POLITIK
1. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra kemarin menyatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberi tugas khusus kepada Wapres Gibran untuk menangani persoalan di Papua, sehingga mungkin akan berkantor di Papua. Pernyataan Yusril tersebut dibantah hari itu juga oleh Mendagri Tito Karnavian. Dia bilang, berdasarkan UU Otonomi Khusus Papua, Wapres bertugas sebagai koordinator Badan Percepatan Pembangunan Papua, sama seperti tugas Wapres ke-13 Ma’ruf Amin. Hari ini Yusril meralat ucapannya tersebut.
Menurut Yusril, tugas Wapres yang dia maksud tercantum pada UU tentang Otonomi Khusus Papua. Atas dasar itu Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres No. 121 Tahun 2022 untuk percepatan pembangunan Papua, yang dijalankan oleh Badan Percepatan Pembangunan Papua. Badan ini diketuai oleh Wakil Presiden dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan satu orang wakil dari setiap provinsi yang ada di Papua. Jadi, kata Yusril, Wapres Gibran tidak berkantor di Papua.
2. Sebagai koordinator badan khusus tersebut, Wapres Gibran semenjak dilantik 20 Oktober 2024 hingga hari ini belum pernah menginjakkan kaki di tanah Papua. Pada awal Januari 2025 dia diagendakan berkunjung ke Merauke, Papua Selatan, tapi batal, dengan alasan ada kegiatan kenegaraan yang tidak bisa ditinggalkan. Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan NKRI Lenis Kogoya, yang orang Papua, mengungkapkan Gibran belum pernah berkunjung ke Papua. Dia berharap Gibran mencontoh Jokowi, yang berulang kali berkunjung ke Papua.
3. Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Letjen Novi Helmy Prasetya dari jabatan Dirut Perum Bulog setelah menjabat sekitar 5 bulan. Pihak TNI mengungkapkan, Letjen Novi berniat tetap berkarier di militer. Berdasarkan UU TNI, tentara yang ditugaskan di lembaga sipil di luar 14 lembaga yang ditetapkan dalam UU itu, wajib mengundurkan diri atau pensiun dini dari militer. Sebagai penggantinya, Erick Thohir mengangkat Mayjen Rizal Ramdhani sebagai Dirut Bulog. Menurut Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas, seharusnya Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto segera memproses pensiun dini Mayjen Ahmad Rizal supaya kasus yang terjadi pada Letjen Novi Helmy tidak berulang.
HUKUM
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin telah menguasai kembali 2,09 juta hektare lahan di berbagai wilayah Indonesia selama periode Februari hingga Juni 2025. Ketua Pelaksana Satgas PKH Febrie Adriansyah, yang menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, hari ini menjelaskan, lahan yang dikuasai meliputi perkebunan sawit dan lahan di kawasan taman nasional yang diserobot. Sebagian lahan yang dikuasai kembali itu sebelumnya dikelola Duta Palma Group, dan telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
EKONOMI
1. Hasil studi Center of Economic and Law Studies (Celios) menunjukkan, pengenaan tarif impor 32% untuk barang asal Indonesia ke AS akan diberlakukan 1 Agustus mendatang, berdampak pada hilangnya serapan kerja hingga 1,2 juta orang. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira memperkirakan, ada penurunan nilai ekspor sebesar Rp 105,98 triliun dan pendapatan masyarakat terkoreksi Rp 143,87 triliun. Pertumbuhan ekonomi RI hanya bisa 4,7-4,8% (yoy).
Ia menilai, AS tetap mengenakan tarif 32% menunjukkan kegagalan tim negosiasi pimpinan Menko Ekonomi Airlangga Hartarto. Karena, strategi negosiasi RI seakan terlalu bertumpu pada pembukaan kran impor produk migas AS hingga USD 15,5 miliar, padahal keputusan AS mengenakan peningkatan tarif impor dilatarbelakangi oleh pertimbangan geopolitik daripada sekadar transaksi dagang.
2. Menkeu Sri Mulyani memastikan pemerintah akan memberikan penjaminan bagi Koperasi Desa Merah Putih (KMP) jika mengalami gagal bayar. Pemerintah, kata dia, akan turun tangan dengan instrumen APBN melalui Dana Desa. Sri Mulyani memastikan Dana Desa sebesar Rp 70 triliun per tahun bisa menjadi penjamin untuk pengelolaan koperasi desa. Saat ini, pemerintah tengah membahas struktur dalam koperasi desa serta hubungannya dengan Dana Desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat pada koperasi desa tersebut.
3. Kinerja penjualan eceran yang tercermin dalam Indeks Penjualan Riil (IPR) kembali mengalami kontraksi 1,3% secara bulanan pada Mei 2025, dari 235,5 pada April menjadi 232,4. Kontraksi ini lebih moderat ketimbang April yang 5,1% (mtm). Menurut Kepala Dept Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso, lebih rendahnya kontraksi Mei karena terbantu libur cuti bersama Waisak dan Kenaikan Yesus Kristus.
BI memperkirakan kinerja penjualan eceran akan meningkat pada Juni 2025. IPR Juni 2025 diperkirakan tumbuh 2,0% (yoy), atau mencapai level 233,7. Secara bulanan, penjualan eceran pada Juni 2025 juga diperkirakan tumbuh sebesar 0,5% (mtm) yang didorong oleh peningkatan penjualan di sebagian besar kelompok barang, terutama kelompok peralatan informasi dan komunikasi, bahan bakar kendaraan bermotor serta barang budaya dan rekreasi.
TRENDING MEDSOS
Kata “Papua” trending di X, setelah warganet ramai menyoroti beda pernyataan dua menteri terkait penugasan khusus Presiden Prabowo kepada Wapres Gibran untuk mempercepat pembangunan di Papua. Mendagri Tito mengklarifikasi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang sempat mengatakan bahwa Gibran akan berkantor di Papua. Esok harinya, Yusril meluruskan ke media bahwa Wapres Gibran tidak berkantor di Papua, namun memiliki kantor di Papua yang digunakan untuk koordinasi lapangan. Warganet pun dibuat heran dengan cara koordinasi di antara menteri Prabowo yang dinilai kurang firm sebelum menyampaikan informasi penting ke media.
HIGHLIGHTS
1. Pernyataan Menteri Yusril kemarin mengenai Wapres Gibran yang akan mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo untuk mengurus masalah Papua dibantah oleh Mendagri Tito Karnavian. Pernyataan 2 menteri dalam 1 kabinet yang bertentangan tersebut, yang hari ini diralat sendiri oleh Yusril, semakin menyuburkan spekulasi adanya faksi-faksi di dalam kabinet, serta buruknya komunikasi dan koordinasi.
2. Kembali berulang, jabatan Dirut Perum Bulog diberikan kepada perwira tentara aktif. Padahal berdasarkan UU TNI jelas tidak boleh jabatan itu dipegang oleh tentara aktif. Itu pula yang menyebabkan Letjen Novi Helmy Prasetya melepas jabatan tersebut yang baru dijalani selama 5 bulan, karena dia memilih tetap aktif di TNI. Kini Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk lagi tentara aktif sebagai Dirut Bulog, yakni Mayjen Rizal Ramdhani. Kesalahan yang sama diulang kembali.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 9 Juli 2025
