POLITIK
1. Presiden Prabowo menyatakan utang kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh bukan masalah. Sebagai presiden RI dia berjanji akan bertanggung jawab atas utang tersebut, dan siap membayar Rp 1,2 triliun per tahun. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Stasiun KA Tanah Abang Baru di Jakarta Pusat, hari ini. Dia mengatakan, transportasi publik jangan dihitung untung-rugi, namun manfaatnya untuk rakyat. Dia menyebut, seluruh dunia menggunakan skema public service obligation (PSO) dalam pelayanan publik, termasuk transportasi umum. Bahkan Prabowo minta kereta cepat dibuat dari Jakarta sampai Banyuwangi, Jawa Timur.
Proyek Whoosh yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang merupakan perusahaan patungan China 40% dan konsorsium BUMN Indonesia 60%. Total proyek menghabiskan sekitar Rp 116 triliun, yang sebagian besar berupa pinjaman dari bank China. Presiden Jokowi saat itu menjanjikan proyek tersebut bersifat B to B alias swasta murni. PT KAI yang menjadi pemegang saham mayoritas dalam konsorsium BUMN mulai mengalami kesulitan keuangan untuk membayar angsuran pinjaman, yang total mencapai Rp 1,2 triliun per tahun. Menkeu Purbaya menegaskan, pemerintah tak akan menggunakan APBN untuk menanggung beban utang Whoosh.
2. Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PDIP Yasonna H Laoly, meminta agar rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Soeharto dikaji kembali karena sudah menyulut pro-kontra yang cukup tinggi. Kementerian Sosial sudah mengusulkan 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional, di antaranya Soeharto dan mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo.
Yasonna yang mantan menteri Menteri Hukum dan HAM pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, mengingatkan bahwa sebaiknya dalam mengusulkan nama calon penerima gelar pahlawan nasional menggunakan semangat reformasi. Soeharto terpaksa melepas jabatan sebagai presiden selama sekitar 3 dekade setelah ditekan gerakan reformasi 1998. Soeharto dinilai tidak layak mendapat gelar pahlawan karena pemerintahannya represif, termasuk melakukan sejumlah pelanggaran HAM berat.
HUKUM
Gubernur Riau Abdul Wahid, hari ini sudah berada di rumah tahanan KPK di Jakarta, setelah kemarin ditangkap petugas KPK bersama 9 orang lainnya. KPK belum menjelaskan latar belakang penangkapan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berusia 45 tahun itu. Namun berdasarkan profil orang-orang lain yang juga ikut dibekuk KPK, diduga Abdul Wahid memainkan proyek konstruksi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau.
Penangkapan KPK terhadap gubernur Riau periode 2025–2030 itu menorehkan ‘rekor’ untuk provinsi ini. KPK sudah memenjarakan 3 gubernur sebelum Abdul Wahid. Saleh Djasit, gubernur periode 1998-2003 dibekuk KPK atas dugaan korupsi pengadaan 20 unit mobil pemadam kebakaran pada 2003. Dia divonis 4 tahun penjara.
Kemudian Rusli Zainal, gubernur 2 periode, tahun 2003-2008 dan tahun 2008-2013, ditetapkan KPK sebagai tersangka atas 2 kasus, yakni menerima suap proyek pembangunan sarana PON XVIII di Riau, dan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin kehutanan di Riau. Rusli dihukum penjara 10 tahun. Annas Maamun, gubernur periode 2014-2019 ditangkap KPK pada 25 September 2014. Dia didakwa menerima suap miliaran rupiah untuk perubahan alih fungsi hutan. Dia divonis penjara, namun mendapat grasi dari Presiden Jokowi tahun 2020.
EKONOMI
1. Ekonomi Indonesia diperkirakan masih solid pada kuartal III-2025, meski ada perlambatan. Konsensus pasar yang dihimpun Bloomberg melibatkan 31 ekonom, menghasilkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5% (yoy) pada kuartal III-2025. Ini lebih rendah dari capaian kuartal II-2025 yang tumbuh 5,12%. Perkiraan tertinggi diberikan oleh ekonom PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Ramadani Partama, sebesar 5,07%. Sementara estimasi terendah disampaikan ekonom Trimegah Securities yakni 4,79%. Pertumbuhan ekonomi kuartal III-2025 dipengaruhi oleh moderasi investasi dan belanja pemerintah, sementara konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor tetap menjadi penopang utama.
