HUKUM
1. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah memeriksa sebanyak 25 pemilik merek dagang beras kemasan 5 kg atas dugaan pelanggaran mutu dan takaran. Petinggi Bareskrim Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf mengungkapkan, dari jumlah tersebut sudah diperiksa 6 perusahaan dan 8 merek beras kemasan, di antaranya Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari/Japfa Group.
Langkah Bareskrim Polri tersebut merupakan tindak lanjut atas temuan polisi dan hasil uji kualitas yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) pada 6-23 Juni 2025. Dari kegiatan tersebut disimpulkan ada sebanyak 212 merek beras kemasan yang tidak memenuhi standar, baik dari segi mutu, volume, maupun pelabelan, yang beredar di 10 provinsi.
Kementan menduga, beras kemasan tersebut merupakan oplosan antara beras berkualitas rendah dengan tinggi/premium, tapi dijual dengan harga premium. Dari sampel kasus yang ditemukan oleh polisi di sebuah gudang di Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Banten, pelaku oplosan dapat meraup keuntungan Rp 732 juta hanya untuk periode Desember 2023 hingga Maret 2024, padahal tindak curang itu sudah dilakukan sejak 2019.
2. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, hari ini memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi di Kejagung. Ini pemeriksaan kali kedua terhadap menteri di periode kedua pemerintahan Jokowi tersebut. Nadiem diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019-2023 yang menelan anggaran sekitar Rp 9,9 triliun. Masalah yang ditelusuri Kejagung adalah tentang penetapan Kemendikbudristek ketika itu yang memilih laptop Chromebook, yang khusus berjalan menggunakan sistem operasi Chrome milik Google. Nadiem pun sudah dikenai sanksi pencegahan ke luar negeri.
Dalam pengusutan kasus itu posisi Nadiem menjadi sentral, karena Kejagung tengah mencari bukti pertalian antara investasi Google kepada PT Aplikasi Anak Bangsa alias Gojek, dengan keputusan Kemendikbudristek memilih pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem merupakan pendiri sekaligus pemegang saham utama Gojek. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menjelaskan, Kejagung berupaya mencari bukti apakah pertalian itu mempengaruhi keputusan Kemendikbudristek dalam memilih Chromebook.
POLITIK
Ketua DPR Puan Maharani, hari ini meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon memberikan penjelasan kepada DPR mengenai penetapan Hari Kebudayaan Nasional (HKN) yang jatuh pada 17 Oktober, yang bertepatan dengan hari lahir Presiden Prabowo Subianto. Permintaan Puan tersebut disampaikan setelah keputusan Menbud Fadli Zon itu menuai keriuhan di masyarakat. Puan menekankan bahwa kebudayaan adalah milik seluruh rakyat Indonesia, lintas generasi dan golongan, sehingga penetapan HKN tidak boleh dilakukan secara sepihak atau mengandung unsur eksklusivitas.
EKONOMI
1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, dari 55,9 juta hektare tanah yang telah terpetakan dan bersertifikat (HGU dan HGB), 48% di antaranya (lebih dari 26,8 juta hektare), dikuasai hanya oleh 60 keluarga. Sebagian besar lahan tersebut memang tercatat atas nama sejumlah perusahaan berbeda. Namun, kepemilikannya hanya 60 keluarga. Menurut dia, hal ini terjadi akibat permasalahan struktural di masa lampau yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang masif.
2. Kementerian Keuangan telah membentuk direktorat baru yang khusus mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Direktorat tersebut, Direktorat Potensi dan Pengawasan PNBP, berada di bawah Direktorat Jenderal Anggaran. Dirjen Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, pembentukan direktorat baru ini dalam rangka menjaga penerimaan negara dari PNBP yang berkurang Rp 90 triliun setelah komponen dividen BUMN dialihkan ke Danantara. Direktur Penyusunan APBN Rofyanto Kurniawan menargetkan, mampu menambal sumber dana yang hilang itu setengahnya, yakni sekitar Rp 40 triliun.
3. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, realisasi belanja bunga utang 2024 yang mencapai Rp 488,4 triliun dikelola dengan prudent dan terukur. Ia mengatakan akan tetap mewaspadai indikator kesehatan bunga utang termasuk risiko-risiko yang muncul. Sepanjang Januari-Juni 2025, pemerintah telah menghabiskan Rp 257,08 triliun untuk membayar bunga utang. Hingga akhir tahun, pembayaran bunga utang diperkirakan mencapai Rp 552,1 triliun atau hampir 16% dari outlook belanja negara.
TRENDING MEDSOS
Warganet di X tengah ramai menyoroti video Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menilai ada agenda politik di balik isu soal ijazah palsu dan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi curiga agenda besar politik itu ingin menurunkan reputasi dirinya. Warganet pun banyak yang merespon negatif karena menilai pernyataan Jokowi terkesan “memfitnah” dan banyak “ngeles”.
HIGHLIGHTS
1. Langkah Kejagung mengusut pertalian investasi Google pada Gojek dengan pengadaan laptop Chromebook oleh Kemendikbudristek di era menteri Nadiem Makarim, patut diapresiasi. Di sini perlu dibedah ada tidaknya perdagangan pengaruh alias kolusi. Publik berharap pola kolutif semacam itu perlu ditelusuri lebih jauh pada kementerian lain, juga dalam kaitan investasi Telkomsel di Gojek. Di sini sebagian publik juga sudah bersuara keras ada belitan kolutif yang menyebabkan investasi Telkomsel, yang merupakan BUMN, berpotensi mengalami kerugian sangat besar. Ditunggu langkah lanjut Kejagung, supaya terkesan adil.
2. 26,8 juta hektare lahan produktif dikuasai 60 keluarga. Problem seperti inilah yang menyengsarakan rakyat karena adanya privilege yang diberikan penguasa kepada keluarga-keluarga tertentu. 60 nama bukan daftar panjang meskipun ulahnya pasti berdampak panjang terkait kesenjangan hukum, ekonomi, hingga dampak sosial lainnya. Langkah berani Menteri Nusron akan semakin menemukan kelasnya jika dia juga berani merilis secara terbuka nama-nama 60 orang tersebut. Rilis terbuka itu harus pula disertai data: siapa menguasai berapa luas lahan, di mana, dan sejak kapan masing-masing punya hak khusus mengelola lahan tersebut.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 15 Juli 2025
