POLITIK
1. Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Juinta Omboh (JO) Sembiring, kemarin datang ke Polda Metro Jaya. Dia bilang berkonsultasi dengan jajaran Polda Metro Jaya untuk memperkarakan CEO Malaka Project, Ferry Irwandi. Dari penelusuran satuannya, kata Sembiring, ditemukan beberapa fakta tindak pidana Ferry. Dia pun sudah mencoba untuk menghubungi Ferry tetapi selalu gagal.
Merespons pernyataan Sembiring itu, Ferry melalui akun Instagram-nya, mengaku tidak pernah dihubungi Sembiring. Ferry pun mengaku siap menghadapi semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya, dan bakal menghadapi semua dengan keberanian.
Wadir Siber Direktorat Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus, hari ini mengungkapkan, bahwa kemarin Sembiring berkonsultasi untuk melaporkan pencemaran nama baik terhadap Ferry Irwandi. Dia menjelaskan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) jika korban pencemaran nama baik adalah institusi, maka tidak bisa diproses. Tindakan hukum pencemaran nama baik hanya bisa diproses jika korbannya individu.
2. Sementara itu, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai, langkah yang diambil Dansatsiber TNI Brigjen JO Sembiring sudah melampaui kewenangannya. ICJR mengutip, Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 menyebut TNI bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Artinya, TNI bukanlah aparat penegak hukum, dan tidak boleh mengurusi dugaan tindak pidana sipil.
3. Presiden Prabowo mencopot Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Namun, sosok pengganti tidak disebut atau tidak ada pada saat Presiden kemarin melantik sejumlah menteri baru. Dikabarkan, jabatan Menko Polkam untuk sementara dirangkap oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Budi Gunawan yang semasa pemerintahan periode kedua Jokowi menjabat sebagai kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dikenal dekat dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Merespons pencopotan Budi itu, politisi PDIP Aria Bima mengatakan, bahwa pencopotan Budi Gunawan dari Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Prabowo.
4. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, hari ini menyampaikan permohonan maaf atas ucapan yang dia lontarkan tentang tuntutan 17+8 dari masyarakat sipil, yang dia sebut merupakan suara sebagian kecil rakyat. Komentar itu dia sampaikan setelah selesai dilantik sebagai menkeu kemarin. Dia mengaku, selama ini sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), tidak ada yang mengawasi tutur katanya. Dia berjanji akan bertutur lebih baik kedepannya.
EKONOMI
1. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menyebut, jabatan menteri keuangan sangat krusial karena berkaitan langsung dengan arah kebijakan fiskal, insentif bagi dunia usaha, serta kepastian iklim investasi. Ia berharap, Purbaya Yudhi Sadhewa yang menggantikan Sri Mulyani mampu menjaga kesinambungan kebijakan sekaligus menghadirkan langkah adaptif untuk menjawab tantangan ke depan. Tantangan tersebut, termasuk menjaga ruang fiskal, memperkuat daya beli masyarakat, dan menopang pertumbuhan sektor riil.
Penggantian menkeu mengejutkan kalangan investor. Investor khawatir kredibilitas fiskal yang susah payah dibangun selama kepemimpinan Sri Mulyani tergerus oleh rencana kebijakan populis Prabowo. Hasnain Malik, strategis ekuitas dan geopolitik pasar emerging market di Tellimer, mengkhawatirkan penggantian Sri Mulyani akan membuat defisit di bawah pemerintahan Prabowo menjadi melebar tidak terkendali. Analis Capital Economics, Jason Tuvey, khawatir pencopotan Sri Mulyani dapat menyebabkan pelonggaran aturan fiskal.
Ariyo Irhamna dari Universitas Paramadina, Guru Besar FEB Universitas Andalas Syafruddin Karimi, dan Kepala Departemen Ekonomi FEB UI Vid Adrison, juga menekankan pentingnya menjaga kredibilitas fiskal. Purbaya harus menjaga disiplin fiskal yang kuat, untuk mengerem belanja negara yang tak terkendali hanya untuk mengejar agenda-agenda prioritas yang belum tentu dibutuhkan. Jika tidak, risiko pelemahan rupiah, naiknya yield obligasi, dan keluarnya arus modal akan semakin nyata.
2. Nilai tukar rupiah ditutup terkoreksi cukup dalam terhadap dolar AS pada perdagangan Selasa (9/9/2025). Rupiah ditutup terdepresiasi 1,04% di level Rp 16.470/USD. Bahkan secara intraday, rupiah sempat melemah ke Rp 16.495/USD. Ini pelemahan harian terbesar sejak 8 April 2025, yang kala itu melemah 1,84% imbas dari pengumuman resiprokal tarif Presiden Trump. Sementara, indeks dolar AS (DXY) pada pukul 15.00 WIB mengalami penguatan tipis 0,03% di level 97,48, secara intraday DXY sempat turun ke level 97,25 sekaligus menjadikannya level terlemah sejak Juli 2025.
Pelemahan rupiah ini masih dipengaruhi oleh pergantian menteri keuangan. Menurut ekonom senior Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Wisnubroto, pergantian ini memberi sinyal adanya pergeseran arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo untuk memperkuat kendali dan menekankan prioritas baru. Di sisi lain, pelemahan rupiah tertahan oleh pelemahan indeks dolar AS hari ini. Pelemahan dolar AS terjadi seiring meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap kondisi pasar tenaga kerja di negeri itu.
3. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melaporkan, pagu anggaran BGN tembus Rp 268 triliun tahun 2026, meningkat sekitar Rp 50,13 triliun dari pagu indikatif yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp 217,86 triliun. Kalau diklasifikasikan, 95,4% anggaran atau Rp 255 triliun dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional, dan sisanya 4,6% atau Rp 12,4 triliun untuk program dukungan manajemen. Tahun ini, dari total anggaran Rp 71 triliun, anggaran untuk makan bergizi gratis (MBG) yang terserap hingga Agustus 2025 sebesar Rp 13,2 triliun, melampau target Rp 9 triliun. September ini BGN menargetkan serapan anggaran Rp 19 triliun.
HUKUM
Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan wakilnya, Otto Hasibuan, berkunjung ke Polda Metro Jaya, hari ini. Mereka meninjau ruang tahanan dan berdialog langsung dengan para tahanan kasus demonstrasi akhir Agustus lalu, termasuk dengan Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen. Yusril mengatakan, dari 1.400-an orang yang ditahan selama demonstrasi berlangsung, kini tersisa 68 orang.
TRENDING MEDSOS
1. Nama “Sri Mulyani” trending di X, setelah warganet ramai menyoroti suasana haru yang menyelimuti momen perpisahan Sri Mulyani dengan para pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sri Mulyani bahkan tampak menitikkan air mata sambil diiringi nyanyian yang memenuhi Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/9/2025). Tak hanya itu, para pegawai Kemenkeu juga turut menghadiahkan bunga mawar putih untuk Sri Mulyani. Banyak warganet yang menganggap Sri Mulyani sebagai menteri paling kompeten selama ± 15 tahun kepemimpinannya sebagai menteri keuangan, mulai dari pemerintahan SBY, Jokowi, hingga Prabowo. Warganet berharap Sri Mulyani dapat hidup lebih tenang dan beristirahat dengan baik setelah tidak lagi menjabat sebagai menkeu.
2. Nama “Purbaya” juga trending di X, setelah viralnya respons Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru Purbaya Yudhi Sadewa terhadap tuntutan 17+8. Setelah dirinya resmi ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Purbaya mengatakan belum mempelajari secara keseluruhan tuntutan 17+8 tersebut dan menilai tuntutan itu datang dari sebagian kecil rakyat yang hidupnya terganggu dan masih kurang. Warganet menyayangkan pernyataan dari sekelas menteri seperti Purbaya yang dinilai tidak memiliki empati dan terkesan ‘asbun’ alias asal bunyi, tidak dipikirkan matang-matang.
HIGHLIGHTS
1. Dansatsiber TNI Brigjen Juinta Omboh (JO) Sembiring, berniat memperkarakan Ferry Irwandi melalui tangan Polda Metro Jaya. Arah tuduhan hukum adalah pencemaran nama baik TNI oleh Ferry. Meskipun dari Sembiring dan Polda belum menjelaskan detail tentang materi pencemaran, namun materinya sangat mungkin terkait dengan ‘temuan’ Ferry di jagat siber selama unjuk rasa dan rusuh akhir Agustus lalu. Ferry yang pakar dunia siber menemukan lalu lintas percakapan di internet yang mengindikasikan kerusuhan itu ‘digerakkan’. Sebelum melangkah lebih jauh, sebaiknya institusi TNI memperhatikan pandangan ICJR. Langkah TNI itu berpotensi melanggar UUD 1945. Polri, dalam hal ini Polda Metro Jaya, juga sebaiknya harus bersikap tegas menolak rencana TNI tersebut. Selain tidak selaras dengan hukum, juga untuk menempatkan Polri sebagai institusi yang tidak berada di bawah TNI.
2. Menteri Purbaya harus benar-benar bisa memperbaiki komunikasi politiknya sebagai seorang pejabat. Hal tersebut perlu dilakukannya jika tidak ingin menambah guncangan-guncangan politik ‘hanya’ karena persoalan “sepele” akibat ketersinggungan publik. Kemarahan publik yang terjadi akhir-akhir ini, salah satunya dipicu dari pernyataan-pernyataan pejabat negara yang dilontarkan secara nir empati. Pemimpin yang mengabaikan adab dalam berkomunikasi, seperti menanam benih kebencian di lahan luas.
3. Gejolak ekonomi hari-hari ini, jelas tak bisa dilepaskan dari politik dan hukum. Pergantian mendadak Sri Mulyani oleh Purbaya Yudhi Sadewa, memukul kepercayaan pasar: rupiah jatuh tajam, IHSG terguncang, dan investor ragu apakah disiplin fiskal bisa tetap terjaga. Dunia usaha pun waswas, sebab jabatan menkeu bukan sekadar teknis, melainkan simbol kredibilitas negara. Di sisi lain, lonjakan anggaran makan bergizi gratis menunjukkan arah populis yang menekan ruang fiskal, sementara proses hukum terhadap demonstran dan tarik-ulur kewenangan TNI-Polri dalam ranah sipil, menambah ketidakpastian. Singkatnya, ekonomi tidak berdiri sendiri: tanpa kepastian hukum dan politik yang berpihak pada warga, risiko arus modal keluar dan menurunnya daya beli rakyat akan semakin nyata.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 9 September 2025
