EKONOMI
1. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan ke Presiden Prabowo bahwa produksi beras bulan ini meningkat sekitar 14%. Usai rapat terbatas bersama Presiden, Amran menyebut stok beras masih di angka 4,2 juta ton. Pemerintah akan melakukan operasi pasar besar-besaran sebanyak 1,3 juta ton, dan bansos 365 ribu ton. Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan lonjakan harga beras saat ini disebabkan turunnya produksi gabah pada Juni-Juli. Ia menyebut produksi pada Juni-Juli sekitar 2,5 juta ton, dibandingkan Maret di atas 5 juta ton.
2. Wacana pemerintah untuk menyeragamkan harga beras dengan menghapus klasifikasi beras medium-premium di pasaran, dinilai akan berdampak pada penggiling padi skala kecil. Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, menilai penggilingan skala kecil tidak mampu menghasilkan beras kualitas baik berbiaya rendah.
Sebaliknya, penggilingan padi besar apalagi penggilingan terintegrasi bisa menghasilkan beras berkualitas bagus, biaya rendah, butir patah sedikit, dan rendemen tinggi. Menurut Khudori, 95% dari total 169.000 penggilingan adalah skala kecil. Sisanya 4,42% skala menengah, dan 0,62% skala besar. Jika beras tidak diklasifikasikan, penggilingan kecil tak mampu memproduksi sebaik penggilingan skala besar.
3. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan, setelah pembekuan sementara rekening tak aktif, deposit judi online atau judol langsung turun 70%. PPATK mulai menghentikan aktivitas transaksi di rekening dormant pada 16 Mei 2025. Saat itu, Total deposit judol senilai Rp 2,29 triliun, lalu merosot menjadi Rp 1,5 triliun. Deposit judol sepanjang semester I-2025 mencapai puncaknya pada pada April, senilai Rp 5,08 triliun.
POLITIK
1. Pemblokiran rekening bank yang tidak aktif alias dormant menyulut heboh di masyarakat. Banyak pemilik rekening memprotes keputusan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tersebut. Hingga Mei 2025, PPATK mencatat sebanyak 31 juta rekening nasabah telah diblokir karena berstatus tidak aktif, dengan total dana mencapai Rp 6 triliun. Sebagian besar rekening itu telah dormant selama lebih dari 5 tahun. Pemblokiran dilakukan terhadap rekening yang tidak aktif minimal dalam 3 bulan terakhir. Alasan pemblokiran menurut PPATK, sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan rekening pasif untuk tindak pidana seperti jual beli rekening, pencucian uang, korupsi, transaksi narkotika, dan judi online.
Tindakan PPATK itu juga mengundang reaksi keras dari kalangan DPR. Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan mengkritik pendekatan PPATK yang dianggap masih melihat dari lensa pemantauan semata, bukan pemahaman sosial. Dia heran, mengapa justru rekening pasif rakyat kecil yang disasar. Hinca mengaku mendukung pengawasan keuangan yang dilakukan pemerintah. Namun, negara tak boleh gegabah menjadikan rekening tidak aktif sebagai dasar intervensi atas harta rakyat.
Di saat berlangsung heboh atas keputusan PPATK itu, Presiden Prabowo kemarin memanggil Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo ke Istana Kepresidenan, Jakarta. Tidak ada penjelasan resmi dari Istana tentang maksud pemanggilan tersebut. Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah kemarin mengabarkan, sebagian dari puluhan juta rekening bank yang diblokir itu sudah dibuka kembali pemblokirannya.
2. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengusulkan dilakukan evaluasi sistem pemilihan kepala daerah (pilkada), dengan menggantikan sistem pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD, atau ditunjuk presiden. Usulan Cak Imin ini selaras dengan keinginan Presiden Prabowo. Sistem tersebut digunakan pada zaman Orde Baru. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Deddy Yevri Sitorus mengingatkan, jangan membuat aturan yang mengambil hak dan kedaulatan rakyat. Pendapat senada disuarakan presiden Partai Buruh, Said Iqbal. Dia menyatakan, jika semangat Orde Baru itu dibangkitkan kembali, buruh akan melakukan aksi perlawanan besar-besaran.
Menurut pendapat ahli hukum pemilu dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, wacana mengembalikan pilkada melalui DPRD itu sudah seharusnya tidak lagi dimunculkan ke publik setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan pemilu nasional dan daerah dipisahkan waktunya. Putusan itu, kata Titi, jelas berarti mekanisme pilkada dilakukan oleh rakyat langsung. Perihal alasan pilkada melalui DPRD demi efisiensi dan memangkas biaya politik, menurut Titi, alasan itu tidak tepat. Persoalan biaya politik yang besar dalam pilkada, seharusnya ditangani dengan penegakan hukum.
3. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan kasus perusakan rumah doa GKSI di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang, yang terjadi pada Minggu (27/7/2025), telah diselesaikan. Nasaruddin mengatakan, aksi tersebut murni perbuatan kriminal, dan ia minta agar para pelaku mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Polisi setempat sudah menangkap 9 orang pelaku. Untuk mencegah peristiwa serupa berulang, Menag Nasaruddin mengaku sudah menyiapkan sejumlah langkah, salah satunya adalah Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai bagian dari upaya menyusun ulang orientasi pendidikan keagamaan di Indonesia.
HUKUM
KPK memutuskan untuk banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menghukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan pidana 3,5 tahun penjara. Alasan banding, kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, hari ini, karena putusan hakim di bawah dua pertiga dari tuntutan jaksa 7 tahun penjara. Dalam putusannya pekan lalu, majelis hakim menyatakan Hasto hanya terbukti bersalah pada satu dari dua dakwaan jaksa yaitu penyuapan, sedangkan perintangan penyidikan tidak terbukti. Atas putusan tersebut Hasto berniat melakukan perlawanan banding, tapi sampai hari ini belum diketahui apakah memori banding sudah disampaikan ke pengadilan tinggi Jakarta.
TRENDING MEDSOS
Warganet di X ramai menyoroti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang sudah membuka kembali lebih dari 28 juta rekening dormant yang sempat diblokir. Warganet heran karena pembukaan rekening yang diblokir tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo ke Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/7/2025). Banyak warganet semakin yakin bahwa kebijakan pada pemerintahan Prabowo memang akhirnya akan selalu dalam siklus yang serupa, yaitu gemar membatalkan kebijakan setelah banyak mendapat protes dan viral di masyarakat.
HIGHLIGHTS
1. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan ke Presiden Prabowo bahwa produksi beras bulan ini meningkat sekitar 14%. Sementara Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkap, lonjakan harga beras saat ini disebabkan turunnya produksi gabah pada Juni-Juli. Ia menyebut produksi pada Juni-Juli sekitar 2,5 juta ton, dibandingkan Maret di atas 5 juta ton. Dua pejabat yang mengurusi soal pangan mengeluarkan data yang berbeda tentang jumlah produksi hanya satu produk saja: beras. Jika soal data beras saja tidak sinkron, maka wajar saja terjadi kenaikan harga beras yang terus-terusan, ditambah peredaran beras oplosan yang melenggang bebas selama bertahun-tahun.
2. Menurut PPATK, alasan pemblokiran rekening pasif adalah sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan rekening itu untuk tindak pidana seperti jual beli rekening, pencucian uang, korupsi, transaksi narkotika, dan judi online. Namun pemblokiran rekening pasif sebagai upaya untuk pencegahan itu, melanggar prinsip praduga tak bersalah sebagai salah satu asas utama dalam upaya penegakan hukum pidana.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 31 Juli 2025
