POLITIK
1. Pemerintah dan DPR sepakat pembahasan RUU Perampasan Aset bisa diselesaikan tahun ini, sebagai respons atas tuntutan publik yang mendesak supaya UU itu diberlakukan untuk memerangi korupsi. Pengesahan RUU itu tercantum dalam tuntutan rakyat 17+8. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan pun berjanji pembahasan RUU itu akan terbuka bagi publik, tidak boleh ada pembahasan tertutup. RUU itu sudah diajukan ke DPR sejak pemerintahan Jokowi, tapi tak kunjung dibahas.
Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Iman Syukri mengusulkan pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan oleh Komisi III DPR, bukan di Baleg. Alasannya, Baleg sedang merampungkan 3 RUU sehingga jika ditambahkan RUU Perampasan Aset bakal menambah beban, apalagi hari kerja DPR tersisa 32 hari hingga akhir tahun 2025. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, meragukan kemampuan DPR menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset selesai akhir tahun ini.
2. Keponakan Presiden Prabowo, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (39 tahun), menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota DPR periode 2024-2029. Melalui akun Instagramnya, kemarin Rahayu menyebut alasan pengunduran dirinya karena beredar di media sosial pernyataannya yang dipelintir untuk menyulut kemarahan massa. Rahayu adalah anak Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo. Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Bambang Haryadi, menghormati keputusan Rahayu, yang sudah 2 periode sebagai anggota DPR.
3. Aliansi Perempuan Indonesia (API) mengecam sikap Presiden Prabowo yang dinilai enggan menarik militer dari pengamanan di ranah sipil. Menurut perwakilan API Mutiara Ika, hari ini, sikap Prabowo tersebut menunjukkan sikap pemimpin yang menyalahi prinsip akuntabilitas dan profesionalitas.
Pernyataan API tersebut merujuk pada pernyataan Prabowo yang menyebut salah satu dari tuntutan rakyat 17+8, yaitu mengembalikan TNI ke barak, masih perlu diperdebatkan lebih lanjut. Sebab, kata Prabowo, tugas TNI adalah menjaga rakyat dari segala macam ancaman. Menurut Aliansi, sikap Prabowo itu seolah menunjukkan bahwa dia tidak peduli pada pelbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh keterlibatan militer di ranah sipil.
4. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons kegaduhan di media sosial yang disulut oleh cuitan anaknya, Yudo Achilles Sadewa. Beberapa saat setelah Purbaya dilantik sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani pada Senin lalu, sang anak menulis di Instagramnya: “Alhamdulillah ayahku menyingkirkan Agen CIA Amerika yang menyamar jadi menteri”. Menurut Purbaya, sang anak masih kecil, dan tidak tahu apa-apa. Yudo Achilles Sadewa lahir tahun 2006, dia lulus SMA Al-Izhar Pondok Labu, Jakarta Selatan, tahun 2023. Yudo kemudian meminta maaf atas cuitannya itu, yang disebutnya sebagai bercanda.
EKONOMI
1. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana memindahkan dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) ke bank-bank BUMN. Rencana awal dari total Rp 425 triliun dana pemerintah yang disimpan di BI, Rp 200 triliun akan dipindahkan ke perbankan. Harapannya, likuiditas perbankan bisa menjadi lebih besar dan menggerakkan ekonomi lewat sektor riil.
Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menekankan, pemindahan dana tersebut untuk mendorong penyaluran kredit bagi program prioritas, termasuk Kopdes Merah Putih. Tidak boleh digunakan untuk membeli instrumen investasi seperti SBN dan SRBI.
Kepala Ekonom BCA David Sumual mengatakan, tantangan ekonomi saat ini bukan hanya dari ketersediaan likuiditas, tapi juga lemahnya permintaan kredit serta investasi. Ia mengingatkan, kalau suntikan likuiditas itu tidak digunakan untuk kredit karena permintaan lemah, dana itu berpotensi kembali diparkir ke instrumen aman seperti SBN (Surat Berharga Negara) dan SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia).
Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede, menilai rencana pemerintah itu dapat mendorong likuiditas dan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Tapi pemerintah juga perlu mengantisipasi risiko dari sisi stabilitas sistem keuangan. Penempatan dana negara yang besar pada satu kelompok bank akan menimbulkan risiko konsentrasi sumber dana, terutama bila proporsi dana jangka pendek meningkat, sementara kredit yang disalurkan berjangka lebih panjang.
2. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, menyambut baik rencana Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang ingin menggelar pertemuan publik untuk melaporkan informasi mengenai proses penyerapan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, laporan mengenai serapan anggaran MBG sudah sering dilakukan sejak Menkeu Sri Mulyani. Namun memang tidak dilakukan di depan publik atau konferensi pers.
Sebelumnya, Purbaya berencana menggelar pertemuan publik bersama Kepala BGN untuk melaporkan informasi mengenai progres penyerapan anggaran MBG secara berkala. Rencana itu disampaikan, merespons kritik anggota Komisi XI DPR terkait lambatnya penyerapan anggaran program prioritas pemerintah sejak awal tahun. Dia menjelaskan, itu juga dilakukan sebagai bagian dari upaya menggenjot belanja anggaran pemerintah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, peminjam di fintech peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) didominasi usia 19-34 tahun. OJK memaparkan, total outstanding pinjaman tembus Rp 76,16 triliun pada April 2025. Dilihat dari kategori usia, peminjam didominasi usia 19-34 tahun dengan total pinjaman mencapai Rp 38,34 triliun. Disusul usia 35-54 sebesar Rp 34,28 triliun, lalu usia di atas 54 tahun Rp 3,46 triliun. Sementara usia di bawah 19 tahun berutang Rp 303,9 miliar.
Berdasarkan kualitasnya, pinjaman perseorangan lancar alias belum jatuh tempo sebesar Rp 65,07 triliun. Pinjaman lancar didominasi usia 19-34 tahun sebesar Rp 32,68 triliun. Kedua, pinjaman dalam perhatian khusus (kurang dari 30 hari) sebanyak Rp 4,6 triliun. Pinjaman ini didominasi usia 19-34 tahun sebesar Rp 2,4 triliun. Lalu, pinjaman kurang lancar (30-60 hari) sebanyak Rp 2,3 triliun, didominasi usia 19-34 tahun sebesar Rp1,1 triliun. Dan, pinjaman tidak lancar (60-90 hari) Rp 2,3 triliun, juga didominasi usia 19-34 sebesar Rp 1,9 triliun.
4. Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) menilai turunnya angka PHK yang dirilis Kemnaker belum mencerminkan kondisi riil di lapangan. Berdasarkan data Kemnaker, angka PHK bulan Agustus 2025 mencapai 830 orang, turun dari bulan sebelumnya yang mencapai 1.118 orang. Presiden Aspirasi, Mirah Sumirat mengatakan, kondisi di lapangan menunjukkan PHK masih terjadi setiap bulan. Banyak pekerja yang tidak tercatat resmi, terutama dari sektor informal dan pekerja kontrak. Sehingga, data PHK bisa lebih besar dari angka yang dipublikasikan.
HUKUM
Pengusaha Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, yang merupakan kakak pemilik konglomerasi MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atas status tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Rudy Tanoe, begitu dia biasa disapa, ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kemensos tahun 2020-2021. Pihak KPK, hari ini, menyatakan siap menghadapi gugatan tersebut.
BENCANA
Berdasarkan data hari ini, korban meninggal dunia akibat banjir di Bali sebanyak 14 orang, dan 2 orang masih belum diketahui nasibnya. Korban terbanyak terjadi di Kota Denpasar sebanyak 8 orang. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat lebih dari 120 titik banjir yang menerjang 7 wilayah administrasi di kabupaten/kota Provinsi Bali, yang disebabkan oleh hujan lebat sepanjang Selasa-Rabu dini hari kemarin. Pemprov Bali menetapkan tanggap darurat banjir selama 1 minggu.
