meresmikan Bandara Maleo di Morowali, Sulawesi Tengah. Bandara di IMIP tersebut dinilai oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai “negara dalam negara” karena beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara. Sebaliknya, Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa Bandara IMIP merupakan bandara resmi yang terdaftar di Kemenhub. Bandara itu dikelola oleh pihak swasta dengan pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub melalui Otoritas Bandara Wilayah V Makassar.
EKONOMI
1. Sekjen Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengatakan, ada 5 pabrik tekstil yang tutup, dan diperkirakan terjadi PHK 3.000 pekerja. Kelima pabrik itu, PT Polychem Indonesia, PT Asia Pacific Fibers, PT Rayon Utama Makmur, PT Panasia Indosyntec, dan PT Susilia Indah Synthetics Fiber Industries. Itu, kata dia, terjadi karena banjir kain dan benang impor dengan harga dumping. Saat ini, ada 6 pabrik lain yang produksinya di bawah 50% kapasitas, bahkan ada yang on-off. Jika pemerintah tak bisa mengontrol impor, gelombang penutupan pabrik akan tetap terjadi di 2026.
2. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah berupaya mempercepat pencairan anggaran menjelang tutup tahun. Total anggaran pemerintah pusat tersisa Rp 783,8 triliun. Hingga hari ini, belanja kementerian/lembaga (K/L) sudah 70%, diharapkan di akhir tahun bisa 95%. Dari total anggaran Rp 2.663,4 triliun, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.879,6 triliun. Belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja K/L Rp 961,2 triliun dan belanja non-K/L Rp 918,4 triliun. Menurut Airlangga, anggaran akan diarahkan pada program prioritas, seperti MBG, sekolah rakyat, dan cek kesehatan gratis.
3. Menkeu Purbaya menuduh Bank Indonesia (BI) kurang optimal mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Dalam raker dengan Komisi XI DPR, ia menyebut ekonomi melambat pada 10 bulan pertama 2025. Setelah itu kebangkitan mulai terasa. Namun, kata dia, pemulihan baru didukung oleh sisi fiskal. Berbagai stimulus dan penempatan dana negara di perbankan menjadi motor penggerak ekonomi. Sementara satu motor penggerak pertumbuhan, yakni sisi moneter, masih belum berfungsi.
Purbaya mengungkapkan, BI saat ini menyerap dana perbankan sekitar Rp 1.000 triliun melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan operasi pasar terbuka. Ia berharap penyerapan tersebut dapat dikurangi agar likuiditas kembali longgar. Berdasarkan catatan, pada Oktober 2025 peredaran uang primer (M0) mencapai 14,4% yoy, melambat dari bulan sebelumnya yang tumbuh 18,6%. Menurut Purbaya, pertumbuhan 20% masih bisa ditoleransi tanpa menimbulkan inflasi berlebihan.
TRENDING MEDSOS
Tagar #PrayForSumatera masih trending di X. Warganet semakin ramai menyoroti bencana alam banjir bandang dan longsor yang terjadi di banyak titik di Pulau Sumatera. Berbagai cuitan dukungan doa dan gerakan bantuan juga terus mengalir dari warganet. Tak sedikit warganet yang berharap agar pemerintah menetapkan status bencana di Pulau Sumatera sebagai bencana nasional.
HIGHLIGHTS
1. Kita turut berduka dan prihatin atas korban jiwa dan warga terdampak akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi di Sumatera yang terjadi hampir bersamaan. Dari kasus bencana tersebut, juga yang terjadi di Jawa Tengah belum lama ini, mengisyaratkan bahwa daya dukung ekologis sudah kian lemah akibat eksploitasi alam secara serampangan.
2. Kontroversi Bandara IMIP di Morowali patut disayangkan. Sangat tidak elok persoalan negara dikelola oleh para pejabat negara dengan skema ‘debat kusir’. Para pemangku kewenangan hanya saling melontarkan pernyataan layaknya sebuah ‘perang udara’. Rakyat sudah sangat terbebani dengan kesulitan ekonomi, masih harus ditambahi dengan ‘berisiknya’ pejabat tinggi negara yang saling tuding dan saling tangkis pernyataan, yang seharusnya bisa segera diselesaikan jika komunikasi politik pemerintahan berjalan baik. Jika memang terdapat kesalahan fatal seperti tudingan Menhan, seharusnya Presiden Prabowo segera mengambil tindakan. Apalagi Prabowo juga bukan orang baru di pemerintahan. Ketika bandara tersebut resmi beroperasi tahun 2019, Prabowo menjabat sebagai Menhan di kabinet pemerintahan Jokowi. Bahkan bandara tersebut resmi berstatus bandara internasional pada Agustus 2025, justru sudah di masa pemerintahan Presiden Prabowo. Desakan dilakukan audit total secara transparan terhadap Bandara IMIP Morowali seperti desakan DPR, adalah solusi yang layak, dan hasilkan diumumkan terbuka kepada publik.
3. Di tengah derasnya klaim pertumbuhan ekonomi dan percepatan belanja negara, justru tampak jelas bahwa fondasi industri dan tata kelola fiskal rapuh: lima pabrik tekstil tutup karena tak mampu menahan serbuan impor dumping, sementara percepatan anggaran menjelang tutup tahun lebih menyerupai “kejar tayang” politik daripada perencanaan ekonomi yang matang. Bahkan ketegangan Menkeu dan BI menunjukkan koordinasi moneter – fiskal tidak selaras, sehingga kebijakan lebih reaktif daripada strategis. Pada titik ini terlihat satu benang merah: ketika keputusan ekonomi ditentukan oleh dinamika politik dan tidak diperkuat kepastian hukum — baik dalam proteksi industri, tata kelola anggaran, maupun mandat lembaga. Maka bukan hanya pertumbuhan yang ringkih, melainkan juga kapasitas negara untuk menjaga lapangan kerja dan stabilitas harga. Ekonomi butuh orkestrasi, bukan adu kuasa antar-institusi.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 28 November 2025
