EKONOMI
1. Survei Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan, mayoritas pakar menilai kondisi ekonomi semakin memburuk dalam setahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Survei menanyakan kepada para pakar terkait kondisi terkini dibanding 3 bulan sebelumnya. Sebanyak 30 dari 67 pakar (47%) menyatakan kondisi perekonomian semakin memburuk. Bahkan, 2 pakar menilai jauh lebih buruk. Sementara, 24 pakar menilai situasi masih stagnan (unchanged) dan 8 pakar melihat lebih baik dari sebelumnya.
Mengenai pertumbuhan ekonomi dalam 3 bulan ke depan, 24 dari 64 pakar memperkirakan tak ada perubahan, 23 pakar memprediksi pertumbuhan akan melambat, sedang 15 pakar memperkirakan terjadi akselerasi pertumbuhan, 1 pakar menilai terjadi akselerasi, dan 1 pakar lainnya menilai ada perlambatan yang signifikan. Terkait pasar tenaga kerja, 25 dari 64 pakar menilai tidak akan berubah pada 3 bulan ke depan, 23 pakar melihat akan lebih buruk, 9 berpendapat akan membaik, 6 memperkirakan jauh lebih baik, dan 1 pakar menganggap akan lebih baik.
2. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, Bank Indonesia (BI) bisa terus didorong menetapkan suku bunga acuan yang saat ini 4,75% kembali ke level 3,5%. Salah satu caranya dengan menjaga tekanan inflasi sesuai target yang digariskan, yakni di kisaran 2,5%. Dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Purbaya mengatakan, pemerintah telah fokus berupaya mengendalikan inflasi daerah agar BI bisa terus menjaga level suku bunga rendah sehingga bunga pinjaman turun. Kalau suku bunga rendah, ekonomi bisa tumbuh lebih cepat. Ia membandingkan bunga pinjaman di Malaysia sekitar 5%, sementara Indonesia 5,5%. Akibatnya perusahaan Indonesia kalah bersaing.
Global Market Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, memprediksi BI akan mempertahankan BI Rate di level 4,75% pada Rapat Dewan Gubernur, 22-23 Oktober. Alasannya, saat pemangkasan suku bunga acuan September lalu, rupiah langsung melemah. Meski begitu, ia menilai, masih ada ruang pemangkasan suku bunga untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Cadangan devisa masih cukup untuk intervensi nilai tukar rupiah.
Meski juga memperkirakan BI akan mempertahankan BI Rate, Kepala Ekonom BCA, David Sumual menilai, masih ada ruang penurunan suku bunga di akhir tahun jika nilai tukar rupiah stabil menguat dan The Fed melanjutkan penurunan suku bunga.
3. Mendagri Tito Karnavian melaporkan kepada Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa bahwa simpanan daerah yang mengendap di perbankan tak setinggi catatan BI. BI menyebut simpanan Pemda di perbankan per September sebanyak Rp 233,97 triliun. Tito mengaku ada data yang janggal. Salah satunya milik Pemko Banjarbaru yang mencapai Rp 5,16 triliun. Padahal PAD-nya tak sampai Rp 5 triliun.
Oleh karena itu, Kemendagri melakukan pengecekan ulang total simpanan pemda yang langsung ada di kasnya masing-masing. Hasilnya, total uang pemda yang tersedia di rekeningnya masing-masing hanya Rp 215 triliun, yang terbagi Rp 64 triliun di tingkat provinsi, kabupaten Rp 119,92 triliun, dan kota Rp 30,13 triliun.
POLITIK
1. Hasil survei Poltracking Indonesia tentang respons publik terhadap 1 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan kepuasan sangat tinggi. Survei nasional Poltracking itu menggunakan metode multistage random sampling, dengan sampel sebanyak 1.220 responden, yang dilakukan pada 3-10 Oktober 2025. Hasilnya, 78,3% responden mengaku puas dengan kinerja Prabowo-Gibran, 19,2% responden menilai sebaliknya. Sementara 2,5% responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.
Menurut hasil survei tersebut, tingkat kepuasan yang tinggi terhadap kinerja Prabowo-Gibran tercermin merata di semua provinsi. Responden yang paling merasa puas ada di Jawa Timur sebanyak 85,4%, disusul Kalimantan 83,9% dan Sumatera 83,2%. Generasi X sebagai kelompok paling puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dengan tingkat kepuasan 81,6%, disusul milenial 78,4%, baby boomers 77,9%, silent generation 75,5%, dan generasi Z sebesar 73,7%. Di jajaran kabinet, Menko Pangan Zulkifli Hasan mendapatkan nilai kepuasan paling tinggi dari responden.
2. Lembaga Center of Economic and Law Studies (Celios) memberi nilai rapor 3 dari nilai tertinggi 10 untuk unjuk kerja setahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang tepat hari ini, 20 Oktober 2025. Nilai jeblok ini didapat Celios dari survei menggunakan metode sampling yang melibatkan 1.338 responden yang berasal dari wilayah perdesaan, pinggiran kota, dan perkotaan, sehingga mewakili keragaman sosial dan demografis penduduk Indonesia. Survei dilakukan dari 30 September-13 Oktober 2025. Selain itu, untuk survei tersebut melibatkan 120 jurnalis dari 60 lembaga pers di Indonesia yang mewakili sejumlah desk pemberitaan seperti ekonomi, sosial-politik, hukum dan HAM, serta energi dan lingkungan.