Ekonom Bloomberg Economics, Tamara Mast Henderson, menjadi salah seorang yang memperkirakan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2025 tumbuh 5% yoy. Perlambatan dibandingkan kuartal II-2025 tersebut dipengaruhi oleh penurunan kinerja Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi dan ekspor. Di sisi lain, laju pertumbuhan ekonomi akan ditopang oleh belanja pemerintah. Usai aksi massa Agustus lalu, pemerintah merespons dengan mendongkrak belanja bantuan sosial dan berbagai stimulus fiskal. BPS akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi kuartal III-2025, besok.
2. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat, tabungan masyarakat di berbagai segmen mengalami pertumbuhan. Simpanan di atas Rp 5 miliar tumbuh 16,24% sepanjang tahun ini. menurut Ketua LPS Anggito Abimanyu, ini sejalan dengan perbaikan kinerja korporasi serta peningkatan aktivitas kredit investasi. Kelompok simpanan kecil juga positif. Simpanan kisaran Rp 5-10 juta tumbuh 8,55%, sedangkan simpanan di bawah Rp 5 juta meningkat 7,91%. Ini indikasi mulai meningkatnya kemampuan penabung berskala kecil. Sementara, simpanan di atas Rp 100 juta tumbuh 4,19%, sedikit melambat dibandingkan posisi Desember 2024 yang tumbuh 4,82%.
SOSIAL
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap total transaksi judi online hingga Oktober 2025 mencapai Rp 155 triliun. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, jumlah itu berhasil ditekan hingga 56% dari transaksi judi online pada 2024 sebanyak Rp 359 triliun. Ivan juga mengatakan, angka deposit pemain judi online di Indonesia juga berhasil ditekan, dari yang semula mencapai Rp 51 triliun menyusut jadi Rp 24 triliun pada Oktober 2025.
TRENDING MEDSOS
Kata “Whoosh” trending di X, setelah Presiden Prabowo Subianto akhirnya berkomentar soal polemik Kereta Cepat Whoosh. Prabowo menegaskan KA Cepat Whoosh tak ada masalah. Pernyataan itu ia sampaikan saat meresmikan Stasiun Tanah Abang, Selasa (4/11/2025). Prabowo mengaku sudah menghitung proyek KA Cepat Whoosh, dan dia menilai tak ada masalah. Banyak warganet yang mempertanyakan alasan dibalik respon Prabowo tersebut.
HIGHLIGHTS
1. Janji presiden Prabowo akan bertanggung jawab atas pembayaran utang kereta api cepat Whoosh, akan terdapat konsekuensi penuh dalam pelaksanaannya nanti. Pernyataan tersebut adalah pernyataan presiden, yang harus diwujudkan. Skema pembayarannya nanti harus dicarikan payung hukum kuat agar tidak menyalahi aturan, karena proyek itu semula dijanjikan sebagai proyek swasta murni.
2. Langkah KPK menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid atas dugaan ‘memainkan’ proyek infrastruktur di daerahnya, patut diapresiasi. Ini menunjukkan KPK telah menjalankan fungsinya. Namun, dalam kasus yang kurang lebih mirip di Sumatera Utara, KPK cuma menjerat bawahan dan orang dekat Gubernur Sumut Bobby Nasution, yang menantu mantan Presiden Jokowi. Bahkan KPK sama sekali tidak memanggil Bobby untuk sekadar diminta keterangan, padahal bukti-bukti dan logika kasus korupsi itu bisa terjadi karena peran dia. Maka sulit untuk menyebut KPK menjalankan fungsinya dengan baik dalam menangani kasus korupsi di Sumut.
3. Di satu sisi pemerintah menenangkan publik dengan proyeksi pertumbuhan kuartal III yang “masih 5%”, simpanan masyarakat yang naik, dan belanja negara yang kembali digelontorkan pasca-aksi massa Agustus. Namun bila dibaca utuh, lanskap ekonomi hari ini justru memperlihatkan ketimpangan yang makin telanjang: investasi melambat, ekspor menurun, ekonomi ditopang belanja sosial jangka pendek, sementara simpanan besar tumbuh jauh lebih cepat dibanding simpanan kecil. Di ruang politik, Presiden berjanji menanggung utang Whoosh “tak masalah” meski Menkeu menolak dana APBN, sementara di ruang hukum KPK tebang-pilih dalam penindakan. Campuran sinyal ekonomi yang rapuh, legitimasi politik yang ingin ditopang citra “solusi cepat”, dan penegakan hukum yang tidak konsisten adalah resep klasik melemahnya kepercayaan publik. Pertanyaannya sederhana tetapi fundamental: ekonomi bisa tumbuh, tetapi apakah sedang dibangun stabilitas, atau sekadar ilusi stabilitas?
SUMBER
BRIEF UPDATE
BDS Alliance
Selasa, 4 November 2025
