EKONOMI
1. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat angka pemutusan hubungan kerja (PHK) periode Januari-Juni 2025 naik 32,19%, menjadi 42.385 orang. Gelombang PHK di paruh pertama tahun ini melonjak drastis dibandingkan periode yang sama 2024, yakni 32.064 orang. Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel mengatakan, kenaikan volume PHK di dalam negeri disebabkan oleh gejolak ekonomi global dan perang tarif antara negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia. Situasi ini mengharuskan industri dalam negeri melakukan efisiensi, termasuk memangkas jumlah pekerjanya. Industri yang paling dominan mengurangi jumlah tenaga kerja adalah sektor manufaktur.
2. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, membantah rekening tidak aktif atau rekening dormant yang dibekukan uangnya dirampas negara. Ia mengatakan, kebijakan blokir sementara itu justru untuk melindungi pemilik rekening dari potensi penyalahgunaan. Berdasarkan analisis PPATK, sejak 2020 lebih dari 1 juta rekening diduga berhubungan dengan tindak pidana. Dari jumlah itu ada 150 ribu rekening adalah nominee. Artinya, rekening itu diperoleh dari aktivitas jual beli rekening, peretasan, atau hal lainnya secara melawan hukum.
Terdapat lebih dari 140 ribu rekening dormant dalam kurun waktu 10 tahun lebih. Nilainya mencapai Rp 428,37 miliar. Koordinator Humas PPATK M Natsir Kongah mengatakan, lebih dari 10 juta rekening penerima bansos yang tidak pernah dipakai selama lebih dari 3 tahun. Dana bansos sebesar Rp 2,1 triliun itu hanya mengendap. PPATK juga menemukan lebih dari 2.000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran, yang dinyatakan dormant. Nilainya mencapai Rp 500 miliar.
3. Menkeu Sri Mulyani memastikan pemerintah akan menyuntikkan modal untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KMP) melalui APBN. Modal tersebut termasuk yang berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang disimpan di Bank Indonesia. Lalu disalurkan lewat anggota Himpunan Bank Negara (Himbara). Dalam APBN 2024, pemerintah tercatat memiliki SAL mencapai Rp 457,5 triliun, yang terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) selama bertahun-tahun. Anggaran tersebut akan dimaksimalkan untuk memberi pinjaman modal 80.000 KMP.
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan kebijakan Dana Desa jadi jaminan KMP mengajukan pinjaman ke bank sebagai mitigasi risiko jika kreditnya macet. Menurut dia, kebijakan ini menjadi solusi terbaik. Sebab, pemerintah tidak ingin Non Performing Loan (NPL) perbankan – pinjaman bank yang pembayarannya terlambat atau kemungkinan besar tidak akan dilunasi oleh peminjam -, terutama Himbara, meningkat imbas gagal bayar pinjaman KMP. Kebijakan ini untuk meyakinkan pihak bank, agar tak ada keraguan untuk memberikan pinjaman.
4. Menkeu sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi anggaran untuk paket stimulus ekonomi hingga Juni 2025 mencapai Rp 13,6 triliun. Ia menjelaskan, paket stimulus yang disiapkan pemerintah untuk triwulan II-2025 dialokasikan sebesar Rp 24,4 triliun. Rinciannya, diskon transportasi sebesar Rp 0,94 triliun berupa insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat, kereta api, dan kapal laut.
Selain itu, penebalan bansos Rp 11,9 triliun berupa kartu tambahan Kartu Sembako Rp 200.000 dan bantuan 10 kg beras bagi 18,3 juta keluarga. Lalu, Bantuan Subsidi Upah Rp 10,72 triliun bagi 17 juta buruh serta 288 guru Kemendikdasmen dan 277 guru Kemenag. Diskon tarif tol Rp 0,65 triliun. Dan, perpanjangan diskon 50% iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 0,2 triliun bagi perusahaan industri padat karya tertentu.
POLITIK
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq, hari ini meminta 9 pelaku penyerangan dan perusakan rumah doa milik jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) Anugerah yang telah ditangkap polisi mendapat hukuman berat. Kejadian tersebut berlangsung pada Minggu (27/7/2025) di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Rekaman video peristiwa penyerangan dan perusakan rumah itu menjadi viral. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai juga minta para pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses secara hukum.
