HUKUM
1. Kejaksaan Agung kemarin menetapkan 3 hakim sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO). Mereka adalah Agam Syarif Baharuddin (ASB) dan Ali Muhtarom (AM) yang merupakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta (PN) Pusat, dan Djuyamto (DJU), hakim PN Jakarta Selatan. Para hakim itu diduga menerima suap dalam menangani perkara kejahatan 3 korporasi bisnis kelapa sawit, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Tiga perusahaan ini didakwa melakukan korupsi fasilitas ekspor minyak mentah kelapa sawit (CPO), yang merugikan negara puluhan triliun. Para hakim itu mendapat imbalan Rp 22,5 miliar atas putusan bebas yang mereka ketok terhadap 3 perusahaan tersebut. Uang suap itu diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jaksel, Muhammad Arif Nuryanta (MAN), yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. MAN mendapat uang tersebut dari pengacara para terdakwa.
2. KPK menyita sebuah sepeda motor merek Royal Enfield milik mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Selain itu, kata Jubir KPK Tessa Mahardika, hari ini, penyidik KPK juga menyita sejumlah barang bukti lainnya, termasuk dokumen terkait kasus korupsi Bank BJB dalam penggeledahan di rumah RK di Bandung pada 10 Maret 2025. KPK sudah menetapkan 5 orang tersangka, salah satunya Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi. Mereka diduga merugikan negara sekitar Rp 222 miliar dari mark-up dana iklan yang signifikan selama periode 2021-2023, saat RK menjabat sebagai gubernur Jabar. Sebagai gubernur dia punya status sebagai pemegang saham BJB, yang merupakan bank milik pemerintah daerah Jabar dan Banten. KPK belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap RK.
POLITIK
1. Ketua DPR Puan Maharani, hari ini minta Kementerian Luar Negeri RI menjelaskan kepada Komisi I DPR mengenai rencana Presiden Prabowo menampung 1.000 warga Gaza di Indonesia. Puan menilai belum jelas rencana itu bertujuan untuk mengevakuasi atau merelokasi masyarakat Palestina. Saat melempar ide itu, Prabowo mengatakan akan menampung warga Palestina atas alasan kemanusiaan. Dalam penjelasan berikutnya, Prabowo membantah rencana itu sebagai relokasi. Sementara, Ketua MUI Bidang Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim menilai, rencana Presiden Prabowo mengevakuasi warga Gaza menimbulkan kontroversi. Ia minta Presiden mengkaji ulang rencana tersebut.
2. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, hari ini membantah ada “matahari kembar” dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Sebutan “matahari kembar” itu disuarakan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, merespons 2 menteri yang bersilaturahmi dengan mantan Presiden Jokowi di Solo, yang menyebut Jokowi sebagai “bos” mereka. Dua menteri yang menyebut Jokowi sebagai “bos” mereka adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Selain itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menko Pangan Zulkifli Hasan juga bersilaturahmi dengan Jokowi. Menurut Nasbi, Presiden Prabowo tidak mempersoalkan para menterinya bersilaturahmi dengan mantan-mantan presiden RI. Para menteri itu menjadi anak buah Jokowi pada periode ke-2 pemerintahannya.
EKONOMI
1. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2025 meningkat USD 2,6 miliar menjadi USD 157,1 miliar dari sebelumnya USD 154,5 miliar. Kenaikan terjadi setelah penerapan PP No. 8/2025 yang mengatur 100% devisa hasil ekspor (DHE) SDA harus disimpan di dalam negeri selama 12 bulan. Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa, serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah. Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, posisi cadangan devisa ini setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
2. Pemerintah Indonesia menjanjikan tambahan impor dari AS sebesar USD 18-19 miliar, sebagai bahan negosiasi pengenaan tarif perdagangan 32% terhadap Indonesia. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan ini akan dibuka sesuai permintaan AS yang menginginkan defisit neraca perdagangan dengan Indonesia bisa diseimbangkan, dari yang saat ini di kisaran USD 18 miliar. Ia tak merinci komoditas tersebut karena kebijakan ini menjadi bagian dari bahan negosiasi di Washington DC pada 16-23 April 2025. Selama ini Indonesia mengimpor komoditas pertanian dari AS, seperti gandum dan kedelai.
