POLITIK
1. Presiden Prabowo memerintahkan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan CEO BPI Danantara Rosan Roeslani untuk melihat berbagai opsi penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh tanpa menimbulkan gejolak ke perekonomian. Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan, Prabowo minta opsi-opsi dikaji, termasuk opsi negosiasi pembayaran utang yang mencapai sekitar Rp 116 triliun. Ia juga menegaskan, masalah utang Whoosh merupakan tanggung jawab bersama untuk diselesaikan karena pemerintah bertanggung jawab menyediakan transportasi yang layak.
Sebelumnya, Purbaya menyatakan tak akan memakai APBN untuk membayar utang proyek itu, dan meminta Danantara menangani utang tersebut. Terkait hal itu, anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron minta pemerintah dan Danantara memastikan siapa pihak yang harus menalangi kerugian kereta cepat sebesar Rp 2 triliun per tahun. Herman menilai, tidak tepat jika keuntungan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya digunakan untuk membayar utang tersebut. Danantara mengelola seluruh BUMN.
2. Perihal gelar pahlawan terhadap 40 tokoh, kini tinggal menunggu keputusan dari Presiden Prabowo. Menurut Mensesneg Prasetyo Hadi, kemarin, nama-nama calon penerima gelar pahlawan nasional sudah resmi diserahkan oleh Kemensos hasil dari penilaian Dewan Gelar dan Tanda Jasa, yang dipimpin oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Dia mengatakan bahwa pengumuman nama penerima gelar akan dilakukan sebelum peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025. Di antara 40 nama itu terdapat mantan Presiden Soeharto, dan mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Berbagai kalangan sudah menyuarakan penolakan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, mengingat selama 3 dekade pemerintahannya terjadi banyak pelanggaran HAM berat.
3. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), kemarin menolak pengunduran diri Rahayu Saraswati sebagai anggota DPR. Keputusan ini diambil setelah MKD membahas persoalan ini dengan Mahkamah Partai Gerindra. Perihal alasan keputusan MKD tersebut, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, karena tidak ada surat resmi pengunduran diri dari keponakan Presiden Prabowo itu. Rahayu Saraswati mengumumkan pengunduran diri dari DPR pada 10 September 2025, setelah terjadi demonstrasi besar yang menyasar DPR. Menurut Dasco, setelah pengumuman lisan itu, Rahayu Saraswati tidak membuat laporan tertulis kepada partainya, Gerindra, maupun kepada DPR.
4. Dalam sidang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Kota Gyeongju, Korea Selatan, hari ini, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kerja sama multilateral dalam menghadapi kejahatan lintas batas, adalah kunci menuju Asia Pasifik yang tangguh dan berkelanjutan. APEC merepresentasikan sekitar 60% produk domestik bruto (PDB) dunia dan lebih dari sepertiga populasi global. Prabowo mengatakan, penyelundupan, penipuan, pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkotika merupakan bahaya nyata bagi masa depan perekonomian negara-negara APEC.
EKONOMI
1. Pabrik sepatu PMA asal Taiwan yang memproduksi sepatu Nike, PT Victory Chingluh Indonesia, akan melakukan PHK atas ribuan karyawannya. Ketua Umum Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Unang Sunarno mengatakan, saat ini proses terhadap 2.000 dari 3.000 karyawan yang direncanakan di-PHK tengah berlangsung. Menurut Unang, PHK dilakukan karena ada pengembalian (retur) produk ekspor sepatu akibat penurunan kualitas, yang dipicu masalah dalam proses produksi.
PHK di pabrik Chingluh ini bersifat kasuistis, tidak menggambarkan kondisi perusahaan. Sebab, kata Unang, di pabrik lain milik Chingluh, PT Chingluh Indonesia di Cikupa, kondisinya masih baik. Sementara, Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kemenperin Rizky Aditya Wijaya menegaskan, industri alas kaki nasional masih tumbuh positif. PHK bukan berarti perusahaan stop produksi, melainkan relokasi ke daerah yang upahnya lebih murah. Informasinya, pabrik di Tangerang itu pindah ke Cirebon.
