POLITIK
1. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional (HKN), tapi tidak termasuk libur nasional. Alasan penetapan ini adalah untuk memperkuat kesadaran kolektif bangsa Indonesia tentang pentingnya pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Tanggal 17 Oktober dipilih berdasarkan pertimbangan historis. Yakni pada 17 Oktober 1951, Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) yang menetapkan lambang Negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai bagian integral dari identitas bangsa.
Tanggal PP itu persis sama dengan tanggal kelahiran Presiden Prabowo, 17 Oktober 1951. Merespons keputusan Menbud Fadli Zon tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengaku bahwa selama melakukan rapat beberapa kali dengan Komisi X DPR yang membidangi kebudayaan, Fadli Zon dan jajarannya tidak pernah membahas ataupun mewacanakan penetapan HKN.
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, kemarin menyatakan, pemerintah akan mengambil alih lahan yang tidak dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi atau pembangunan apa pun selama 2 tahun berturut-turut. Kebijakan ini diberlakukan terhadap tanah yang sudah bersertifikat baik Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), maupun Hak Pakai.
Kata Nusron, proses pengambilalihan itu dilakukan melalui serangkaian tahapan mulai dari pemberitahuan awal, lalu surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Setelah itu, jika dalam kurun waktu total 587 hari sejak surat pertama tidak ada perubahan, tanah tersebut akan ditetapkan sebagai objek land reform atau reforma agraria.
SOSIAL
1. Hari ini dimulai tahun ajaran baru 2025/2026 untuk sekolah TK, SD, SMP, dan SMA, yang sekaligus juga dimulainya pendidikan Sekolah Rakyat. Peresmian beroperasinya sekolah ini dilakukan oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Gus Imin) di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10, Kabupaten Bogor. Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah yang bertujuan memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan.
Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. SR yang dikelola oleh Kementerian Sosial ini menggunakan model asrama atau boarding school yang menyediakan pendidikan 100% gratis untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
2. Tahun ajaran baru di SD Negeri Minomartani II, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), hanya ditandai dengan kehadiran 2 siswa kelas 1. Sekolah ini sepi peminat sejak tahun ajaran yang lalu, yang juga hanya mendapat 2 siswa. Berdasarkan data, dari total 374 SD Negeri di Sleman, ada 62 sekolah yang menerima murid kurang dari 10 orang, termasuk 11 sekolah yang hanya menerima di bawah 5 siswa dalam Seleksi Penerimaan Siswa Baru (SPMB) 2025, salah satu di antaranya SDN Minomartani II itu.
EKONOMI
1. Presiden Prabowo dan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menyepakati perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement — CEPA) di Brussels, kemarin. Prabowo mengeklaim, IEU-CEPA akan membuat hampir semua tarif perdagangan antara RI-UE akan menjadi 0%. Rencananya, IEU-CEPA ditandatangani pada September dan secepatnya diratifikasi.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, yakin IEU-CEPA akan mendongkrak nilai perdagangan kedua pihak. Pada 2024, nilai perdagangan RI dan UE mencapai USD 30,1 miliar atau 27,3 miliar euro, terdiri atas ekspor UE ke Indonesia 9,7 miliar euro, dan impor UE dari Indonesia senilai 17,5 euro. Anin merujuk pada perjanjian serupa antara Vietnam dengan UE yang mendongkrak nilai perdagangan 20%, dari 56 miliar euro menjadi 67 miliar euro.
2. Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai USD 435,6 miliar pada Mei 2025 (setara Rp 7.063 triliun), naik 6,8% secara tahunan (yoy). Direktur Eksekutif Dept Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso mengatakan, posisi itu tumbuh lebih rendah dibanding pertumbuhan April yang 8,2% yoy. BI mengeklaim struktur ULN tetap sehat, tercermin dari rasio ULN terhadap PDB terjaga 30,6%, dan didominasi utang jangka panjang.
Jumlah ULN pemerintah pada Mei 2025 mencapai USD 209,6 miliar, tumbuh 9,8% yoy, lebih rendah dari pertumbuhan 10,4% yoy pada April 2025. Sementara ULN swasta tercatat USD 196,4 miliar, terkontraksi 0,9% yoy. Penurunan ini lebih besar dibandingkan kontraksi pada April 2025 sebesar 0,4% yoy.
3. Bulog memperketat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Setiap pembelian beras kini harus disertai foto pembeli dan diunggah ke aplikasi resmi Bulog, guna mencegah penyelewengan dan memastikan program tepat sasaran. Dirut Bulog Ahmad Rizal mengatakan, pengecer wajib menandatangani surat pernyataan tidak melanggar aturan, serta bersedia dikenakan sanksi hukum jika menyelewengkan beras. Sanksinya denda Rp 2 miliar, atau penjara maksimal 4 tahun.
TRENDING MEDSOS
Warganet di X tengah ramai menyoroti pernyataan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, yang mengumumkan bahwa Uni Eropa mengadopsi kebijakan visa cascade untuk paspor Indonesia yang mengajukan visa Schengen. Pemilik visa Schengen multi entry dapat masuk ke wilayah Uni Eropa berulang kali dengan satu dokumen visa yang sama. Kebijakan itu diklaim dapat mempermudah warga Indonesia yang ingin berkunjung, belajar, dan berjejaring di Uni Eropa. Warganet pun ramai mengapresiasi kebijakan visa dari Uni Eropa untuk Indonesia tersebut.
HIGHLIGHT
Menteri Kebudayaan Fadli Zon nampaknya punya cara kerja yang khas: suka nyelonong dan cuek pada kritik. Penetapan Hari Kebudayaan 17 Oktober tiba-tiba saja sudah diteken. Mitra kerjanya yakni Komisi X DPR tak pernah sekali pun diajak membahasnya, sebagaimana kesaksian Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani. Pun soal keputusan dia untuk menulis ulang sejarah Indonesia, baru dibahas di DPR setelah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Tim penulis buku sudah jauh hari dia bentuk. Meskipun ada desakan dari Komisi X dan sebagian publik supaya penulisan ulang sejarah itu ditunda, dia tetap pantang mundur. Keputusan dia menetapkan Hari Kebudayaan 17 Oktober ini mungkin juga akan menyulut kontroversi karena tanggalnya bertepatan dengan ulang tahun Presiden Prabowo, junjungannya sejak dulu. Namun, sudah bisa dipastikan dia akan cuek saja.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 14 Juli 2025
