EKONOMI
1. Presiden Prabowo resmi meluncurkan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara serentak di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, hari ini. Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan koperasi yang berlandaskan konsep gotong royong dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian nasional. Hal ini tentu tidak disenangi oleh kelompok kapitalis. Presiden Prabowo juga menyoroti aksi pengusaha-pengusaha nakal. Ia mencontohkan pengusaha penggilingan padi yang tak mau mematuhi ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah, hingga pengusaha nakal melakukan penipuan dengan menempelkan informasi pada label kemasan beras yang tak sesuai isi. Mereka, kata Prabowo, serakah dan bertindak tak lagi sesuai mahzab ekonomi. Ia menyebutnya sebagai “serakahnomics”. Presiden mengaku berulang kali memperingatkan pengusaha-pengusaha yang disebutnya “vampir ekonomi” itu agar tak memanfaatkan penderitaan rakyat.
Dalam laporannya, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, dari 80.000 koperasi tersebut, baru 108 unit yang bisa beroperasi.
2. Presiden Prabowo mengeklaim, angka pengangguran dan kemiskinan absolut mengalami penurunan. Data itu, kata dia kemarin di Kongres PSI, berasal dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar. Namun ia tak menyebut angka penurunannya. Prabowo juga mengeklaim target investasi nasional yang ditetapkan dalam APBN 2025 sudah tercapai lebih cepat, yakni 4 bulan sebelum akhir tahun.
Sebelumnya, BPS menunda rilis data kemiskinan dan tingkat ketimpangan yang semula dijadwalkan pada 15 Juli 2025. BPS beralasan, penundaan itu untuk peningkatan kualitas data yang akan disampaikan ke publik. Wakil Ketua Komisi X DPR Maria Yohana Esti Wijayati mengkritik penundaan itu. Ia mendesak agar data BPS tidak mengandung unsur pesanan, alias permintaan segelintir pihak untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan, pemerintah tengah mengupayakan negosiasi lanjutan dengan pemerintah AS, agar sejumlah komoditas utama dapat dibebaskan dari tarif impor 19% sehingga menjadi 0%. Terutama komoditas yang sangat diperlukan dan tak dapat dihasilkan sendiri oleh AS. Antara lain, kopi, kakao, minyak sawit mentah (CPO), hingga nikel. Dia menyebut daftar komoditas yang ditawarkan cukup banyak dan mempunyai daya saing tinggi, sekaligus menjadi produk yang strategis bagi pasar AS.
POLITIK
Saat menyampaikan pidato politik dalam Kongres PSI kemarin di Solo, Jawa Tengah, mantan Presiden Jokowi menyatakan bahwa saham PSI dimiliki oleh seluruh kader. Tidak ada kepemilikan elite, kata Jokowi, apalagi kepemilikan keluarga. Menurut Ketua Dewan Pembina PSI Jeffrie Geovanie, Jokowi dan keluarganya berperan sangat penting dalam meningkatkan perolehan suara PSI pada Pemilu 2024. Merespons pernyataan Jokowi tersebut, Politisi PDIP Guntur Romli mempertanyakan apakah Jokowi masih memiliki rasa malu atau tidak, sebab pernyataan itu dilontarkan di hadapan anaknya sendiri, Kaesang Pangarep, yang terpilih kembali sebagai Ketum PSI.
HUKUM
1. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari, menilai peradilan terhadap Mendag 2015-2016 Thomas Trikasih “Tom” Lembong dalam kasus korupsi impor gula, dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus suap dan perintangan penyidikan, merupakan peradilan politik. Feri bersama sejumlah tokoh masyarakat sipil lainnya, seperti Usman Hamid dan Prof Sulistyowati menjadi narasumber dalam diskusi hukum di Fakultas Hukum UI, hari ini. Ciri peradilan politik sederhana, lanjut Feri, yaitu memastikan proses peradilan itu bisa membunuh oposisi.
2. Tim Datasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap seorang terduga teroris di Bogor, Jawa Barat. Juru Bicara Densus 88 AKBP Mayndra Eka Wardhana, hari ini mengungkapkan, terduga teroris Y ditangkap pada Jumat pekan lalu di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Namun, Densus 88 tidak menjelaskan kelompok teroris yang menjadi afiliasi Y.
TRENDING MEDSOS
Warganet di X tengah ramai menyoroti sikap Presiden Prabowo yang terlebih dahulu menyambangi rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) setibanya di Kota Solo, pada Minggu (20/7/2025), sebelum menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Banyak warganet yang menyindir kalau kunjungan Prabowo tersebut untuk memberi laporan hasil safari kenegaraan di luar negeri yang dilakukan Prabowo selama kurang lebih dua minggu kepada Jokowi. Alhasil banyak postingan sindiran beredar di X. Salah satunya adalah postingan yang menyebut “Presiden menghadap Mahapresiden”.
HIGHLIGHTS
1. Presiden Prabowo kembali mengungkapkan kegeramannya terhadap pengusaha-pengusaha nakal. Para kapitalis yang mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Ia mengaku berulang kali memperingatkan mereka. Pernyataan semacam itu sudah sering disampaikan Presiden, termasuk terhadap para koruptor. Namun, hingga saat ini kasus korupsi tetap tinggi. Aksi mafia ekonomi, termasuk tindakan mengoplos beras dan tidak sesuai takaran, masih berlangsung. Yang ditunggu sekarang adalah, kebijakan dan aksi nyata pemerintah untuk menghentikan aksi mereka yang disebutnya sebagai “vampir ekonomi”. Bukan sekadar “omon-omon” lagi.
2. Pernyataan Jokowi bahwa PSI bukan milik keluarga maupun elite, tapi milik semua kadernya, tentu membutuhkan definisi lebih lanjut. Sejauh yang dipahami publik sejumlah partai disebut “partai keluarga” karena pimpinan partai itu dipegang oleh orang-orang yang bertalian keluarga seperti PDIP, Demokrat, dan PAN, meskipun dalam anggaran dasar setiap partai itu menyatakan diri sebagai partai yang demokratis. Pada kondisi saat ini, PSI dipimpin kembali oleh anak bungsu Jokowi, Kaesang. Publik tentu masih menunggu komposisi personel pimpinan DPP PSI 2025-2030. Jika Jokowi konsisten dengan pernyataannya tersebut, sudah tentu dia tidak mau dimasukkan dalam struktur kepemimpinan entah di dewan penasihat, dewan pembina, ataupun lembaga lainnya.
3. Desakan Wakil Ketua Komisi X DPR MY Esti Wijayati pada BPS, patut didukung. Rilis resmi dan terbuka angka pengangguran dan kemiskinan yang akurat dan pasti, selayaknya segera dilakukan. Dengan rilis tersebut maka kita mengetahui kondisi riil kemiskinan dan pengangguran saat ini. Data yang akurat dan pasti dari BPS sangat penting, karena dari basis data itulah diharapkan kebijakan-kebijakan publik yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas, dan bisa dinilai. Bukan hanya tampak bagus namun jauh dari realita.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Aliance
Senin, 21 Juli 2025
