POLITIK
1. Presiden Prabowo sore ini melakukan perombakan kabinet lanjutan dari 8 September lalu. Kursi Menko Polkam yang ditinggalkan oleh Budi Gunawan, dan kemudian diduduki sementara oleh Menhankam Sjafrie Sjamsoeddin, kini diduduki oleh Letjen (purn) Djamari Chaniago, politisi Gerindra yang jabatan terakhirnya di TNI sebagai Kepala Staf Umum TNI tahun 2000-2004. Kursi Menteri Pemuda dan Olahraga diisi oleh Erick Thohir, menggantikan Dito Ariotedjo yang dicopot pada 8 September lalu. Dengan demikian Erick dipindahkan dari kursi Menteri BUMN.
Posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang kosong setelah ditinggalkan Immanuel Ebenezer karena masuk bui KPK, diisi oleh Afriansyah Noor, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, yang pernah lama berkiprah di Partai Bulan Bintang (PBB). Posisi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah diisi oleh Angga Raka Prabowo, yang sebelumnya menjabat Wamenkomdigi. Politisi Gerindra ini menggantikan Hasan Nasbi. Selain itu, Prabowo juga melantik beberapa pejabat lainnya.
2. Dua orang menteri mengabarkan bahwa Presiden Prabowo akan mengevaluasi institusi Polri, melalui Komisi Reformasi Polri yang akan dibentuk melalui keputusan presiden (Keppres). Reformasi Polri merupakan salah satu butir dari 17+8 tuntutan yang disuarakan publik dalam unjuk rasa Agustus lalu.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, kemarin mengatakan, Komisi Reformasi Polri akan mengkaji tugas, wewenang, dan ruang lingkup Polri, serta merumuskan perubahan-perubahan itu. Penjelasan serupa disampaikan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, dengan menambah keterangan bahwa evaluasi itu tidak tertuju kepada perseorangan tetapi institusi Polri.
3. Menurut catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), masih ada 3 orang yang hilang setelah peristiwa unjuk rasa rusuh di Jakarta akhir Agustus lalu. Merespons temuan Kontras tersebut, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan, kata yang lebih cocok untuk 3 orang yang dinyatakan hilang oleh Kontras adalah “belum terlihat” atau “belum kembali ke rumah”.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira, mengingatkan Menteri HAM untuk tidak perlu mempersoalkan penggunaan kata hilang. Yang lebih penting, kata Andreas, adalah pemerintah menjalankan tanggung jawabnya untuk menemukan 3 orang tersebut.
EKONOMI
1. Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan atau BI rate pada September 2025. BI rate turun 25 bps menjadi 4,75%. Suku bunga Deposit Facility juga turun sebesar 50 bps menjadi 3,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 5,50%. BI telah melakukan empat kali pemangkasan suku bunga sejak awal tahun ini. Suku bunga dipangkas masing-masing 25 bps pada Januari, Mei, dan Juli, dan Agustus, dari posisi 6,00% di Desember 2024 menjadi 5,00% pada posisi sekarang.
2. Dua perusahaan SPBU swasta, Shell Indonesia dan BP-AKR, melaporkan kelangkaan stok sejak bulan lalu. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah telah memberikan tambahan kuota impor BBM bagi SPBU swasta sebanyak 10% dari tahun lalu. Jika SPBU swasta membutuhkan pasokan lebih dari kuota yang sudah diberikan, solusinya adalah berkolaborasi dengan Pertamina. Sebab, kata dia, Pertamina adalah representasi negara.
Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman, mengatakan akan mengirim surat berisi spesifikasi atau standar BBM badan usaha (BU) swasta ke PT Pertamina Patra Niaga, hari ini. Ia berharap, sinkronisasi spesifikasi BBM BU swasta itu dapat mempercepat implementasi kebijakan pembelian bensin ke Pertamina nantinya.
3. Bank Indonesia (BI) memperkirakan, pertumbuhan ekonomi 2025 akan berada di level 5,1% atau di atas titik tengah kisaran proyeksi awal 4,6-5,4%. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, sejumlah indikator menunjukkan konsumsi rumah tangga masih belum kuat. Sementara ekspor diperkirakan lebih baik ditopang kenaikan ekspor produk pertanian dan manufaktur.
Dari sisi fiskal, belanja pemerintah diperkirakan akan meningkat pada semester II 2025, sejalan dengan implementasi proyek prioritas pemerintah terkait program ketahanan pangan, energi, pertahanan dan keamanan serta paket kebijakan ekonomi pemerintah tahun 2025 yang baru saja diumumkan.
