EKONOMI
1. Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso, mengakui sekitar 40% pabrik penggilingan padi tutup setelah ada penegakan hukum dalam kasus beras oplosan. Pernyataan Sutarto tersebut merespons temuan Ombudsman RI di Tempuran, Karawang, Jawa Barat, yakni 10 dari 23 penggilingan berhenti beroperasi. Walau tidak memiliki data pasti secara nasional, Sutarto mengatakan laporan serupa juga datang dari daerah lain, seperti Yogyakarta dan Jawa Timur.
Salah satu penyebab tutup adalah pengusaha penggilingan padi merasa terbebani oleh kebijakan pemerintah menaikkan harga pokok produksi (HPP) gabah ke Rp 6.500 per kg untuk semua jenis gabah, sementara harga eceran tertinggi (HET) beras tetap Rp 12.500 per kg. Dengan HET tetap di Rp 12.500 per kg, kata Sutarto, pengusaha yang membeli gabah di atas Rp 6.500 per kg sudah kesulitan menutup biaya produksi.
2. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Suyamto melaporkan, realisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) baru mencapai 16.742 ton, atau 1,27% dari total target 1,3 juta ton hingga Desember 2025. Laporan ini berbeda dengan klaim Bapanas yang sebanyak 192,4 ribu ton atau 12,8%. Realisasi provinsi dengan penyaluran beras SPHP tertinggi yakni Sulawesi Selatan 1.800 ton, diikuti Jawa Timur 1.300 ton. Sementara tiga provinsi terendah yakni DKI Jakarta 603 ton, Papua Barat Daya 487 ton, dan Papua Selatan 930 ton.
3. Universitas Paramadina meminta Badan Pusat Statistik (BPS) segera memberi penjelasan terbuka terkait laporan data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 sebesar 5,12% yang kontroversial. Menurut Paramadina, publik berhak mengetahui metodologi dan asumsi perhitungan PDB, termasuk sumber data, dan metode estimasi yang dapat diverifikasi. Selain itu, mengenai kesenjangan antara data pertumbuhan ekonomi versi BPS dan indikator-indikator ekonomi sektoral yang justru menunjukkan perlambatan.
4. Bank Indonesia (BI) melaporkan kinerja penjualan ritel pada Juni 2025 lesu. Hal ini tercermin pada Indeks Penjualan Riil (IPR) yang berada di level 231,9 atau hanya tumbuh 1,3% secara tahunan (yoy), lebih rendah dibanding pertumbuhan Mei 2025 yang mencapai 1,9%. Penjualan eceran pada Juni 2025 secara bulanan mencatat kontraksi 0,2% secara bulanan (mtm), lebih kecil dibandingkan dengan kontraksi 1,3% (mtm) pada Mei 2025. BI memperkirakan kinerja penjualan eceran pada Juli 2025 meningkat dengan IPR tumbuh 4,8% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Juni.
POLITIK
Presiden Prabowo pada Minggu kemarin meresmikan pembentukan 6 Komando Daerah Militer (Kodam) baru. Tahun lalu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sudah mengabarkan akan menambah 22 Kodam baru dari 15 yang sudah ada. Dengan peresmian 6 Kodam baru tersebut, berarti masih akan dibentuk lagi 16 Kodam. TNI beralasan, penambahan 6 Kodam itu ditujukan untuk memperkuat Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, sekaligus mendukung percepatan pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat.
Merespons pembentukan Kodam baru, organisasi pegiat isu pertahanan Centra Initiative menilai bahwa langkah TNI tersebut mengkhianati amanat Reformasi 1998 yang menuntut restrukturisasi komando teritorial atau koter. Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf, hari ini menyatakan, keberadaan Kodam erat kaitannya dengan peran dwifungsi TNI ketimbang fungsi pertahanan. Penambahan jumlah Kodam adalah bentuk nyata bagaimana TNI berupaya menghidupkan kembali dwifungsi dengan mengkhianati amanat reformasi.
Lembaga pegiat isu keamanan dan hak asasi manusia Imparsial juga berpendapat senada. Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad, menambahkan bahwa perluasan struktur organisasi TNI amat berpotensi membebani anggaran di tengah penerapan kebijakan pemangkasan anggaran. Selain berdampak pada anggaran dan kebutuhan belanja lain, terutama dalam anggaran gaji dan infrastruktur lain di tubuh TNI, dia berpendapat, perluasan struktur TNI dilakukan atas dasar pemberian tempat kepada perwira nonjob.
