EKONOMI
1. BPJS Ketenagakerjaan mencatat jumlah pekerja yang mengeklaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) per Maret 2025, naik 100% dibanding Maret 2024. Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Oni Marbun mengatakan, per Maret 2025 manfaat JKP telah diberikan kepada lebih dari 35 ribu pekerja yang mengalami PHK. Total yang dibayarkan mencapai Rp 161 miliar, meningkat 48% dari Maret 2024.
Oni mengatakan, jumlah tersebut tidak bisa mencerminkan angka pekerja yang mengalami PHK secara riil. Sebab, kata dia, ada sebagian peserta yang tidak langsung mengeklaim JKP setelah mengalami PHK. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, sebanyak 18.610 tenaga kerja mengalami PHK pada Januari-Februari 2025. Pemerintah saat ini sedang memproses pembentukan Satgas PHK.
2. Presiden Prabowo meneken Keppres Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Satgas diketuai Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Zulhas memastikan, pada 28 Oktober 2025 seluruh kopdes akan mulai bekerja. Saat ini sudah ada 9.835 unit kopdes yang memulai usahanya didampingi pemerintah. Kopdes akan diberi plafon modal Rp 3 miliar untuk memulai usahanya. Menurut Zulhas, saat ini ada 133 ribu koperasi dan mayoritas tak bertumbuh, cenderung stagnan. Koperasi-koperasi itu akan dijadikan Kopdes Merah Putih.
3. Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) periode April 2025, kondisi rata-rata pendapatan masyarakat untuk konsumsi dan pembayaran cicilan, tercatat menurun pada April 2025. Namun, kondisi proporsi tabungan masyarakat justru meningkat. Rata-rata proporsi pendapatan untuk konsumsi dan proporsi pembayaran cicilan/utang masing-masing tercatat 74,8% dan 10,5%, lebih rendah dibandingkan dengan proporsi pada bulan sebelumnya, yaitu 75,3% dan 10,8%.
Sementara data proporsi pendapatan konsumen yang ditabung tercatat sebesar 14,8%, meningkat dibandingkan Maret 2025 sebesar 13,8%. Adapun proporsi konsumsi terhadap pendapatan, terindikasi turun pada responden dengan tingkat pengeluaran Rp 1-2 juta sebesar 78,1%, dan di atas Rp 5 juta sebesar 70,8%. Di sisi lain, porsi pendapatan yang ditabung mengalami peningkatan untuk seluruh kelompok pengeluaran, kecuali kelompok pengeluaran Rp 2,1-3 juta.
Berdasarkan survei tersebut, terlihat konsumen masih optimistis. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) untuk April adalah sebesar 121,7, naik dibandingkan Maret yang sebesar 121,1. IKK di atas 100 menunjukkan konsumen optimistis dalam memandang perekonomian saat ini hingga 6 bulan mendatang. Terjaganya keyakinan konsumen pada April ditopang oleh Indeks Kondisi Ekonomi saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). IKE tercatat sebesar 113,7, lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya 110,6. Sementara, IEK tetap berada pada level optimis sebesar 129,8, meski lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 131,7.
POLITIK
1. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan keamanan vaksin tuberkulosis (TBC) M72 yang diujicobakan terhadap orang Indonesia. Uji coba vaksin yang dibuat oleh yayasan yang dibiayai oleh bos Microsoft, Bill Gates tersebut, memicu kontroversi di masyarakat. Menurut Menkes Budi, vaksin tersebut aman bagi manusia karena sudah menjalani uji klinis 2 dari 3 tahap. Tahap pertama dan kedua, kata Budi Gunadi, adalah uji keamanan bagi manusia. Tahap ketiga adalah uji efektivitas vaksin tersebut, untuk menilai berapa persen yang mengalami kesembuhan. Tahap terakhir inilah yang sedang diujicobakan di Indonesia. Kata Budi, sudah sekitar 2.000 orang yang mendapat suntikan vaksin tersebut.