HUKUM
1. Sepanjang tahun 2024 hingga triwulan II 2025, KPK sudah menangani 1.878 pelaku tindak pidana korupsi yang terlibat dalam 443 kasus. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, hari ini memaparkan, secara rinci, para pelaku itu terbanyak dari kalangan swasta sebanyak 485, selanjutnya pejabat eselon I, II, III, dan IV sebanyak 443, kemudian DPR-DPRD 364 pelaku, kepala lembaga atau kementerian 41, walikota/bupati dan wakil walikota/bupati 171. Menurut Ibnu, aparat pemerintah yang terseret kasus korupsi biasanya tergiur karena ada kesempatan, iming-iming yang diberikan pelaku, dan lemahnya integritas.
2. Polisi seharusnya juga berhak mendapat perlindungan sebagai saksi. Karena, kata Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Kombes Burkan Rudy Satria, dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri dengan pangkat dan jabatan tinggi, bawahannya tidak mau memberikan kesaksian yang jelas. Usulan Kombes Burkan itu disampaikan dalam rapat mengenai revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban di DPR hari ini. Karena itu dia mengusulkan, cakupan perlindungan saksi juga memasukkan personel Polri.
TRENDING MEDSOS
Nama “Bahlil” trending di X, setelah warganet ramai menyoroti Shell Indonesia yang melakukan penyesuaian jam kerja, jumlah hari kerja, hingga merumahkan pekerja karena kekurangan pasokan BBM di jaringan SPBU sejak akhir Agustus 2025. Warganet kesal dengan tanggapan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang justru mempersilakan SPBU swasta untuk membeli pasokan BBM dari Pertamina jika pasokan kurang. Padahal, banyak warganet memilih membeli BBM ke perusahaan migas swasta seperti Shell, karena krisis kepercayaan terhadap BUMN Pertamina yang terjerat kasus korupsi dan isu ‘bensin oplosan’.
HIGHLIGHTS
1. Dari tiga kali reshuffle kabinet yang telah dilakukan Prabowo, terdapat kesan buru-buru dan tidak dipersiapkan secara matang. Bahkan reshuffle kedua dan ketiga dilakukan dalam waktu sangat berdekatan yang selalu menyisakan posisi kosong yang belum ada penggantinya. Jika di reshuffle kedua ada dua kementerian yang tidak memiliki pemimpin definitif (Menko Polkam dan Menteri Pemuda dan Olah Raga), di reshuffle ini giliran Kementerian BUMN yang kosong kepemimpinan.
Dengan kondisi ini maka dipastikan dalam waktu dekat akan ada pelantikan menteri baru untuk mengisi jabatan Menteri BUMN dan tak tertutup kemungkinan bahwa senyampang jalan akan ada kocok ulang kabinet lagi. Namun bisa jadi pula, kementerian BUMN tidak diperlukan lagi dengan pemusatan urusan BUMN di Danantara.
2. Rencana Presiden membentuk Komisi Reformasi Polri patut diapresiasi. Publik berharap, sebelum membentuk komisi ini pemerintah melakukan konsultasi publik dengan berbagai kalangan, termasuk kelompok sipil yang yang bergerak di bidang perlindungan HAM. Diharapkan anggota komisi tersebut nantinya diisi oleh orang-orang yang kapabel dan berintegritas.
3. Pernyataan Andreas Pareira seharusnya menjadi pengingat kuat bagi Menteri HAM Natalius Pigai bahwa dalam situasi situasi kegawatan kemanusiaan, pemangku kewenangan tak elok hanya beretorika atau mempersoalkan nomenklatur. Seluruh warga negara, siapa pun dia, punya hak untuk dilindungi keselamatannya dan dijunjung tinggi harkatnya. Jika memang Pigai menyebut ‘belum kembali ke rumah’ mungkin dia selaku menteri sudah memiliki informasi terkait keberadaan ketiga orang yang hilang pascaaksi akhir Agustus. Jika benar, sebaiknya dia beberkan saja seluruh informasi yang dimilikinya itu.
4. SPBU swasta, Shell Indonesia dan BP-AKR melaporkan kelangkaan stok sejak bulan lalu. Pemerintah lantas menawarkan mereka membeli BBM melalui Pertamina. Ada yang menarik dalam kasus ini, sebab tahun-tahun sebelumnya mereka tidak menghadapi masalah semacam itu. Bisa jadi masalah ini terkait dengan tren konsumen BBM oktan 92 dan di atasnya berpindah dari SPBU Pertamina ke SPBU swasta, setelah Kejagung mengungkap kasus korupsi pengadaan BBM, yang di dalamnya mencakup bensin oplosan. Konsumen merasa ditipu oleh Pertamina.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 17 September 2025