2. Mendagri Tito Karnavian mengungkap penyebab data berbeda uang Pemda di bank, antara Kemendagri dan Kemenkeu. Data yang disebut Menkeu Purbaya mencapai Rp 233 triliun, sementara data Kemendagri Rp 215 triliun. Menurut Tito, itu karena perbedaan waktu. Menkeu berdasarkan catatan 31 Agustus, di mana uang Pemprov Jawa Barat sebesar Rp 4,1 triliun. Sementara catatan Gubernur Dedi Mulyadi per September uang yang mengendap tinggal Rp 2,7 triliun.
Selain persoalan waktu pencatatan yang berbeda, Tito juga mengungkap faktor kesalahan input oleh bank pembangunan daerah (BPD). Misalnya, uang Pemkot Banjarbaru yang sebelumnya disebut mengendapkan Rp 5,1 triliun, sementara anggaran Banjarbaru setahun hanya Rp 1,6 triliun. Itu karena BPD Kalsel salah meng-input menjadi Rp 5,1 triliun. Padahal itu uang provinsi, tapi dicatatkan sebagai uang Kota Banjarbaru.
TRENDING MEDSOS
Terdapat lebih dari 10 ribu pencarian di Google mengenai wakil wali kota Bandung, setelah Wakil Wali Kota Bandung Erwin, memenuhi panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung pada Kamis (30/10/2025). Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kota Bandung tengah melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tahun 2025. Kajari Bandung menegaskan bahwa proses penyidikan masih berjalan dan akan dilakukan secara profesional dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
HIGHLIGHTS
1. MKD menolak pengunduran diri Rahayu Saraswati sebagai anggota DPR. Kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, penolakan itu diambil karena tidak ada surat resmi pengunduran diri dari Rahayu Saraswati, yang akrab disapa Saras. Dia mengumumkan pengunduran diri dari DPR melalui media sosial pada 10 September 2025, setelah terjadi demonstrasi besar yang menyasar DPR. Jika pengakuan Dasco tersebut benar, maka Saras bisa dikategorikan melakukan pembohongan kepada publik, yang mungkin saja dimaksudkan untuk mendapatkan simpati publik di saat kalangan DPR mendapat hujatan akibat tunjangan perumahan. Seharusnya MKD juga melakukan penilaian atas ulah pembohongan publik oleh Saras tersebut, tak semata mengacu pada aspek administrasi semata. Ulah pembohongan publik itu juga seharusnya bisa dikategorikan sebagai pelanggaran etika DPR, yang punya konsekuensi berat.
2.Penjelasan yang berbeda antara pihak perusahan dengan pihak kementerian terkait PHK karyawan pabrik sepatu Chingluh, bukan hal baru jika terjadi pengurangan karyawan atau perusahaan PMA tutup usaha. Sangat disayangkan jika ada yang ditutup-tutupi hanya untuk mengesankan bahwa iklim usaha memang sedang lesu. Penjelasan terbuka dan apa adanya, sebenarnya adalah kewajiban pemerintah kepada publik, bukan hanya mempertimbangkan laporan ‘kondisi baik-baik saja’ kepada atasan yang justru memberi penyesatan informasi kepada rakyat.
3. Kisruh ekonomi belakangan, mencerminkan bagaimana politik kekuasaan dan tata kelola hukum saling tumpang tindih tanpa arah yang jelas. Pemerintah sibuk mencari jalan keluar dari beban utang proyek Whoosh yang membengkak, sementara PHK massal di sektor manufaktur dan kekacauan data simpanan daerah memperlihatkan lemahnya koordinasi antarlembaga. Semua ini menandakan bahwa ekonomi tidak lagi digerakkan oleh kebijakan berbasis produktivitas dan efisiensi, melainkan oleh kalkulasi politik dan loyalitas birokrasi. Hukum pun seakan kehilangan taringnya untuk mengoreksi, karena setiap kebijakan, betapa pun salah arahnya, dilindungi oleh narasi tanggung jawab bersama. Akibatnya, kepercayaan publik tergerus, dan negara jadi tampak lebih sibuk menambal citra ketimbang memperkuat fondasi ekonominya.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 31 Oktober 2025
