POLITIK
1. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, membantah penunjukan Letjen (Purn) Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai didasarkan pada faktor kedekatan dia dengan Presiden Prabowo. Djaka dilantik sebagai Dirjen Bea Cukai oleh Menkeu Sri Mulyani pada Jumat (23/5/2025). Kata Muzani, Djaka ditunjuk memegang jabatan tersebut supaya dapat memberi keuntungan lebih besar bagi penerimaan negara. Djaka adalah prajurit Kopassus saat Prabowo menjabat sebagai komandan jenderal pasukan elite TNI AD tersebut.
Djaka Budi Utama menjadi anggota Tim Mawar yang dibentuk atas restu Prabowo. Tim ini bertanggung jawab atas terjadinya penculikan aktivis pada 1997-1998, yang digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Djaka kemudian mendapat vonis hukuman penjara satu tahun empat bulan oleh Pengadilan Militer II pada 1999, yang dikuatkan oleh Mahkamah Militer Agung pada 2000, namun tidak dipecat dari dinas militer. Setelah menjalani hukuman, dia meneruskan kariernya di TNI dan mendapat pangkat terakhir letjen sebelum mengundurkan diri dari TNI karena ditunjuk menjadi Dirjen Bea Cukai.
2. Seorang penulis opini di situs media berita detik.com, dengan judul “Jenderal di Jabatan Sipil: Di Mana Merit ASN?” mengaku mendapat dua kali intimidasi, sehingga merasa terancam dan mengalami ketakutan. Dalam satu hari, dia mengalami dua kali ditendang saat berkendara sepeda motor oleh dua orang bersepeda motor, sampai terjatuh. Penulis itu menduga intimidasi itu terkait tulisan opininya di detik.com, sehingga dia meminta dengan sangat supaya tulisan itu dicabut. Pihak redaksi media tersebut kemudian mencabut tulisan itu.
Merespons peristiwa tersebut, Koordinator Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Erick Tanjung, menilai intimidasi itu merupakan upaya pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat warga negara. Dia mendesak kepala negara untuk turun tangan menyelesaikan persoalan ini karena mengancam demokrasi. Erick minta agar Presiden Prabowo menjamin perlindungan kebebasan berekspresi rakyatnya.
3. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kemarin memastikan bahwa belum ada pembahasan mengenai reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih. Meski begitu, Prasetyo menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto rutin melakukan evaluasi para menteri. Pernyataan Prasetyo tersebut merespons kabar yang berembus di publik tentang sejumlah menteri bakal diganti, salah satunya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang dikabarkan akan menempati pos duta besar RI untuk Amerika Serikat.
4. Setelah melakukan pengumpulan bukti atas tragedi ledakan amunisi TNI AD di Garut, Jabar, pada Senin, 12 Mei 2025, yang menewaskan 9 warga sipil dan 4 prajurit TNI AD, Komnas HAM menyimpulkan bahwa korban sipil yang dilibatkan dalam pemusnahan amunisi tersebut tidak dibekali pelatihan bersertifikasi dan hanya belajar secara otodidak. Padahal, kata Anggota Komnas HAM RI, Uli Parulian Sihombing, berdasarkan pedoman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, pelibatan sipil dalam urusan amunisi harus memiliki keahlian yang spesifik. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, mengatakan bahwa temuan Komnas HAM tersebut akan dijadikan salah satu bahan pertimbangan evaluasi internal.
EKONOMI
1. Pemerintah telah merealisasikan penarikan utang baru Rp 304 triliun hingga akhir April 2025 untuk mendanai defisit APBN. Nominal penarikan utang dalam 4 bulan awal tahun ini, sudah setara 39,2% dari target APBN Rp 775,9 triliun. Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono menjelaskan, pembiayaan APBN dari utang itu terdiri atas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman. Sementara pembiayaan melalui non-utang tercatat sebesar Rp 24,8 triliun. Dibandingkan bulan sebelumnya, penambahan jumlah pembiayaan utang sepanjang April itu sebanyak Rp 33,6 triliun. Sementara pembiayaan anggaran tercatat naik Rp 29,2 triliun dari akhir Maret 2025.