2. Pemerintah Indonesia menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Paus Leo XIV sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik sepeninggal Paus Fransiskus. Ucapan selamat itu disampaikan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari ini. Kardinal Robert Francis Prevost asal Amerika Serikat (AS) terpilih sebagai paus dalam konklaf hari kedua pada Kamis (8/5/2025) waktu Vatikan. Setelah terpilih, dia menggunakan nama kepausan Leo XIV. Dia menjadi paus ke-267, dan paus pertama dari AS.
3. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menolak wacana menjadikan program barak militer untuk menangani anak bermasalah sebagai kebijakan nasional. Wacana menjadikan praktik “mendidik” murid bermasalah ke barak militer, yang sudah diterapkan oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, disuarakan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai. Koordinator Nasional (Kornas) JPPI, Ubaid Matraji, menilai bahwa wacana tersebut mencerminkan kegagalan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan manusiawi.
HUKUM
Seorang perempuan berinisial SSS ditangkap polisi karena diduga membuat meme mirip Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, hari ini mengungkapkan, perempuan itu dikenai pelanggaran UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kabar yang beredar di media sosial X menyebut perempuan itu mahasiswi SRD ITB.
TRENDING MEDSOS
Kata “FREE HER” trending di X, setelah seorang berinisial SSS yang diduga mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung (ITB) dikabarkan ditangkap Bareskrim Polri buntut unggahan meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-7 Jokowi yang sedang ‘berciuman’. Warganet menilai penangkapan SSS terlalu berlebihan alias “lebay”, mengingat ada lebih banyak tokoh terkenal dunia lain seperti Elon Musk, Kim Jong Un, dan Trump yang fotonya dijadikan meme oleh warganet internasional. Warganet di X pun lantas ramai memberi dukungan kepada SSS dengan mencuitkan “FREE HER” sebagai sebuah seruan kepada Polri untuk membebaskan SSS.
HIGHLIGHTS
1. Data tentang jumlah pekerja yang mengalami PHK berbeda antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Memang sudah biasa terjadi perbedaan data tertentu antara satu lembaga dengan lembaga yang lain, seperti data penerima bansos antara Kemensos dengan Pemda. Maka, wajar pula ada perbedaan data antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, meskipun dua lembaga itu masih dalam satu domain yang sama, yakni ketenagakerjaan. Padahal di era sekarang sudah mutlak pengambilan keputusan berbasis data supaya kebijakan yang diputuskan tepat sasaran. Selama tidak ada upaya untuk mendapatkan data yang akurat dan presisi, maka kebijakan yang diambil selalu mengalami bolong sana-sini, yang pada akhirnya terjadi tidak tepat sasaran, inefisiensi dan pemborosan anggaran.
2. 133 ribu koperasi desa yang tak bertumbuh dan stagnan akan disuntik dana melalui program Koperasi Merah Putih. Keputusan pemerintah ini, bisa jadi terlalu gegabah. Mandeknya sebuah unit usaha, tak melulu persoalan kekurangan dana. Mestinya dievaluasi secara utuh. Jika persoalannya bukan karena kekurangan modal, namun karena kurangnya kapabilitas atau komitmen dan integritas pengurusnya, maka suntikan dana Rp 3 miliar untuk masing-masing koperasi desa, justru hanya akan menambah masalah baru, dan berpotensi membakar uang sejak dari awal. Apalagi, Menteri Koperasi mempersilakan kader dan pengurus partai menjadi pengurus Koperasi Merah Putih, yang bisa berpotensi terjadinya politisasi dana Koperasi Merah Putih.
3. Penangkapan mahasiswi Seni Rupa dan Desain ITB atas karya yang dihasilkan, semakin menambah panjang pelanggaran hak asasi manusia atas kebebasan berekspresi. Di sisi lain, MK baru saja menetapkan bahwa kegaduhan dalam media sosial tidak termasuk dalam kategori kegaduhan yang dimaksudkan dalam UU ITE. Semestinya polisi sebelum menangkap, belajar lagi nilai-nilai mendasar dari Hak Asasi Manusia, yang juga dilindungi oleh UUD 1945.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 9 Mei 2025