Menurut Pendeta F Dachi, yang memimpin GKSI Anugerah, peristiwa itu bermula dari kesalahpahaman warga. Sebagian warga menganggap rumah yang digunakan sebagai tempat pendidikan agama Kristen adalah gereja, padahal bukan gereja. Polisi sudah menangkap 9 pelaku perusakan, yang wajahnya terlihat dalam video yang viral.
HUKUM
1. Kejaksaan Agung telah memanggil 2 dari 6 perusahaan dalam kasus dugaan korupsi penyaluran subsidi beras. Dua perusahaan tersebut yakni PT Unifood Candi Indonesia dan PT Subur Jaya Indotama. Kapuspenkum Anang Supriatna mengatakan, perusahaan PT Wilmar Padi Indonesia, PT Food Station, dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa) meminta penjadwalan ulang. Sementara PT Belitang Panen Raya mangkir.
Kejagung hanya akan mendalami kasus dugaan korupsi dalam penyaluran beras oleh 6 produsen beras, bukan kasus dugaan beras oplosan. Anang menjelaskan dalam menyalurkan beras subsidi, terdapat dana yang dikeluarkan oleh negara. Kejagung ingin memastikan penyaluran dana tersebut sesuai dengan ketentuan.
2. Kejagung tengah memproses penetapan eks Staf Khusus (Stafsus) Mendikbudristek era Nadiem Makarim, Jurist Tan, untuk masuk daftar pencarian orang (DPO). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan, status DPO Jurist Tan diproses setelah tiga kali mangkir dari panggilan Kejagung sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook tahun 2020-2021, yang memakan anggaran sebesar Rp 9,3 triliun.
TRENDING MEDSOS
1. Warganet di X tengah ramai menyoroti kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang melakukan pemblokiran rekening bank yang dormant atau tidak digunakan bertransaksi selama lebih dari tiga bulan. Banyak warganet merasa dipersulit dengan kebijakan baru tersebut. Bila masyarakat yang rekeningnya terblokir ingin rekeningnya dibuka kembali, mereka harus mengurus pengajuan keberatan untuk kemudian dilakukan proses review dan pendalaman dari bank yang memakan waktu sampai 15 hari kerja. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pembukaan kembali rekening tersebut dinilai merugikan masyarakat menengah ke bawah. Dalam sebuah meme yang viral, warganet ramai mengkritisi kebijakan pemerintah yang akhir-akhir ini gemar “mengeklaim barang nganggur” seperti tanah dan kini rekening bank milik warga, tapi pura-pura tidak lihat alias abai ketika banyak warganya yang menganggur.
2. Nama “Kwik Kian Gie” trending di X, setelah ekonom senior Kwik Kian Gie meninggal dunia pada Senin, 28 Juli 2025 pukul 22.00 WIB di usia 90 tahun. Almarhum Kwik dikenal aktif sebagai fungsionaris PDI-Perjuangan dan pernah menjabat sebagai Menteri Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (1999-2000) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional & Ketua Bappenas (2001-2004).
HIGHLIGHT
1. Ada situasi kontradiksi terkait kebijakan pemerintah dengan kondisi objektif yang terjadi di sektor riil. Tsunami PHK terus menerjang, dan sektor manufaktur yang paling banyak mengurangi pekerja. Padahal di saat yang sama, pemerintah sedang giat-giatnya gembar-gembor soal hilirisasi. Padahal hilirisasi dan manufaktur adalah dua hal yang saling berkaitan erat. Hilirisasi merujuk pada proses pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi, sedangkan manufaktur adalah kegiatan produksi barang dalam industri. Layak dipertanyakan, apakah pemerintah serius dalam menggalakkan hilirisasi itu atau hanya slogan kosong untuk membungkus agenda khusus di sebaliknya.
2. Masih hangat dalam ingatan peristiwa pembubaran kegiatan keagamaan Kristen disertai perusakan tempat kegiatan tersebut di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada 27 Juni 2025, peristiwa serupa berulang di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat pada 27 Juli 2025. Satu peristiwa dengan peristiwa berikutnya hanya berselang sebulan, meskipun lokasinya berjauhan. Kasus semacam itu selalu berulang terjadi dari tahun ke tahun, seolah tiada henti. Meskipun di kalangan elite dan petinggi umat beragama selalu mengatakan bahwa kerukunan beragama di Indonesia berjalan baik, tapi fakta di bawah tidaklah demikian. Berarti ada yang kurang tepat dipahami oleh sebagian rakyat tentang arti kerukunan beragama.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 29 Juli 2025