Celios memberikan sejumlah indikator yang harus dijawab responden. Jawaban responden menunjukkan hampir semuanya buruk. Pada salah satu indikator, yakni penegakan hukum, sebanyak 75% responden menilai penegakan hukum semakin tumpul. Sebanyak 38% responden menilai kinerja penegakan hukum masih buruk, dan 37% responden lainnya menilai sangat buruk. Selain rapor untuk kabinet Merah Putih, Celios juga memberikan nilai rapor kepada TNI-Polri. Hasilnya, TNI mendapatkan 3 dari 10, dan Polri mendapat 2 dari 10.
3. Lebih dari separuh dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dalam status darurat sampah. Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, hari ini menyatakan penetapan 260 kabupaten/kota dalam status darurat sampah dimaksudkan untuk mempercepat penanganan persoalan sampah di daerah-daerah tersebut. Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Presiden No. 110/2025.
4. Lembaga pemantau hak asasi manusia, Imparsial, menilai selama setahun pemerintahan Prabowo-Gibran terjadi penguatan militerisme di ranah sipil. Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad memaparkan, penguatan itu salah satunya melalui penempatan prajurit aktif dalam jabatan-jabatan sipil strategis. Contoh menonjol adalah keterlibatan TNI dalam proyek strategis nasional (PSN) Food Estate di Merauke, dan penempatan direktur utama Bulog.
Menurut Impartial, keterlibatan militer aktif di ranah sipil tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya Pasal 39 dan Pasal 47. Sebaliknya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menyatakan, seluruh pelibatan prajurit dalam operasi militer selain perang (OMSP) itu sudah tertuang dalam UU TNI. Impartial menyerukan konsolidasi masyarakat sipil, guna menghentikan berbagai kebijakan yang berpotensi membangkitkan militerisme dan membahayakan demokrasi serta hak asasi manusia.
HUKUM
Presiden Prabowo hadir di Kejagung menyaksikan penyerahan uang sebesar Rp 13,2 triliun oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, hari ini. Uang tersebut, kata Jaksa Agung Burhanuddin, merupakan hasil pengembalian kerugian keuangan negara dari tersangka korporasi Wilmar Group, PT Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group, dalam kasus korupsi persetujuan ekspor Crude Palm Oil (CPO) periode 2021-2022. Uang tunai yang dihadirkan secara fisik sejumlah Rp 2,4 triliun. Presiden Prabowo mempertanyakan, apakah praktik korupsi tersebut murni karena keserakahan atau sudah termasuk kategori subversi ekonomi.
TRENDING MEDSOS
Terdapat lebih dari 20 ribu pencarian di Google mengenai bansos, setelah pemerintah secara resmi mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) pada hari ini, Senin (20/10/2025). Program ini diluncurkan sebagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat selama triwulan keempat.
BLT Kesra diberikan kepada 35.046.783 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan mencakup periode tiga bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember 2025. Penyalurannya dilakukan secara bertahap dalam satu kali pencairan di bulan Oktober.
HIGHLIGHTS
1. Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan paradoks klasik antara persepsi dan realitas ekonomi. Di permukaan, tingkat kepuasan publik tinggi, tetapi di lapangan indikator ekonomi melemah — dari investasi yang stagnan, daya beli menurun, hingga ketidakpastian fiskal dan moneter. Survei para pakar menunjukkan pesimisme yang kian meluas, sementara politik tetap sibuk merayakan pencitraan stabilitas. Hukum hanya hadir sesekali, seperti dalam aksi simbolik pengembalian dana korupsi, tanpa menyentuh akar tata kelola yang lemah. Ekonomi akhirnya berputar dalam sirkuit legitimasi politik, bukan produktivitas; dikelola untuk mempertahankan kekuasaan, bukan memperkuat kesejahteraan. Berdasarkan konstitusi, masih tersisa waktu 4 tahun untuk pemerintahan ini menyelesaikan masa tugasnya. Waktu masih panjang untuk memperbaiki unjuk kerja. Publik berharap, sisa waktu dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dari setahun terakhir ini. Perbaikan kinerja tentu saja dapat tercapai jika terus-menerus dilakukan evaluasi, termasuk memperhatikan masukan atau penilaian dari luar pemerintah.
2. Terkait simpanan daerah yang mengendap di perbankan, terdapat selisih lebih dari Rp 14 triliun antara penghitungan BI dengan penghitungan yang dilakukan Kemendagri. Pastinya bukan angka kecil, apa lagi menyangkut uang rakyat yang sekecil apapun harus dipertanggungjawabkan. Kedua lembaga yang merilis data adalah sama-sama lembaga negara yang memiliki kewenangan dan kompetensi untuk merilis informasi mengenai persoalan tersebut. Bagaimana negara akan menjelaskan misteri Rp 14 triliun lebih tersebut? Ada baiknya lembaga-lembaga terkait duduk bersama, saling membuka data, lalu menyampaikan ke publik secara terbuka dan sejujurnya, karena dana itu milik rakyat.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 20 Oktober 2025
