POLITIK
1. Dalam acara sarasehan ekonomi di Jakarta kemarin, Presiden Prabowo menyentil Menkeu Sri Mulyani perihal para menteri belum juga mendapat mobil dinas, padahal sudah bekerja selama 6 bulan. Kabinet Prabowo punya menteri/pejabat setingkat menteri sebanyak 48 orang, dan 56 wakil menteri. Berdasarkan Peraturan Menkeu No. 138 Tahun 2024, mobil dinas menteri, jabatan kualifikasi A adalah sedan, MPV, atau SUV, dengan mesin maksimal 3.500 cc, atau mobil listrik dengan baterai 250 kW. Sementara wakil menteri di kualifikasi B, opsi mobil dinasnya adalah sedan atau SUV bermesin 4-silinder 2.500 cc, atau sedan dengan baterai 215 kW, atau SUV 200 kW. Pada Januari lalu, Presiden mengeluarkan Inpres Efisiensi Anggaran sekitar Rp 300 triliun, yang memangkas antara lain biaya perjalanan dinas.
2. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, hari ini mengungkapkan, pertemuan Presiden Prabowo dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Senin malam lalu, tidak menghasilkan kesepakatan PDIP akan bergabung dalam koalisi pemerintah. Meskipun berada di luar pemerintahan, kata Muzani yang juga menjabat sebagai ketua MPR, Megawati berharap agar Prabowo bisa efektif sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dalam menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan rakyat. Menurut Juru Bicara DPP PDIP, Mohamad Guntur Romli, Prabowo dan Megawati bersepakat untuk terus menjalin komunikasi dan kerja sama ke depan.
3. Presiden Prabowo menyatakan Indonesia siap menampung sekitar 1.000 warga Gaza untuk gelombang pertama, terutama mereka yang luka-luka, kena trauma, dan anak-anak yatim piatu. Indonesia siap mengirim pesawat untuk mengangkut mereka, kata Prabowo, asalkan mendapat restu dari semua pihak, termasuk negara-negara yang aktif membantu rakyat Gaza. Rencana tersebut merupakan salah satu agenda yang akan dibahas dalam lawatan Prabowo ke sejumlah negara di Timur Tengah, yaitu Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania. Prabowo dan rombongan sudah tiba di Abu Dhabi, UEA, pagi tadi waktu setempat. Presiden AS Donald Trump, beberapa waktu lalu sudah menyuarakan gagasan untuk merelokasi warga Gaza yang sedang menderita akibat digempur Israel, ke Indonesia
EKONOMI
1. Pemerintah telah menerbitkan utang neto sebanyak Rp 282,6 triliun hingga akhir Maret 2025, sebagai bagian dari strategi pembiayaan defisit APBN. Jumlah itu setara dengan 44% dari target pembiayaan utang tahun ini. Dari total pembiayaan anggaran sebesar Rp 250 triliun atau 40,6% dari pagu APBN 2025, sebagian besar dari Surat Berharga Negara (SBN) neto.
Hingga Maret 2025, defisit APBN sebesar Rp 104,2 triliun (0,43% dari PDB), meningkat dibanding bulan sebelumnya. Pendapatan negara tercatat Rp 516,1 triliun, atau 17,2% dari target Rp 3.005,1 triliun. Komponen terbesar masih dari perpajakan sebesar Rp 400,1 triliun, terdiri atas penerimaan pajak Rp 322,6 triliun, serta kepabeanan dan cukai Rp 77,5 triliun. Sementara, belanja negara Rp 620,3 triliun atau 17,1% dari total pagu. Belanja pemerintah pusat sebesar Rp 413,2 triliun, sedangkan transfer ke daerah (TKD) tersalurkan Rp 207,1 triliun atau 22,5% dari target.
2. Presiden Prabowo minta Permendag No. 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang mengatur relaksasi impor sejumlah komoditas termasuk tekstil, dicabut. Perintah tersebut disampaikan menyusul keluhan pelaku usaha, terutama industri tekstil dan produk tekstil (TPT), yang menuduh Permendag itu menjadi penyebab jatuhnya sektor TPT. Ia juga memerintahkan untuk menghapus kuota impor, utamanya terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak, salah satunya daging sapi. Prabowo mengatakan, kuota impor bakal lebih fleksibel untuk siapa saja yang mampu melakukan impor. Dia menginstruksikan Mentan Andi Amran Sulaiman dan Mendag Budi Santoso untuk membuka peluang impor komoditas tersebut bagi siapa pun.
