EKONOMI
1. Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho mengingatkan, rencana Presiden Prabowo untuk menghapus kuota impor bisa berisiko besar bagi ekonomi nasional. Jika kebijakan itu diterjemahkan menjadi sistem impor terbuka tanpa kontrol, pasar domestik berpotensi kebanjiran produk asing di tengah industri lokal yang belum pulih. Saat ini saja serbuan barang murah, bahkan yang ilegal, sudah membanjiri pasar domestik. Jika impor dibebaskan akan jadi tsunami bagi industri lokal.
Dosen Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi menilai, penghapusan kuota impor, khususnya untuk komoditas strategis seperti kedelai, gula, ataupun beras, bertentangan dengan semangat swasembada pangan. Swasembada pangan bukan sekadar soal ketersediaan stok, melainkan soal kemampuan memenuhi kebutuhan dasar tanpa ketergantungan pada negara lain. Kebijakan menghapus kuota impor akan menghancurkan ekosistem pertanian. Menurut dia, justru yang dibutuhkan adalah reformasi di sektor pertanian, peningkatan produktivitas melalui teknologi dan infrastruktur, serta proteksi cerdas agar swasembada pangan benar-benar tercapai.
Wamentan Sudaryono mengeklaim, rakyat tetap bakal diuntungkan dengan kebijakan penghapusan kuota impor komoditas. Menurut dia, kuota impor yang akan dihapus terbatas pada sektor tertentu. Misalnya, impor daging beku dilakukan langsung oleh industri yang membutuhkan. Tidak perlu perusahaan tertentu lain. Kebijakan ini akan memutus panjang rantai impor. Nantinya, dengan harga yang bisa ditekan karena proses yang mudah dan harga murah, maka yang menikmati rakyat Indonesia. Pemerintah menjamin akan tetap memberikan perlindungan terhadap usaha dalam negeri. Penghapusan kuota impor, jelas dia, bukan berarti impor akan dibuka seluas-luasnya.
2. Presiden Prabowo menerbitkan Inpres No. 6/2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Inpres tersebut menargetkan pengadaan beras dalam negeri sepanjang 2025 sebanyak 3 juta ton, termasuk menyerap hasil panen petani seharga Rp 6.500/kg untuk gabah kering panen dengan segala kualitas. Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi mengatakan, instruksi tersebut sejalan dengan kepastian pemerintah tidak mengimpor beras tahun ini. Per akhir Maret 2025, stok beras Bulog telah mencapai 2,2 juta ton, tertinggi sejak 4 tahun terakhir. Sejak Januari hingga awal Maret, Bulog tercatat baru menyerap 190.000 ton gabah setara beras.
3. Pemerintah akan segera membentuk satuan tugas (satgas) harian untuk mempercepat pembentukan 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025. Rapat koordinasi rencana pembentukan satgas itu dilakukan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, bersama Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, hari ini. Budi Arie mengatakan bahwa secara administratif pembentukan 80.000 kopdes direncanakan bisa rampung pada akhir Juni 2025, sedangkan pembangunan fisiknya akan dilakukan secara bertahap.
POLITIK
Rencana Presiden Prabowo menjemput dan memukimkan 1.000 warga Jalur Gaza di Indonesia, menurut penilaian Wakil Ketua DPR Komisi 1, Dave Laksono, merupakan ide Prabowo yang mulia, tetapi harus dibarengi dengan perencanaan yang matang agar berhasil dan sesuai harapan. Sebaliknya, Wakil Ketua MUI Anwar Abbas, menentang rencana Prabowo tersebut, karena ide tersebut mendukung rencana Amerika Serikat dan Israel untuk mengosongkan Gaza supaya bisa diduduki Israel. Rencana Prabowo tersebut disampaikan menjelang kunjungannya ke sejumlah negara di Timur Tengah, kemarin. Kemenhan dan TNI pun sudah siap menjalankan rencana tersebut, asalkan sudah ada perintah dari Presiden.
Ide pemindahan warga Palestina ke Indonesia dari Gaza yang sedang digempur oleh Israel sudah disuarakan oleh Presiden AS Donald Trump pada Januari lalu. Trump bilang, warga Palestina di Gaza perlu diberikan tempat hidup yang lebih baik, ketimbang hidup di Gaza yang hancur lebur. Namun, ide Trump tersebut terkait upaya “pengosongan” Gaza untuk dikuasai Israel. Setelah sekian bulan ide Trump itu tidak ada kelanjutannya, muncul kabar di akhir Maret lalu dari sebuah media luar negeri, yang menyebut sekitar 100 warga Palestina di Gaza akan dikirim ke Indonesia untuk bekerja di sektor konstruksi sebagai bagian dari percontohan migrasi sukarela. Kementerian Luar Negeri RI langsung membantah kabar tersebut.
