Pemerintah Tarik Utang Lebih Awal, Rencana Pelonggaran TKDN, dan 10.016 Rekening Judol Diblokir

EKONOMI

1. Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky menyebut, strategi front loading, alias menarik utang lebih awal, yang disebut Menkeu Sri Mulyani terkait utang pemerintah yang melonjak di periode awal tahun anggaran, sebagai alasan yang berlebihan. Menurut dia, front loading sudah dilakukan pemerintah sejak akhir 2024 untuk dibukukan sebagai utang APBN 2025. Ia minta pemerintah jujur mengakui sedang kesulitan arus kas, sehingga harus berutang lebih awal. Ia mengatakan, investor pasti bisa membaca situasi ini sehingga risikonya pemerintah akan lebih sulit mencari utang baru pada bulan-bulan mendatang, atau terpaksa memberi yield tinggi yang makin membebani pembayaran bunga.

Sri Mulyani mengungkap, realisasi pembiayaan anggaran sampai dengan akhir Maret 2025 mencapai RP 250 triliun atau setara 40,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Realisasi pembiayaan utang tercatat sebesar Rp 270,4 triliun atau 34,8% dari APBN. Pembiayaan utang berupa penerbitan SBN Rp 282,6 triliun atau 44% dari APBN, dan non-utang Rp 20,4 triliun. Sri Mulyani mengeklaim lonjakan utang itu sebagai strategi front loading, yakni menarik utang dalam jumlah besar di awal periode anggaran demi mengantisipasi kebijakan Trump yang menimbulkan ketidakstabilan pasar global. Bukan karena pemerintah tidak punya uang.

2. Pengamat otomotif ITB, Yannes Pasaribu mengingatkan, Indonesia akan memasuki “fase darurat” jika Prabowo melonggarkan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Fleksibilitas TKDN seperti yang diminta Prabowo, dapat mendorong produsen otomotif besar mengimpor komponen dari negara-negara lain yang mampu memproduksi dengan harga lebih murah untuk meningkatkan daya saing ekspornya. Namun, industri lokal kecil terancam mati dan berpotensi PHK massal. Salah satu alasan AS menerapkan tarif impor dari Indonesia sebesar 32% adalah kebijakan TKDN ini. Dalam upaya negosiasi, pemerintah tengah mengkaji ulang kebijakan TKDN tersebut.

Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi Lukman, mengkhawatirkan rencana melonggarkan TKDN akan memukul industri yang produksinya dibeli oleh pemerintah karena kebijakan TKDN, dan berakibat PHK. Kebijakan TKDN yang berlaku selama ini, kata Adhi, terbukti meningkatkan permintaan produk manufaktur dalam negeri, utamanya yang berasal dari belanja pemerintah. Kekhawatiran senada juga diungkapkan Sekjen Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel), Daniel Suhardiman. Menurut dia, pelonggaran TKDN akan menurunkan utilisasi industri. Ketidakpastian regulasi ini, kata dia, akan membuat keraguan dan pengalihan investasi sektor elektronik keluar Indonesia.

3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae mengungkapkan, instansinya telah meminta bank untuk memblokir 10.016 rekening yang terindikasi terkait judi online (judol). Jumlah tersebut meningkat dari laporan sebelumnya yang mencatat 8.618 rekening. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran dana judi online di Indonesia mencapai angka Rp 359 triliun pada kuartal IV-2024, dengan frekuensi transaksi 209 juta kali. Mayoritas pelaku judol di rentang usia produktif 21-50 tahun, mencapai 92% dari total transaksi. Yang mencengangkan, mayoritas penjudi dengan penghasilan di bawah Rp 1 juta per bulan menghabiskan hampir 70% pendapatannya untuk aktivitas judol.

POLITIK

1. Presiden Prabowo telah menyampaikan permintaan untuk bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, guna membicarakan tarif impor 32% yang ditetapkan Trump terhadap barang yang masuk ke AS dari Indonesia. Menlu Sugiono, kemarin di Turki mengungkapkan, permintaan Prabowo untuk bertemu Trump juga sudah dilayangkan sejak Trump dilantik sebagai presiden AS awal Januari lalu. Namun, hingga kini permintaan itu belum dikabulkan pihak AS.

2. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat, hari ini menolak seluruh eksepsi atau bantahan terhadap tuduhan jaksa, yang diajukan oleh terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan tim penasihat hukumnya atas kasus suap dan perintangan penyidikan buronan Harun Masiku. Hasto pun menghormati putusan sela tersebut. Sedangkan tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto bakal mengajukan banding atas putusan itu. Atas putusan itu, sidang selanjutnya memasuki tahap pemeriksaan saksi.

TRENDING MEDSOS

1. BMKG trending di X, setelah warganet menyoroti notifikasi gempa dari BMKG yang dianggap terlambat mengabarkan bencana gempa Bogor yang terjadi Kamis (10/4/2025) malam. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, membantah dugaan notifikasi gempa Bogor yang disampaikan ke publik terlambat. Daryono mengatakan, kabar gempa Bogor dirilis sejak pukul 22.17.23 WIB oleh sistem BMKG atau hanya selang satu menit setelah gempa terjadi. Meski begitu, dia membenarkan ada banyak kemungkinan yang menyebabkan notifikasi gempa tidak diterima pengguna aplikasi secara tepat waktu. Salah satunya terkait jaringan internet.

2. Gaza trending di X, setelah warganet menyoroti Presiden Prabowo Subianto yang berencana mengevakuasi warga Gaza, Palestina, yang terluka akibat serangan brutal tentara Israel di wilayah tersebut. Namun, rencana tersebut ditentang sejumlah pihak karena dinilai sebagai bagian dari tipu muslihat pendudukan Israel di Gaza. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mempertanyakan keinginan Prabowo untuk membawa warga Palestina dari Gaza dan mengusulkan agar Prabowo mengurungkan niat tersebut.

HIGHLIGHT

Data terbaru dari PPATK tentang judi online (judol) menunjukkan angka-angka yang mengagetkan. Perputaran dana judi online di Indonesia sebanyak Rp 359 triliun pada kuartal IV-2024, dengan frekuensi transaksi 209 juta kali. Angka itu 2 kali lipat ketimbang anggaran makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 171 triliun. Mayoritas pelaku judol di rentang usia produktif 21-50 tahun, mencapai 92% dari total transaksi. Yang mencengangkan, mayoritas penjudi dengan penghasilan di bawah Rp 1 juta per bulan menghabiskan hampir 70% pendapatannya untuk aktivitas judol. Dari data tersebut jelas menunjukkan upaya pemerintah memberangus judol sejak 2023, bahkan sampai membentuk satgas yang dipimpin Menko Polkam, hanya pencitraan saja.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 11 April 2025