HUKUM
1. Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan (3,5 tahun) penjara dan denda Rp 250 juta terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Membacakan putusannya, Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto menyatakan Hasto tidak terbukti atas dakwaan pertama mengenai perintangan penyidikan kasus Harun Masku. Namun dalam amar putusannya, hakim menyatakan Hasto terbukti bersalah turut serta melakukan tindak pidana suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait PAW anggota DPR 2019-2024.
Sebelumnya Jaksa KPK menuntut hukuman penjara selama 7 tahun untuk Hasto atas dakwaan melakukan dua pelanggaran hukum, yakni perintangan penyidikan Harun Masiku dan penyuapan.
Setelah selesai persidangan, Hasto menyatakan sudah mendapat kabar jauh hari bahwa dia akan dihukum antara 3-4 tahun penjara. Dia yakin bahwa kasusnya ini adalah penggunaan kekuasaan melalui jalur hukum. Hasto bertekad akan terus melakukan perlawanan melalui upaya banding.
2. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar dari 16 tahun menjadi 18 tahun penjara. Ketua Majelis Hakim PT DKI Jakarta Albertina Ho menyatakan, Zarof terbukti melakukan pemufakatan jahat dalam percobaan suap hakim kasasi yang menyidangkan perkara pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur dan menerima gratifikasi. Saat menggeledah rumah Zarof, tim penyidik Kejagung menemukan uang tunai dalam berbagai mata uang dengan total nilai sekitar Rp 920 miliar, dan emas batangan seberat 50 kg.
3. KPK tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi proyek Digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023. Proyek tersebut dilaksanakan tanpa melalui tender. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, hari ini mengungkapkan 4 saksi akan diperiksa. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang melibatkan mantan Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan yang divonis hukuman 9 tahun penjara karena meneken perjanjian kerja sama dengan korporasi asal Amerika Serikat, Corpus Christi Liquefaction (CCL) LCC, yang menyebabkan kerugian negara mencapai USD 113,8 juta.
EKONOMI
1. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin ekstrem Indonesia mencapai 2,38 juta orang per Maret 2025, turun 0,99% dibandingkan September 2024 yang mencapai 2,78 juta orang. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono mengatakan, angka tersebut juga turun 1,18 juta orang jika dibandingkan data sepanjang 2024 yang mencapai 3,56 juta orang. Selain itu, ada disparitas kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan. Tingkat kemiskinan perkotaan 6,73%, meningkat 0,07 poin dari 6,66% pada September 2024. Sementara kemiskinan di pedesaan sebanyak 11,03%, turun 0,31 poin dibandingkan September 2024. BPS menggunakan batas garis kemiskinan Maret 2025, Rp 609.160 per kapita per bulan.
2. BPS juga mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia turun pada Maret 2025. Rasio gini per Maret 2025 di angka 0,375, turun 0,006 poin dari posisi 0,381 pada September 2024. Artinya, secara nasional, distribusi pengeluaran masyarakat Indonesia sedikit lebih merata. Ketimpangan di perkotaan masih jauh lebih tinggi dibanding pedesaan.
Porsi pengeluaran kelompok penduduk terkaya tercatat turun. Namun ketimpangan konsumsi antarkelompok penduduk masih tetap lebar. Kelompok 20% penduduk terkaya menyumbang 45,56% dari total pengeluaran nasional per Maret 2025. Angka ini turun dibandingkan September 2024 sebesar 46,24% dan juga dari 45,91% pada Maret 2024. Kelompok 40% penduduk termiskin mencatatkan porsi pengeluaran 18,65% per Maret 2025, naik dari 18,41% pada September 2024 dan 18,40% pada Maret 2024.
Sementara, 40% kelompok penduduk menengah hanya menyumbang 35,79% dari total pengeluaran nasional. Naik dari September 2024 sebesar 35,35% dan Maret 2024 yang 35,69%. Porsi ini masih tertinggal dari kelompok 20% terkaya yang menikmati 45,56% konsumsi nasional, dan kelompok 40% termiskin yang menguasai 18,65% pengeluaran. Ini mengindikasikan struktur konsumsi yang timpang, di mana kelompok menengah tak cukup kuat mengimbangi kelompok kaya, dan tak cukup kecil untuk mendapat perlindungan sosial seperti kelompok miskin.
3. Gara-gara praktik oplosan, pemerintah akan menghapus standar kualitas beras premium dan medium. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, beras nanti akan dibagi dua kategori, yakni beras biasa dan beras khusus. Beras khusus meliputi varietas berbeda seperti beras ketan atau impor seperti basmati dan japonica. Menanggapi hal itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan akan menyesuaikan Peraturan Badan Pangan Nasional terkait persyaratan mutu beras.
POLITIK
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, mengusulkan Wapres Gibran agar segera berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menghidupkan aktivitas pemerintahan di wilayah tersebut. Pengaktifan IKN menjadi penting, kata Saan, agar tidak menjadi proyek yang terlantar dan membebani negara. Keberadaan Wapres di IKN akan memberi kepastian bahwa kawasan tersebut tidak dibiarkan kosong.
Selain itu, kata Saan, kehadiran Wapres juga dapat menjadi basis perencanaan lebih konkret mengenai kebutuhan pendukung lainnya, seperti jumlah Aparatur Sipil Negara yang perlu dipindahkan serta kementerian/lembaga yang perlu berkantor di sana. Merespons usulan Saan Mustopa tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah tidak ada rencana menugaskan Wapres Gibran berkantor di IKN.
TRENDING MEDSOS
Warganet mancanegara masih ramai menyoroti perang antara dua negara Asia Tenggara, Thailand dan Kamboja. Banyak warganet yang merasa geram, karena ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dinilai belum dapat memberi dampak nyata dalam penanganan konflik antara negara-negara anggota ASEAN. Salah satu akun X yang mengaku sebagai warga negara Thailand bahkan mencuitkan sebuah gambar meme menyindir ASEAN sebagai organisasi yang tidak berguna. Warganet pun mempertanyakan prinsip ‘non-interference’ dan pendekatan konsensus yang lama dipertahankan ASEAN, yang kali ini dilihat sebagai kendala.
HIGHLIGHT
IKN masih dan akan terus menjadi perhatian. Ada usulan, IKN diubah saja jadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, ada usulan lain supaya dievaluasi, kini ada usulan Wapres Gibran berkantor di sana. Proyek mercusuar ini menjadi problematik mengingat jika dilanjutkan sesuai tahapan yang sudah direncanakan, pemerintah tak mampu membiayai karena anggaran cekak. Namun, jika dihentikan tentu akan menimbulkan masalah politik mengingat duit rakyat yang dikucurkan di situ sudah lebih dari Rp 100 triliun. Lebih baik pemerintah dan DPR segera membahas, dan berkompromi untuk mendapatkan solusi politik supaya masalah masa depan IKN menjadi jelas.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 25 Juli 2025
