SOSIAL
1. Pabrik ban asal Prancis merek Michelin di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 280 pekerja. Berdasarkan informasi serikat kerja pabrik itu, yang berada di bawah bendera PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA), perusahaan mengumumkan rencana PHK secara mendadak. Alasan PHK adalah penurunan penjualan. Berdasarkan informasi tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad beserta jajaran pimpinan dan anggota DPR melakukan inspeksi mendadak ke pabrik itu hari ini. Dasco minta perusahaan untuk menghentikan proses PHK.
2. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, terjadi sebanyak 104 kasus kecelakaan kerja industri hilir nikel sepanjang 2019-2025. Pengawas Ketenagakerjaan Kemenaker Hugo Nainggolan menjelaskan, dari total kasus kecelakaan tersebut, 107 pekerja meninggal dunia dan 105 lainnya mengalami cedera ringan hingga berat. Penyebab utama kecelakaan, kata Hugo, adalah ketiadaan standar operasional prosedur kesehatan dan keselamatan kerja (SOP K3), ditambah tidak berjalannya supervisi internal perusahaan.
3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerjunkan ‘Pasukan Putih’ dengan total personel berjumlah 584 orang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, hari ini, menjelaskan, ‘Pasukan Putih’ bertugas memberikan pelayanan kesehatan dan pendampingan bagi warga terutama kepada penyandang disabilitas serta lansia di seluruh wilayah Jakarta. Pasukan Putih merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI membangun ekosistem kota yang inklusif dan berkeadilan bagi kelompok disabilitas.
POLITIK
Organisasi relawan pendukung Pro Jokowi (Projo) berniat mengubah logo organisasi yang bergambar siluet wajah Jokowi. Rencana tersebut disampaikan oleh Budi Arie Setiadi, yang terpilih kembali sebagai ketua umum periode 2025-2030 dalam kongres III Projo di Jakarta, kemarin. Dia membantah perubahan logo tersebut sebagai isyarat Projo lepas dari Jokowi, apalagi Budi Arie mengaku akan bergabung dengan partainya Presiden Prabowo, Gerindra. Menurut dia, perubahan logo itu sudah dikonsultasikan dengan Jokowi.
EKONOMI
1. Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) melaporkan Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Oktober 2025 berada di zona ekspansif 51,2, meningkat dari 50,4 pada September. S&P mencatat, laporan dari para responden menunjukkan bahwa aktivitas pasar domestik membaik, mendorong klien domestik untuk menambah pesanan. Kenaikan tersebut umumnya didorong oleh peningkatan pesanan baru, meski tertahan oleh lemahnya permintaan dari pasar ekspor. Perbaikan kondisi sektor manufaktur Indonesia semakin menguat pada awal kuartal IV-2025.
Menperin Agus Kartasasmita mengatakan, kenaikan PMI menunjukkan pemulihan industri manufaktur solid. Berdasarkan komponen pembentuknya, pesanan baru naik dari 51,7 menjadi 52,3, sedangkan tingkat ketenagakerjaan meningkat dari 50,7 ke 51,3. Ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan pasar dan kapasitas produksi industri nasional.
Sementara Menkeu Purbaya mengeklaim kebijakan yang ia lakukan, berupa memindahkan dana Rp 200 triliun ke bank-bank BUMN, telah berhasil mengembalikan perekonomian ke arah positif. Efek kebijakannya juga berdampak positif terhadap indikator lainnya, seperti Mandiri Spending Index (MSI) yang mengalami peningkatan, tren penjualan ritel yang meningkat, serta proporsi pengeluaran masyarakat yang juga mengalami peningkatan.
2. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, indeks harga konsumen (IHK) pada Oktober 2025 mengalami inflasi 0,28% secara bulanan (mtm), lebih tinggi dari September 2025 dengan 0,21% (mtm). Secara tahunan (yoy), IHK pada Oktober 2025 terjadi inflasi 2,86%, sedangkan secara tahun kalender (ytd) tercatat inflasi 2,10%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menjelaskan, kelompok pengeluaran penyumbang inflasi Oktober utamanya berasal dari perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi 3,05% (mtm), dengan andil 0,21% terhadap inflasi nasional.
Seluruh komponen mengalami inflasi, terutama didorong inflasi inti yang mengalami inflasi 0,39%, dengan andil 0,25% terhadap inflasi nasional. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah emas perhiasan dan biaya kuliah. Lalu, komponen harga yang diatur pemerintah mengalami inflasi 0,10%, dengan andil 0,02% terhadap inflasi nasional. Komoditas yang dominan yakni sigaret kretek mesin dan tarif angkutan udara. Sementara komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 0,03%, dengan andil 0,01% terhadap inflasi nasional. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi yakni cabai merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras.
3. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, skema pinjaman pemerintah daerah ke pemerintah pusat akan disalurkan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan bunga sekitar 0,5%. Penyaluran pembiayaan ke pemda oleh PT SMI masih tergolong kecil, baru sekitar Rp 3 triliun. Padahal, SMI memiliki ruang likuiditas yang besar. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah mendorong agar SMI menyalurkan pembiayaan hingga 2 kali lipat dari kapasitas saat ini, terutama pada kuartal IV-2025. Menurut dia, uang pemerintah seharusnya digunakan untuk pertumbuhan ekonomi daerah.
TRENDING MEDSOS
Tagar #DesaBersihDariNarkotika, #TerimaKasihYandriSusanto, #SelamatkanDesaDariNarkotika, dan #DesaBersinar trending di X, setelah ribuan akun buzzer ramai membuat cuitan menggunakan keempat tagar tersebut guna menaikkan nama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, yang memimpin deklarasi Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba) di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Program Desa Bersinar diharapkan jadi contoh nasional dalam memperkuat ketahanan desa terhadap narkotika. Diketahui dari laman sibenar.bnn.go.id, Desa Bersinar adalah satuan wilayah setingkat kelurahan/desa yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan secara masif.
HIGHLIGHTS
1. Kekhawatiran sejumlah pihak terkait pemaksaan hilirisasi nikel oleh pemerintah, akhirnya terjadi juga. Hal itu dikarenakan ambisi hilirisasi tersebut tidak memperhitungkan berbagai persyaratan terkait keamanan kerja dan potensi eksploitasi pekerja. Ketika rencana hilirisasi itu dimulai didengungkan pemerintahan Jokowi, saat itu WALHI sudah menyatakan sebagai sebuah ilusi kesejahteraan bagi segelintir orang saja dengan mengabaikan konsekuensi serius bagi pekerja, masyarakat sekitar industri, petani, perempuan, dan nelayan yang akan dikorbankan dari kejahatan struktural.
2. Inisiatif Pemprov DKI Jakarta membentuk ‘Pasukan Putih’ untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pendampingan bagi warga penyandang disabilitas serta lansia di seluruh wilayah Jakarta, patut mendapat apresiasi. Kelompok rentan ini, terutama di kalangan masyarakat kelas menengah bawah, kerap kali kurang mendapat perhatian dari anggota keluarganya karena keterbatasan ekonomi dan pengetahuan. Dengan keberadaan pasukan khusus ini diharapkan kelompok rentan tersebut mendapat perhatian yang semestinya, baik dalam aspek kesehatan dan psikologis. Kebijakan Pemprov DKI Jakarta ini memang terkesan tidak ‘populis’ alias tidak menyentuh banyak populasi, tetapi tepat pada sasaran yang memang memerlukan perhatian.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 3 November 2025
