POLITIK
1. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Komisi I DPR membentuk tim independen pencari fakta untuk mengusut tragedi ledakan amunisi TNI AD di Garut, Jawa Barat, pada Senin lalu, yang menewaskan 4 personel TNI AD dan 9 warga sipil. Direktur Imparsial, Ardi Manto, mewakili Koalisi, hari ini menyatakan bahwa kegagalan mengusutnya sama saja dengan kegagalan negara untuk melindungi hak asasi manusia, yaitu hak hidup mereka yang menjadi korban. Kemenhan kemarin mengabarkan sudah membentuk tim investigasi gabungan untuk kasus tersebut, tapi tidak dijelaskan unsur di dalam tim tersebut.
Selain itu, Koalisi menilai pihak TNI tidak sensitif terhadap perasaan keluarga korban dengan menyebut para korban sipil itu adalah warga yang ingin mengambil logam bekas hasil pemusnahan amunisi. Koalisi menilai, pernyataan TNI itu terburu-buru karena disampaikan sebelum ada hasil penyelidikan menyeluruh, transparan, dan imparsial. Berdasarkan pengakuan keluarga korban, mereka yang tewas tersebut dibayar pihak TNI untuk membantu memusnahkan amunisi kedaluwarsa. Jadi mereka bukan datang ke lokasi untuk memulung logam bekas amunisi.
2. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyatakan, warga sipil tidak semestinya dilibatkan dalam kegiatan pemusnahan amunisi karena pemusnahan amunisi bukanlah ranah sipil. Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, menegaskan agar pemusnahan amunisi kedaluwarsa tidak boleh lagi dilakukan oleh sembarang orang. Utut menyatakan, Komisi I DPR akan memanggil Panglima TNI untuk membahas kasus tersebut.
3. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Harli Siregar, hari ini menyatakan bahwa keberadaan personel TNI AD di lingkungan kejaksaan adalah untuk pengamanan aset fisik seperti gedung. Ia menjamin bahwa jaksa masih bekerja secara independen dan tidak mengalami intervensi dari TNI. Harli merespons kontroversi yang berkembang di publik mengenai perintah dari Panglima TNI dan KSAD kepada jajaran di bawahnya untuk mengamankan kantor Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Menurut TNI AD, pengerahan pasukan itu merupakan bagian dari dari kerja sama resmi antara TNI dan Kejagung yang tertuang dalam Nota Kesepahaman tanggal 6 April 2023.
4. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sejak kemarin membuka pendaftaran untuk jabatan ketua umum. Pemilihan ketum akan diselenggarakan pada 12-19 Juli 2025 melalui sistem e-voting. Setiap kader memiliki hak satu suara. Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Steering Committee (SC) Pemilu Raya PSI, Andy Budiman, berharap mantan Presiden Jokowi menjadi ketum PSI, yang berarti akan menggantikan posisi anak bungsunya, Kaesang Pangarep. Selama sekitar 10 tahun umur PSI, partai ini sudah mengalami 3 ketum, yakni Grace Natalie (16 November 2014 – 16 November 2021), Giring Ganesha (16 November 2021 – 25 September 2023), dan Kaesang Pangarep (25 September – sekarang). Kaesang menjadi anggota PSI 2 hari menjelang dipilih sebagai ketum.
EKONOMI
1. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Kamdani mengatakan, badai PHK belum reda. Pada 2024, ada 257.471 peserta BPJS Ketenagakerjaan berhenti dari kepesertaannya karena PHK. Sepanjang Januari-Maret 2025 sudah 73.992 peserta yang di-PHK. Sementara, yang mengajukan klaim JHT BPJS TK karena PHK pada 2024 mencapai 154.010 orang, dan Januari-Maret 2025 sebanyak 40.683 orang. Menurut dia, tidak ada opsi lain bagi pemerintah selain fokus menarik investasi padat karya. Tanpa itu, lapangan pekerjaan akan sulit mewadahi besarnya tenaga kerja. Setiap tahun harus disiapkan 3-4 juta pekerjaan baru.
2. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan membentuk tim untuk menyelidiki dugaan pemalakan dalam pembangunan pabrik kimia PT Chandra Asri Alkali yang masuk PSN 2025-2029. Sekelompok orang yang mengaku anggota Kadin Kota Cilegon, meminta jatah proyek senilai Rp 5 triliun ke PT Chengda, kontraktor pembangunan pabrik tersebut. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie mengatakan, tim akan memberi rekomendasi sanksi jika anggota terbukti melanggar. Dugaan pemalakan itu mencuat setelah muncul rekaman video yang viral, yang menampilkan dialog panas orang yang mengaku sebagai anggota Kadin Kota Cilegon minta diberi pekerjaan untuk ikut menggarap proyek tersebut.
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, selama Januari-April 2025, OJK telah menerima 2.323 pengaduan terkait entitas keuangan ilegal. Rinciannya, 1.899 pengaduan terkait pinjaman online ilegal, dan 424 pengaduan terkait investasi ilegal. Ia juga menjelaskan, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal telah menghentikan 1.123 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal. OJK juga telah memblokir 209 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi.
Ia juga menjelaskan, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal telah menemukan dan menghentikan 1.123 entitas pinjol ilegal. Sedangkan Indonesia Anti-Scam Center (IASC) sejak Desember 2024-25 April 2025 telah menerima 105.202 laporan. Jumlah rekening yang telah dilaporkan sebanyak 172.624 dan yang telah diblokir 42.504 rekening. Total kerugian yang telah dilaporkan oleh IASC sebesar Rp 2,1 triliun. Sedangkan total dana korban yang berhasil diblokir sebesar Rp 138,9 miliar.
TRENDING MEDSOS
Nama “Kasmudjo” trending di X, setelah Mantan Presiden Jokowi memposting video cuplikan kunjungannya ke kediaman dosen Fakultas Kehutanan UGM, Ir. Kasmudjo. Dalam postingan tersebut, Jokowi menyebut bahwa Kasmudjo adalah dosen pembimbing akademiknya saat berkuliah di UGM. Warganet di X pun lantas meragukan kebenarannya, karena beredar juga video lama Jokowi yang menyatakan bahwa Kasmudjo adalah dosen pembimbing skripsi. Warganet menyindir Jokowi “lupa skenario”, karena salah menyebutkan peran Kasmudjo dalam perjalanan kuliahnya di UGM.
HIGHLIGHTS
1. Memang sudah semestinya, Komisi I DPR yang membidangi urusan keamanan dan militer memanggil Panglima TNI untuk menjelaskan ledakan dalam pemusnahan amunisi kedaluwarsa yang menewaskan 4 tentara dan 9 warga sipil. DPR harus bisa benar-benar mewakili rakyat untuk dapat mengungkap kasus tersebut, dan terlebih mendapatkan titik terang tentang status warga sipil yang tewas dalam tragedi tersebut. Pihak TNI AD menyebut mereka warga yang memulung bekas amunisi, sebaliknya keluarga korban menyebut mereka diupah oleh TNI AD untuk membantu pekerjaan pemusnahan amunisi. Jangan sampai pernyataan TNI AD ini menyebabkan keluarga korban mengalami derita bertubi-tubi: kehilangan anggota keluarga, dan masih pula mendapat “stigma” keluarga pemulung, yang tidak berhak mendapat kompensasi atas kematian anggota keluarganya.
2. Tak cuma persoalan kasus ledakan maut dalam pemusnahan amunisi kedaluwarsa, seyogyanya Komisi I DPR RI juga meminta penjelasan kepada Panglima TNI terkait ‘kerja sama ganjil’ TNI-Kejagung tentang penjagaan kantor kejaksaan di seluruh Indonesia oleh TNI. Selain itu, bisa juga Panglima TNI dimintai keterangan terkait keputusan mendadak melakukan mutasi perwira tinggi yang kemudian juga dibatalkan mendadak, seolah-olah sebuah keputusan asal-asalan tanpa melalui pertimbangan matang yang melibatkan Wanjakti.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 14 Mei 2025