Sebaliknya, Ketua DPD Sultan B Najamudin mendukung penambahan Kodam. Menurut dia, langkah tersebut menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pertahanan negara yang harus dimulai dari daerah sebagai garda terdepan keamanan nasional.
HUKUM
Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih “Tom” Lembong, hari ini datang memenuhi undangan Komisi Yudisial (KY) terkait laporannya terhadap 3 hakim yang menyidangkan perkaranya. Pada 18 Juli 2025, Tom divonis hukuman penjara 4 tahun dan 6 bulan penjara setelah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 194,72 miliar. Vonis terhadap Tom itu menyulut kehebohan, karena dalam putusannya hakim tidak menemukan niat jahat (mens rea) Tom dalam membuat kebijakan importasi gula. Presiden Prabowo pada 1 Agustus 2025 memberikan abolisi kepada Tom.
Setelah mendapat abolisi, Tom melaporkan 3 orang hakim yang mengadilinya, yakni Hakim Ketua Dennie Arsan Fatrika dengan Hakim Anggota Alfis Setyawan dan Purwanto S Abdullah, ke Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA). Alasan Tom membuat pengaduan tersebut, karena ia menilai para hakim tersebut tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah saat menyidangkan dirinya. Tom menegaskan bahwa laporannya ini bukan untuk menjatuhkan hakim atau institusi peradilan, tapi supaya ada pembenahan sistem hukum.
TRENDING MEDSOS
Warganet di X kembali ramai menyoroti film animasi Merah Putih: One for All yang sempat menuai kritik. Toto Soegriwo, produser film tersebut mengaku tak mendapat sepeser pun uang dari pemerintah. Warganet heran kenapa film animasi dengan kualitas buruk tersebut bisa lolos tayang di bioskop. Padahal saat ini, jumlah antrean film untuk tayang di bioskop-bioskop Indonesia sudah mencapai ratusan. Warganet di X pun kompak mengajak masyarakat untuk tidak menonton film animasi tersebut di bioskop.
HIGHLIGHTS
1. Penegakan hukum kasus beras oplosan membuat sekitar 40% penggilingan padi gulung tikar, memicu sorotan pada kebijakan HPP gabah Rp 6.500/kg yang tidak diimbangi kenaikan HET beras Rp 12.500/kg, sehingga pelaku usaha kesulitan bertahan. Di sisi lain, penyaluran beras SPHP Bulog masih sangat rendah: versi Bulog baru 1,27% target, berbeda jauh dari klaim Bapanas 12,8%, dengan capaian terbaik di Sulsel, dan terburuk di Papua Barat Daya. Sementara itu, publik mempertanyakan data pertumbuhan ekonomi BPS 5,12% kuartal II 2025 yang tak sejalan dengan indikator sektoral yang melemah. BI pun melaporkan penjualan ritel Juni lesu, tumbuh tipis 1,3% (yoy), meski memperkirakan ada perbaikan pada Juli. Semua ini menandakan, di tengah klaim pertumbuhan dan intervensi pasar, denyut riil ekonomi rakyat masih berat dan tersendat.
2. Pemerintah menambah 6 Kodam baru. Presiden pun merestui penambahan badan baru dalam tubuh TNI, dan menambah personel pasukan elite, plus penambahan batalyon pangan, ditambah pula belanja pesawat tempur dari Perancis dan Turki. Jelas ini gawe besar-besaran di tubuh TNI, yang kontradiktif dengan narasi efisiensi alias pengiritan anggaran yang kerap digaungkan pemerintah. Narasi pembenar yang digunakan pemerintah untuk perluasan kegiatan TNI tersebut adalah demi peningkatan pertahanan semesta, dan percepatan pembangunan. Di sisi lain, sebagian rakyat yang pernah merasakan bagaimana rasanya era dwifungsi ABRI (TNI kini), tentu saja wajar menggunakan referensi masa lalu itu untuk menilai arah TNI sekarang ini. Mereka merasa ada gejala sejarah sedang berulang.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 11 Agustus 2025
