EKONOMI
1. Kantor Staf Presiden (KSP) mengungkap, harga beras di seluruh zona telah masuk dalam kategori tidak aman, karena sudah melewati ambang 10% di atas harga eceran tertinggi (HET). Plt Deputi II Bidang Perekonomian KSP Edy Priyono mengatakan, di zona 1 (Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, Sulawesi) harga beras medium sudah sekitar 14% di atas HET, zona 2 (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan) naik 10-11% dari HET, sementara zona 3 (Maluku dan Papua) mencatat lonjakan tertinggi yakni 25-26% di atas HET. Padahal, Presiden Prabowo mengeklaim cadangan di Bulog mencapai 4.2 juta ton.
Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, hingga 21 Juli 2025 harga beras di 205 kabupaten/kota terus mengalami tren kenaikan. Rata-rata harga beras di zona 1 naik 1,95% dibandingkan Juni menjadi Rp 14.488 per kg. Zona 2 naik 1,14% dibanding Juni Rp 15.467 per kg. Di zona 3 kenaikan harga beras mencapai 0,26% dibandingkan Juni. Harga beras tertinggi di zona 3 terjadi di Kabupaten Intan Jaya yang mencapai Rp 54.772 per kg, di Kabupaten Puncak Rp 45.000 per kg, dan Kabupaten Pegunungan Bintang mencapai Rp 40.000 per kg.
2. Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda mengatakan, tanpa konsep bisnis matang, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih berpotensi merugikan perekonomian. Dengan jumlah 80.000 koperasi, pemerintah bisa mengucurkan dana Rp 240 triliun atau Rp 3 miliar per koperasi. Mengacu pada rasio gagal bayar UMKM yang mencapai 4,5%, potensi kerugian per tahun bisa Rp 7 triliun. Jika pinjaman dengan tenor 6 tahun, potensi kerugian kumulatif bisa mencapai Rp 28 triliun. Selain itu, ada potensi pendapatan yang hilang dari sektor perbankan hingga Rp 76,51 triliun selama 6 tahun, karena bank tidak menyalurkan kredit ke sektor yang lebih produktif.
Risiko gagal bayar diperkirakan mencapai Rp 85,96 triliun, yang risikonya ditanggung oleh pemerintah desa lewat dana desa. Ia menyebut, total kerugian perekonomian dari operasional KMP selama 6 tahun bisa mencapai Rp 9,85 triliun yang ditimbulkan dari dana desa yang menjadi jaminan pengembalian dana perbankan. Selain itu, Celios memproyeksi potensi hilangnya lapangan kerja mencapai 824 ribu orang.
3. Himpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan nasional mencatat pertumbuhan pada Juni 2025. Bank Indonesia melaporkan total DPK pada Juni 2025 mencapai Rp 8.991 triliun, naik 6,6% secara tahunan (yoy). Lebih tinggi dibandingkan Mei yang tercatat 3,8% yoy. Kontributor utama pertumbuhan ini datang dari simpanan korporasi yang tumbuh 12,2% yoy menjadi Rp 4.396,6 triliun. Peningkatan signifikan terjadi pada seluruh jenis simpanan, mulai dari giro tumbuh 12,9% yoy menjadi Rp 2.416,5 triliun, tabungan 23,3% yoy menjadi Rp 307,1 triliun, dan simpanan berjangka 9,5% yoy mencapai Rp 1.673,1 triliun.
Di sisi lain, simpanan dari nasabah perorangan hanya tumbuh 1,2% yoy menjadi Rp 4.123,4 triliun. Bahkan pada kategori simpanan berjangka, dana perorangan tercatat terkontraksi 2,1% yoy. Giro perorangan juga terkontraksi 30,8% yoy atau Rp 121,5 triliun. Adapun tabungan perorangan naik tipis 5,3% yoy menjadi Rp 2.587 triliun. Data tersebut menunjukkan korporasi lebih likuid dan ekspansif. Sebaliknya, stagnasi simpanan perorangan bisa mencerminkan tekanan pada daya beli dan konsumsi rumah tangga.
HUKUM
1. Sebanyak 339 WNI terjaring operasi pemberantasan penipuan online yang dilakukan serentak di 15 provinsi Kamboja sejak 14 Juli 2025. Operasi itu menjaring total 2.780 orang, termasuk warga asing. Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja Dr Santo Darmosumarto mengatakan, WNI terbanyak terjaring di Provinsi Poipet, yakni 271 orang. KBRI mencatat lonjakan tajam kasus perlindungan WNI di Kamboja dalam 4 tahun terakhir, terutama terkait kejahatan penipuan online. Pada 2024, dari 3.310 kasus WNI bermasalah yang ditangani KBRI, sekitar 75% terkait penipuan online. Angka ini meningkat lebih dari 250% dibanding 2023. Pada Januari-Juni 2025 tercatat 2.585 kasus, dan 83% terkait penipuan online.
2. Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran kredit kepada perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), yang berada di Solo, Jawa Tengah. Para tersangka itu selain direktur utama Sritex, juga para petinggi bank pemerintah daerah yakni Bank DKI, Bank Jateng, dan BJB. Menurut Kejagung, para tersangka itu bersekongkol dalam pemberian kredit kepada Sritex, sehingga berakibat negara mengalami kerugian Rp 1,08 triliun, yang dihitung dari kredit yang tidak bisa dilunasi oleh Sritex. Kejagung menduga, para pimpinan bank yang menjadi tersangka itu menerima imbalan atau feedback alias fee.
POLITIK
Saat berpidato dalam kongres PSI di Solo pada Minggu (20/7/2025), Presiden Prabowo menyebut gerakan “Indonesia Gelap” dan “Kabur Aja Dulu” dibiayai oleh koruptor. Dia menyatakan, para koruptor itu ingin Indonesia selalu gaduh dan selalu miskin. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai, pernyataan Prabowo itu merendahkan aksi demo yang dilakukan mahasiswa dan sejumlah aktivis dari organisasi masyarakat sipil. Dia menantang pihak Istana untuk membuktikan pernyataan Prabowo tersebut.
TRENDING MEDSOS
Setelah kemarin warganet ramai menyoroti kunjungan Presiden Prabowo ke kediaman mantan Presiden Jokowi, kini warganet lebih ramai menyoroti cuplikan video Prabowo saat memberikan pidato di Kongres Partai Solidaritas Indonesia. Dalam video yang viral tersebut, Prabowo dengan gaya bahasa “nyeleneh” menyebut bahwa masa depan Indonesia cerah. Selain itu, ia juga menyebut gerakan Indonesia Gelap dan #KaburAjaDulu merupakan gerakan yang didanai koruptor dengan membayar orang pintar dan pakar untuk menyebarkan pesimisme “Indonesia Gelap” di media sosial. Warganet lantas mempertanyakan sikap Prabowo yang dinilai terlalu sering berbicara tanpa bukti dan data yang jelas. Sebab sebelumnya, Prabowo pernah mengeklaim bahwa gerakan Indonesia Gelap didanai antek-antek asing, namun kini ia bilang gerakan tersebut didanai koruptor.
HIGHLIGHTS
1. Pada Mei lalu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tembus 3.701.006 ton, yang menandai rekor tertinggi sejak Bulog berdiri pada tahun 1969. Capaian tersebut membuat Presiden Prabowo mengucapkan apresiasi kepada Mentan Amran, seraya menyatakan bahwa tahun 2025 Indonesia menyetop impor beras, dan menandai era baru ketahanan pangan nasional. Hari ini, Kantor Staf Presiden (KSP) dan BPS mengungkap, harga beras di seluruh zona telah masuk dalam kategori tidak aman, karena sudah melewati ambang 10% di atas harga eceran tertinggi (HET). Dari pernyatan Amran dan Presiden itu, dapat dimaknai bahwa ketahanan pangan sebatas pada kuantitas produksi dan cadangan beras yang mencapai di atas kebutuhan nasional. Sementara perkara keterjangkauan harga beras bagi rakyat kebanyakan, adalah perkara lain. Terjadilah ironi: cadangan beras berlimpah, tapi rakyat dihadapkan pada harga beras yang terus naik.
2. Pernyataan Presiden Prabowo terkait dana koruptor di balik narasi-narasi tematik yang didengungkan mahasiswa, memang tendensius. Perlu dibikin terang karena tudingan itu bisa mengganggu proses demokratisasi, mengingat kritik terhadap jalannya pemerintahan adalah bagian dari penyeimbang di alam demokrasi. Bisa jadi tudingan Presiden memang memiliki dasar informasi kuat yang diterima dari kalangan intelejen, namun tidak tertutup kemungkinan hanya cara rezim membungkam kelompok kritis. Mahasiswa dan pemerintah harus duduk bersama menjelaskan secara terbuka terkait isu sensitif tersebut.
3. Progres penanganan kasus Sritex yang merugikan keuangan negara sangat besar, harus diapresiasi dan terus didukung. Kejagung harus terus didorong untuk tidak hanya berhenti pada para pelaku lapangan saja, dalam hal ini para pejabat bank daerah yang memutuskan pencairan dana kredit ke pihak PT Sritex. Potensi-potensi adanya ‘tangan-tangan gelap kekuasaan’ di balik keputusan itu juga harus terus diselidiki dan diungkap secara terbuka.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 22 Juli 2025