TRENDING MEDSOS
1. Nama “Tari” trending di X, setelah anak gajah bernama Tari mati di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau, Rabu (10/09/2025). TNTN sendiri tengah mendapat banyak sorotan karena beberapa persoalan mulai dari perburuan liar, perambahan hutan untuk kebun sawit ilegal, hingga dugaan korupsi alih fungsi kawasan menjadi permukiman. Diketahui selain Tari, sepanjang 10 tahun terakhir, tercatat ada 23 kasus kematian gajah sumatera di taman nasional tersebut. Penyebabnya mulai dari diracun, perburuan liar, penyakit, hingga menyempitnya habitat mereka. Ribuan warganet memberikan pesan duka di akun Instagram TNTN yang mengabarkan kematian anak gajah itu.
2. Negara “Nepal” masih trending di X, warganet mancanegara masih ramai menyoroti aksi demonstrasi oleh mayoritas anak muda Gen Z, yang berakhir rusuh. Ketimpangan, dan gaya hedonis pejabat dan keluarga yang terjadi di Nepal, dinilai mirip dengan kondisi ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Rakyat menderita dengan angka kemiskinan dan pengangguran tinggi, tapi pejabat dan keluarganya pesta pora dan pamer kemewahan. Warganet Indonesia berharap, kejadian di Nepal bisa menjadi pelajaran untuk para pejabat di Indonesia agar jangan sampai masyarakat muak dengan kondisi ketimpangan ekonomi dan marah oleh kebiasaan flexing para pejabat dan keluarganya.
HIGHLIGHTS
1. Pemerintah dan DPR sepakat menuntaskan pembahasan RUU Perampasan Aset akhir tahun ini. Janji itu sebagai respons atas tuntutan yang disuarakan publik sejak lama, dan menguat dalam aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu. Menurut Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Iman Syukri, sampai tutup tahun 2025, hari kerja DPR tersisa 32 hari. Tentu menjadi pertanyaan, apakah waktu yang tersisa cukup untuk menyelesaikan pembahasan RUU itu? Padahal, sesuai janji Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan, pembahasannya nanti akan terbuka, dan melibatkan partisipasi publik. Ini artinya bakal membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Walaupun target waktu kelak dapat tercapai, tentu masih dipertanyakan kualitas UU-nya. Jangan sampai UU Perampasan Aset kemudian punya banyak ‘lobang’ seperti UU Cipta Kerja, yang mendapat koreksi besar dari Mahkamah Konstitusi.
2. Indikator ekonomi terbaru menunjukkan paradoks: Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) masih optimis, tapi terus melemah dan mencerminkan keresahan publik atas lapangan kerja, terutama di kalangan muda dan lulusan non-sarjana. Di saat yang sama, risiko fiskal kian nyata: rasio pajak merosot ke 9,6% dan beban bunga utang mendekati 20% belanja negara. Selain itu klaim Menkeu Purbaya soal perbaikan kesejahteraan dan target pertumbuhan 8% justru dibayangi pelemahan IHSG dan rupiah setelah pencopotan Sri Mulyani. Pergeseran ini jelas bernuansa politik: Prabowo mengutamakan loyalitas dan akomodasi koalisi, sementara publik menekan DPR dan pemerintah mempercepat RUU Perampasan Aset. Namun tanpa disiplin fiskal dan kejelasan hukum, program populis seperti Makan Bergizi Gratis hanya akan menambah beban APBN dan memperdalam krisis kepercayaan, sekaligus memperkuat kekhawatiran bahwa konsolidasi kekuasaan dan militerisasi politik terjadi dengan mengorbankan stabilitas ekonomi dan kepastian hukum.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 11 September 2025
