POLITIK
1. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk Hasto Kristiyanto kembali menjadi sekretaris jenderal partai. Megawati juga melantik sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP masa bakti 2025-2030, pada hari ini, Kamis (14/8/2025) siang. Pelantikan yang digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat ini dipimpin langsung oleh Megawati Soekarnoputri. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP Adian Napitupulu menyampaikan hal ini usai mengikuti pelantikan.
Dari hasil Kongres ke-6 PDIP di Bali 2 Agustus lalu, sudah lengkap personel kepengurusan DPP periode 2025-2025, kecuali kursi Sekjen yang masih dirangkap oleh Ketum Megawati. Meskipun Hasto selama sekitar 8 bulan menjadi tersangka KPK, dan ditahan sejak 20 Februari lalu, PDIP tidak menonaktifkan dia sebagai Sekjen.
Dengan penunjukan kembali Hasto sebagai Sekjen, maka ini merupakan periode ketiga dia menduduki posisi itu, yang tidak pernah terjadi pada personel Sekjen sebelumnya. Hasto divonis hukuman penjara 3,5 tahun atas tuduhan turut menyuap komisioner KPU untuk kepentingan Harun Masiku. Hasto tidak terima vonis tersebut, dan berniat untuk banding. Namun, sebelum surat banding dilayangkan, Presiden Prabowo mengeluarkan amnesti, sehingga dia bebas pada 1 Agustus lalu, dan pada 2 Agustus berada di Bali di hari terakhir Kongres ke-6 PDIP.
2. Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda, menilai aksi protes warga Pati, Jawa Tengah, terhadap Bupati Sudewo – akibat dari keputusan dia menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) hingga 250% – tidak lepas dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Efisiensi itu berimbas pada pengurangan dana APBN untuk daerah, yang menyebabkan banyak daerah kelabakan mencari cara untuk menambal kekurangan pendapatannya. Namun, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah tudingan tersebut. Dia bilang, efisiensi anggaran untuk pemerintah daerah hanya 4-5% dari total anggaran transfer ke daerah (TKD).
3. Demo ribuan warga Pati, Jawa Tengah, kemarin diwarnai dengan kericuhan. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto, hari ini, polisi menangkap 22 orang yang diduga sebagai provokator, namun mereka kemudian dilepaskan kemarin malam. Sedangkan Kapolsek Pati Kota Iptu Heru Purnomo, harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat menderita luka-luka. Sementara DPRD Kabupaten Pati sedang menggalang upaya politik untuk memakzulkan Bupati Sudewo, yang menolak tuntutan massa untuk mengundurkan diri.
4. Sampai dengan tengah bulan Agustus ini, kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, sudah 15 juta orang penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) dari target 82,9 juta orang pada akhir tahun ini. Dia menyatakan, hari ini, BGN sudah memiliki 5.235 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi alias dapur umum penyedia MBG di 4.770 kecamatan di 38 provinsi. Para penerima MBG itu antara lain ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, hingga siswa dari PAUD sampai SMA.
Dadan Hindayana mengakui sudah menghentikan penyaluran MBG di Sragen, Jawa Tengah, sampai penyebab keracunan diketahui. Kasus keracunan itu terjadi pada Senin, 11 Agustus lalu. Bupati Sragen Sigit Pamungkas melaporkan, total korban mencapai 251 orang, terdiri dari siswa, guru, dan orang tua siswa. Mereka mengalami gejala yang sama; perut melilit, mual, dan ada yang muntah.
EKONOMI
1. Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan, selama periode 2017-2024, saat pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun di kisaran 5% – di luar periode Covid 19 – laju pertumbuhan pendapatan atau gaji riil rata-rata per tahun hanya 0,6%. Kondisi itu menandakan pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati kelas pekerja, melainkan dinikmati para pemilik modal. Hal itu berkebalikan dengan periode 2008-2016. Saat itu, laju pertumbuhan gaji riil rata-rata kelas pekerja mampu lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi saat itu, yakni 6,3% sedangkan pertumbuhan ekonomi 5,6%.
2. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Masinton Pasaribu mengatakan, Apkasi akan berkumpul untuk merumuskan sikap bersama terkait kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, terutama bagi daerah yang masih bergantung dana transfer ke daerah (TKD) untuk membiayai belanja publik. Menurut dia, masih banyak kabupaten/kota dengan pendapatan asli daerah di bawah Rp 100 miliar per tahun. Dengan ruang fiskal yang terbatas, Masinton khawatir efisiensi TKD berpotensi menghambat pembangunan daerah.
3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, sudah meneken Permendes No. 10/2025 yang mengatur tentang mekanisme pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang sudah terbentuk sekitar 80.000 di seluruh Indonesia. Dalam peraturan itu disebut KDMP bisa mengajukan pinjaman modal kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan persetujuan kepala desa, disertai proposal bisnis. Jenis usaha yang dapat diajukan mencakup antara lain kegiatan kantor, pengadaan bahan pokok, klinik desa, apotek desa, pergudangan, cold storage, logistik, dan simpan pinjam.
Apabila koperasi mengalami kesulitan membayar angsuran pinjaman bank, maka Dana Desa yang dikucurkan pemerintah pusat setiap tahun, digunakan sebesar maksimal 20% untuk membayar angsuran. Jumlah dana desa untuk setiap desa dari APBN bervariasi, yang berkisar antara Rp 500 juta hingga Rp 1,2 miliar. Kalau KDMP bisa meraup keuntungan, wajib memberi imbal hasil minimal 20% dari laba bersih kepada pemerintah desa.
HUKUM
Sampai berita ini ditulis, KPK masih belum memberikan keterangan detail tentang operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Jakarta kemarin. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, hanya membagikan informasi sekelumit bahwa OTT itu berkait dengan urusan suap dari pihak swasta kepada direksi PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani) V yang merupakan anak perusahaan dari badan usaha milik negara Perusahaan Umum Perhutani. Suap itu untuk pengurusan izin pemanfaatan kawasan hutan. Ada 9 orang yang ditangkap.
TRENDING MEDSOS
Warganet di X masih ramai menyoroti aksi protes ribuan warga Pati terhadap Bupati Sudewo. Gelombang dukungan positif terus mengalir dari warganet kepada warga Pati yang dinilai sebagai bukti kekuasaan ada di tangan rakyat. Aksi protes yang tak diduga tersebut menunjukkan bahwa ada batas kesabaran rakyat. Warganet pun ramai berkomentar bahwa aksi warga Pati harus menjadi pelajaran bagi pemerintahan Prabowo bahwa kemarahan rakyat akibat pajak yang mencekik, arogansi pejabat, dan kesulitan hidup, dapat meledak setiap saat. Banyak pula yang berharap agar gerakan dari Pati dapat meluas secara nasional.
HIGHLIGHTS
1. Penunjukan kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP, gamblang menampilkan chemistry Megawati dengan dia. Banyak pengamat sebelumnya memprediksi bahwa Hasto tidak akan bisa kembali ke DPP dengan argumentasi bermacam-macam. Sejumlah nama sebagai pengisi kursi sekjen pun dimunculkan antara lain Pramono Anung, Bambang Pacul, dan Andi Wijayanto. Namun, analisis itu terbukti keliru.
2. Kenaikan PBB di sejumlah daerah, yang memicu demo keras di Pati, diduga oleh Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda akibat dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat. Namun, dugaan itu dibantah oleh Hasan Nasbi. Fakta yang terjadi memang banyak daerah kelabakan setelah aliran dana dari APBN dicekik. Padahal sebagian daerah itu selama ini mengandalkan hidupnya dari APBN. Logis saja, ketika aliran dana berkurang, pemimpin daerah kemudian mencari cara untuk menambal kekurangan anggarannya. Menaikkan PBB menjadi salah satu jalan keluar, yang ternyata di Pati dilakukan secara gegabah dan semena-mena.
SUMBER
BRIE UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 14 Agustus 2025
