POLITIK
1. Hasan Nasbi hari ini mengumumkan pengunduran diri dari jabatan sebagai kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO). Alasannya, demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa depan. Ia mengaku sudah mengirimkan surat pengunduran diri pada Senin, 21 April 2025. Surat itu diserahkan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Jabatan kepala PCO didapat Hasan Nasbi pada 9 Agustus 2024 sebelum masa pemerintahan Presiden Jokowi berakhir 20 Oktober 2024, setelah duduk dalam jajaran juru bicara TKN Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Nasbi sempat bikin heboh dengan komentarnya “dimasak saja” ketika merespons teror kepala babi yang dikirim ke redaksi Tempo. Komentar itu dinilai menoleransi teror terhadap pers. Presiden Prabowo pun mengakui komunikasi publik pemerintah kurang baik. Pada 17 April lalu, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan sudah ditunjuk Prabowo sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden, dengan tugas yang tidak beda dengan PCO yang dikepalai Hasan Nasbi.
2. Berdasarkan catatan Amnesty International (AI) Indonesia, sepanjang tahun 2024 terdapat 123 laporan kasus penyerangan fisik, serangan digital, ancaman, dan bentuk pembalasan lainnya terhadap 288 pembela hak asasi manusia di Indonesia. Direktur Eksekutif AI Indonesia, Usman Hamid, menyatakan maraknya kekerasan terhadap pembela HAM itu terjadi karena perlindungan hukum yang tidak memadai. Dia mencatat, kekerasan terhadap pembela HAM yang dilaporkan sepanjang 2024, hanya sebagian kecil saja yang pelakunya dihukum di pengadilan.
3. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (Demul), mengaku tidak ambil pusing terhadap ultimatum yang disampaikan oleh Razman Arif Nasution, juru bicara Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules. Ultimatum dari jubir ormas ini muncul setelah Demul menyatakan negara harus melawan tindakan premanisme, bila perlu dihilangkan sampai nol. Demul berkomentar seperti itu menanggapi peristiwa pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jabar, pada 18 April lalu. Beberapa pelaku pembakaran sudah ditangkap polisi, yang semuanya anggota GRIB Jaya. Razman minta Dedi tidak mengganggu kegiatan ormas yang dapat berpotensi menjadi konflik.
4. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggelar acara pemilihan ketua umum yang diberi nama Pemilu Raya pada Juli mendatang di Solo, Jawa Tengah. Menurut Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, dalam memilih ketum PSI nanti akan menggunakan konsep “one man, one vote” atau satu anggota untuk satu suara. Pemilu Raya ini berbeda dengan cara Kaesang Pangarep yang mendadak jadi ketua umum PSI pada 25 September 2023, padahal putra bungsu Jokowi saat itu baru mendaftar sebagai anggota PSI pada 23 September 2023. Ketika itu banyak analis politik menilai, Kaesang dipasang di pucuk PSI supaya mendapat efek popularitas Jokowi, sehingga bisa lolos ke DPR. Tapi ternyata gagal.
EKONOMI
1. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menanggapi pernyataan Menkeu Sri Mulyani yang mengatakan akan mengimpor sejumlah komoditas strategis, termasuk minyak dan gas alam cair (LNG) dari AS sebagai salah satu materi negosiasi tarif resiprokal AS. Bahlil menyebut, hingga saat ini kebutuhan LNG masih terpenuhi lewat pasokan dalam negeri sehingga belum dibutuhkan tambahan impor. Ia menegaskan, Presiden Prabowo tidak menyebut impor LNG sebagai komoditas yang akan diimpor dari AS. Bahlil membenarkan Indonesia berencana mengimpor gas minyak cair (LPG), bahan bakar minyak, dan minyak mentah untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dengan AS. Tapi bukan LNG.
2. Bank Dunia memperkirakan angka masyarakat miskin Indonesia pada 2024 mencapai 60,3% dari jumlah penduduk, atau setara 171,91 juta jiwa. Perhitungan tersebut menggunakan acuan garis kemiskinan untuk kategori negara dengan pendapatan menengah ke atas (upper middle income country) sebesar USD 6,85 per kapita per hari atau setara pengeluaran Rp 115.080 per orang per hari. Jika menggunakan acuan garis kemiskinan dalam bentuk Purchasing Power Parity (PPP) kategori international poverty rate sebesar USD 2,15 per kapita per hari, maka jumlah penduduk miskin pada 2024 menjadi hanya 1,3% atau 3,7 juta orang. Sedangkan dengan ukuran untuk kategori lower middle income poverty rate sebesar USD 3,65 per kapita per hari, jumlah penduduk miskin sebesar 44,47 juta orang atau 15,6%.
Menurut laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025, persentase penduduk miskin di Indonesia pada 2024 tersebut, menjadi yang tertinggi kedua di antara negara-negara berkembang Asia Tenggara. Tingkat penduduk miskin sebesar 60,3% itu hanya lebih rendah dari Laos sebesar 68,9%. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia sebesar 1,3%, Thailand 7,1%, Vietnam 18,2%, dan Filipina sebesar 50,6%.
3. Presiden Prabowo yakin aset Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan tembus USD 1 triliun. Optimisme tersebut disampaikan Prabowo usai memberikan arahan di Town Hall Meeting Danantara, kemarin. Ia menyebut aset-aset BUMN cukup besar, sehingga angka tersebut dapat diraih. CEO Danantara, Rosan Roeslani, memaparkan aset BUMN saat ini mencapai USD 900 miliar. Bahkan bisa lebih. Selain itu, ada aset-aset lain yang nantinya juga akan dimasukkan dalam pengelolaan badan investasi tersebut.
TRENDING MEDSOS
1. Nama “Hasan Nasbi” trending di X dibarengi dengan 5 ribu lebih pencarian di Google, setelah Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya. Surat pengunduran diri Hasan sudah dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
2. Danantara kembali trending di X, setelah warganet ramai menyoroti kegiatan Town Hall Meeting Danantara bersama BUMN di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (28/4/2025), yang tidak mengizinkan awak media menyimak sambutan Presiden Prabowo. Kejadian tersebut membuat warganet semakin yakin bahwa ada hal yang ditutupi pemerintah dalam proyek Danantara.
HIGHLIGHTS
1. Menkeu Sri Mulyani bilang, Indonesia akan membeli gas alam cair (LNG) dari AS sebagai salah satu materi negosiasi tarif resiprokal AS. Sebaliknya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menampik, dengan alasan LNG sudah dapat dipenuhi dari dalam negeri, sehingga tidak perlu impor. Di sini, 2 menteri dalam kabinet yang sama mengeluarkan pernyataan yang bertentangan. Seharusnya kasus semacam ini tidak perlu terjadi, sebab mengesankan koordinasi yang lemah di dalam kabinet.
2. Sikap Gubernur Jawa Barat untuk tidak menggubris ancaman yang diberikan oleh ormas, adalah sikap yang tepat dan harus didukung terutama oleh aparat keamanan, sehingga rakyat juga semakin yakin bahwa negara menang melawan ormas.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 29 April 2025