Selain membuka tambahan impor USD 18-19 miliar, kata Airlangga, pemerintah juga akan menawarkan perusahaan BUMN untuk berinvestasi di AS. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, belum bisa memastikan industri apa yang akan berinvestasi di AS. Namun menurut dia, yang strategis adalah migas melalui anak perusahaan Pertamina. Selain itu, industri teknologi informasi (IT) juga dinilai memungkinkan. Ia menilai, berinvestasi IT di AS akan mendapatkan timbal balik yang menarik lantaran Indonesia bisa belajar teknologi canggih di AS.
3. Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono mengeklaim, program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih berpotensi memberi keuntungan hingga Rp 2.000 triliun dalam 1-2 tahun. Keuntungan tersebut didapat melalui perkiraan potensi pendapatan yang bisa mencapai 4 kali lipat dari total anggaran yang digelontorkan sebesar Rp 400 triliun untuk kopdes di seluruh Indonesia dari APBN/APBD dan pinjaman Himpunan Bank Negara (Himbara). Kopdes Merah Putih rencananya akan menyediakan gudang untuk menjual berbagai produk kebutuhan bahan pokok masyarakat, meliputi pupuk, toserba, hingga koperasi simpan pinjam. Juga ada kegiatan logistik, truk, dan sebagainya. Sehingga diharapkan ada pendapatan 4 kali lipat dari setiap kopdes yang mendapatkan pendanaan Rp 5 miliar.
TRENDING MEDSOS
1. Warganet di X tengah ramai menyoroti tuduhan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Polemik seputar ijazah Jokowi kembali mencuat setelah mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, meragukan keaslian ijazah dan skripsi Jokowi. Rismon menilai penggunaan font Times New Roman dalam dokumen tersebut belum ada di era 1980-an hingga 1990-an. Jokowi mengaku sedang mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang masih mempersoalkan tentang keaslian ijazahnya dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
2. China trending di X, setelah warganet mancanegara ramai membicarakan perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang kembali mencapai puncaknya. Presiden Donald Trump yang sebelumnya menerapkan tarif super tinggi ke China, kini ‘melunak’ dan menyatakan tetap optimistis bahwa kedua negara masih bisa mencapai kesepakatan tarif. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, dalam konferensi pers, hanya beberapa jam setelah Tiongkok menaikkan tarif atas produk-produk asal AS menjadi 125%, dari sebelumnya 84%.
HIGHLIGHTS
1. Belum lepas dari ingatan 3 hakim yang menangani kasus pidana Ronald Tannur duduk di kursi terdakwa gara-gara melahap uang suap, sekarang ada 4 hakim juga akan mengalami nasib sama. Duit suap yang mereka terima lebih besar ketimbang rekan mereka yang menangani Tannur. Maklum, perkara yang mereka tangani kejahatan korporasi. Kabar hakim makan duit suap nampaknya sudah bukan berita besar lagi. Karena dalam benak publik sudah telanjur tertanam istilah lain dari KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yakni “Kasih Uang Habis Perkara”. Ini plesetan KUHP yang sudah ada sejak zaman Orde Baru. Dan praktik itu lestari hingga kini.
2. Istana boleh saja memberikan bantahan normatif terkait ‘matahari kembar’ di Indonesia saat ini. Selain itu memang sah-sah saja, siapapun mengunjungi siapapun, dalam kaitan tradisi silaturahmi lebaran. Namun ucapan-ucapan para petinggi itu sendiri yang sebetulnya memancing spekulasi publik, bahwa Prabowo belum sepenuhnya menjadi ‘matahari tunggal’ di negara ini. Para menteri masih menyebut Jokowi sebagai ‘bos’, bukan ‘mantan bos’ atau ‘bos terdahulu’. Prabowo sendiri di banyak kesempatan juga menyampaikan puja-puji dan bahkan pengakuan, bahwa dia takkan jadi presiden tanpa dukungan Jokowi, yang menyiratkan seolah-olah dia hanyalah orang ditugasi untuk menjalankan agenda-agenda Jokowi. Selain soal ucapan atau pernyataan terbuka, dalam banyak kesempatan, presiden dan para petinggi negara juga masih terlihat hilir mudik menemui Jokowi, yang mengesankan kepada publik bahwa pemerintah ini bukan hanya penerus, namun juga cuma pelaksana arahan Jokowi.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 14 April 2025