2. Pemerintah akan mengeluarkan paket ekonomi pada 5 Juni mendatang. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, paket itu terdiri atas 6 insentif untuk mendorong aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat, khususnya selama libur sekolah Juni-Juli 2025. Ke-6 insentif itu adalah subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp 7 juta, bantuan pangan periode Juni-Juli, bantuan subsidi upah (BSU) seperti saat pandemi Covid-19, maupun diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, diskon tarif listrik, diskon tarif tiket pesawat lewat PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP), dan diskon tarif tol.
Airlangga mengatakan, khusus untuk BSU, nominal pemberian uang yang diberikan kepada para pekerja bergaji di bawah UMP sampai Rp 3,5 juta, akan lebih kecil daripada saat Covid-19 yang sebesar Rp 600 ribu per bulan sebanyak 4 kali. Sedangkan diskon tarif listrik akan serupa seperti awal tahun ini, yakni sebesar 50%, tapi kali ini hanya diberikan kepada pelanggan yang menggunakan daya 1.300 VA ke bawah, dari sebelumnya sampai dengan 2.200 VA. Diskon tarif tiket pesawat akan berlaku seperti saat mudik Lebaran 2025.
3. Ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalita Situmorang, menilai 6 insentif perekonomian yang mulai berlaku pada 5 Juni 2025, cukup strategis dalam memperkuat daya beli masyarakat. Terlebih, momentum insentif tersebut bertepatan dengan sejumlah faktor pendukung, seperti menjelang Idul Adha, periode fase pembayaran gaji termasuk penyaluran gaji ke-13 ASN bulan Juni, serta periode sebelum musim tahun ajaran baru untuk siswa sekolah. Kombinasi faktor-faktor itu, kata Anna, mendorong optimisme konsumen sekaligus menciptakan ruang akselerasi.
HUKUM
Polda Metro Jaya menetapkan 30 orang anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) Pemuda Pancasila (PP) sebagai tersangka kasus bentrokan di Rumah Sakit (RS) Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Kasusnya bermuara pada penolakan ormas itu terhadap pembangunan sistem parkir elektronik di RS tersebut pada Rabu malam, 21 Mei 2025, Mereka beralasan, perparkiran di RS itu sudah mereka kelola selama 8 tahun terakhir. Upaya mereka menghalangi pengerjaan bangunan perparkiran itu berujung bentrok fisik dengan para pekerja, yang mengakibat seorang pekerja mengalami luka-luka, dan kerusakan barang.
TRENDING MEDSOS
Terdapat lebih dari 10 ribu pencarian di Google mengenai Rinny Shirley Theresia Wowor, setelah polwan bergelar doktor psikologi tersebut menjadi perempuan pertama dengan latar belakang psikolog dari BIN yang resmi naik pangkat menjadi Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi. Kenaikan pangkat Rinny dipandang sebagai simbol kemajuan dalam institusi yang selama ini masih didominasi laki-laki, terutama di bidang intelijen dan keamanan nasional.
HIGHLIGHT
Peristiwa yang dialami penulis opini di media detik.com jika terkait dengan isi tulisannya, memang patut dikategorikan sebagai intimidasi atau ancaman terhadap kebebasan berpendapat, yang dijamin oleh konstitusi. Jika masuk kategori ini, berarti bertambah panjang jumlah kejadian upaya penekanan terhadap kebebasan berpendapat. Apalagi kasus-kasus serupa, sejauh ini nyaris tanpa penyelesaian dari aparat penegak hukum. Ambil contoh, intimidasi yang dialami redaksi Tempo, sampai kini tak jelas hasil penyelidikannya. Sudah seharusnya negara, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan parlemen, harus bersikap. Sikap diam bisa diartikan menoleransi tindakan yang jelas melanggar konstitusi.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 24 Mei 2025