HUKUM
Rencana pemerintah menambah kewenangan Kepolisian RI melalui merevisi UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang akan dibahas di DPR, seharusnya dilakukan setelah ada evaluasi tentang UU tersebut. Pendapat tersebut disampaikan oleh Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) bidang kepolisian, Bambang Rukminto. Karena, seiring perkembangan zaman, banyak kasus di bidang keamanan yang tidak bisa diatasi oleh Polri, misalnya kasus-kasus terkait industrial security. Bambang menilai, jika ada penambahan kewenangan baru kepada Polri, sementara permasalahan yang ada tidak bisa diselesaikan, justru akan menimbulkan masalah baru.
TRENDING MEDSOS
1. PPDS trending di X, setelah viralnya dokter residen Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) bernama Priguna Anugerah (31), yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerkosaan terhadap anggota keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Tersangka diduga membius korban sebelum melakukan aksi bejatnya. Warganet mengecam perbuatan keji tersangka, karena menggunakan keahliannya dalam anestesi untuk melakukan tindak kejahatan. Unpad telah memutuskan untuk mengeluarkan pelaku dari program pendidikan, sementara Kementerian Kesehatan tengah memproses pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) tersangka sebagai dokter.
2. Sukahaji trending di X, setelah kebakaran melanda 45 kios kayu dan 3 rumah warga di Jalan Terusan Pasir Koja, Kampung Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Rabu malam (9/4/2025) sekitar pukul 23.30 WIB. Dari informasi yang dihimpun, kebakaran terjadi jelang sidang perdana gugatan yang dilayangkan warga dengan nomor perkara perdata di PN Bandung, karena pemagaran dan klaim kepemilikan tanah oleh Junus Jen Suherman dan Juliana Kusnandar. Sengketa warga Sukahaji bermula pada 2009 ketika pihak luar mengeklaim lahan yang ditempati jongko-jongko penjual kayu yang juga masuk wilayah terusan Pasirkoja. Warganet di X ramai menyuarakan dukungan untuk warga Sukahaji yang terdampak kebakaran, dan berharap warga mendapat keadilan dalam sengketa tanah Sukahaji.
HIGHLIGHTS
1. Rencana Presiden Prabowo membuka pintu impor komoditas tanpa kuota, mendapat perhatian berbagai kalangan. Aneka analisis dan spekulasi pun merebak, mengingat ide tersebut masih bersifat umum. Komoditas apa saja yang boleh masuk dari luar negeri tanpa pembatasan? Ada banyak komoditas impor yang dibutuhkan rakyat seperti bawang putih, beras, gandum, jagung, dan kedelai. Sudah jadi rahasia umum bahwa impor komoditas itu membutuhkan perizinan dari lintas kementerian, yang menimbulkan biaya tinggi, penguasaan kuota oleh segelintir importir, dan pada akhirnya menyebabkan harga komoditas itu menjadi tinggi ketika sampai di tangan rakyat. Rencana pembebasan kuota impor komoditas tersebut sudah pasti akan mengganggu para importir pemain lama yang sudah mapan, dan para penikmat rente dari perizinan impor. Mereka sangat mungkin tidak akan diam saja. Publik tentu menanti, macam apa implementasi dari rencana Presiden itu.
2. Rencana Pemerintah menjemput 1.000 warga Palestina di Jalur Gaza untuk dibawa ke Indonesia telah menimbulkan pro-kontra, karena memang ide tersebut kontroversial. Sebaiknya Pemerintah terlebih dulu memberikan penjelasan segamblang-gamblangnya kepada publik terkait rencana itu, termasuk apakah keputusan tersebut merupakan ide murni Pemerintah, atau bagian dari tekanan Amerika Serikat dan jaringan lobi Israel yang terkait dengan konsesi-konsesi tertentu. Sebagai negara yang sejak awal mendukung kemerdekaan penuh Palestina, sikap Pemerintah Indonesia mendukung evakuasi warga Palestina sebagai bagian dari skenario pengosongan Jalur Gaza tersebut, memang kontroversial. Warga Gaza membutuhkan semurni-murninya dukungan politik, dukungan moral, dan bantuan kemanusiaan, bukan justru membantu pendudukan atas tanah air mereka.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 10 April 2025