Terpisah, Sekjen Kemendag, Isy Karim mengatakan, revisi Permendag No. 8/2024 masih dalam proses review. Pembahasan itu, kata dia, termasuk juga soal permintaan Presiden Prabowo untuk kembali memperluas keran impor di tengah ketegangan perang dagang imbas kebijakan tarif Presiden Donald Trump. Apalagi, kata Isy, pembahasan revisi Permendag itu juga harus melibatkan lintas lembaga, meliputi Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah menyiapkan 5 kebijakan yang dapat mengurangi beban pelaku usaha hingga 14%, sebagai bentuk negosiasi atas tarif resiprokal 32% yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump.
Pertama, memberikan percepatan proses pemeriksaaan, penyederhanaan restitusi, serta kemudahan perizinan dan pengawasan perbatasan. Langkah itu, setara dengan memotong tarif 2%. Kedua, memberikan penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) Impor untuk produk tertentu seperti elektronik, seluler, dan laptop dari sebelumnya 2,5% menjadi 0,5%. Langkah ini dinilai setara dengan memangkas tarif 2%.
Ketiga, pemerintah memberikan penyesuaian tarif bea masuk produk asal AS dalam kategori most favored nation (MFN) sebesar 0-5%, dari sebelumnya 5-10%. Ini dapat memangkas beban tarif sebesar 5%. Keempat, penyesuaian tarif bea keluar untuk produk sawit, yang dapat menurunkan beban tarif hingga 5%. Kelima, pemerintah tengah mempercepat proses penerbitan kebijakan trade remedies seperti bea masuk anti dumping (BMAD), imbalan, dan safeguard menjadi dipercepat dari 30 hari ke 15 hari.
HUKUM
Anak dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, yakni Aufaa Luqmana Re A, mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah, terhadap Presiden ke-7 Indonesia Jokowi, karena kesulitan membeli mobil Esemka. Kuasa hukum Aufaa, Sigit Sudibyanto mengatakan, penggugat minta ganti rugi Rp 300 juta karena gagal membeli 2 unit mobil pikap Esemka, yang dijanjikan Jokowi akan diproduksi massal saat Jokowi meresmikan pabrik Esemka di Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, pada tahun 2019. Sampai sekarang mobil itu tidak juga ada di pasar, sehingga penggugat merasa dirugikan.
TRENDING MEDSOS
1. Prabowo masih trending di X, warganet masih ramai membicarakan hasil wawancara Presiden Prabowo dengan tujuh jurnalis senior di kediamannya di Hambalang, Bogor, Minggu (6/4/2025).
2. China trending di X, warganet mancanegara ramai membahas negara China yang membalas ‘tarif timbal balik’ Presiden Donald Trump atas barang-barang impor China, dengan membatasi ekspor beberapa jenis logam tanah jarang (rare earth) ke AS. Langkah ini dinilai akan membuat perang dagang dunia semakin panas.
HIGHLIGHTS
1. Presiden Prabowo pada Januari lalu mengeluarkan Inpres efisiensi anggaran sebesar sekitar Rp 300 triliun. Para menteri pun dengan bergegas melakukan pemangkasan anggaran kementerian. Namun, kini Presiden minta Menkeu supaya membuka brankas untuk belanja mobil bagi para menteri dan wakil menteri kabinet. Mengacu pada aturan Menkeu soal kriteria mobil untuk anggota kabinet, sudah tentu harga mobil jatah menteri tak kurang dari Rp 800 juta sebiji. Permintaan Presiden tersebut menunjukkan kontradiksi dengan niat dia melakukan penghematan anggaran, apalagi di tengah kabar pemerintah gencar menerbitkan surat utang untuk menambal APBN. Selain itu, dari profil harta para menteri/wakil menteri, hanya segelintir anggota kabinet yang tidak punya mobil setara kriteria yang ditetapkan Menkeu. Sebagian besar malah punya lebih dari itu. Dari permintaan Presiden itu, terkesan bahwa efisiensi alias penghematan tidak berlaku untuk pejabat tinggi.
2. Mengejutkan, bahwa pada akhirnya Presiden Prabowo memilih untuk ‘takluk’ pada desain Amerika Serikat dalam upaya membantu Israel ‘mengusir’ warga Palestina dari Jalur Gaza. Padahal banyak persoalan di depan mata yang akan dihadapi dengan pilihan menampung warga Palestina ke Indonesia, termasuk dengan kondisi perekonomian Indonesia yang sedang lesu saat ini. Ikut aktif melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, adalah dasar bagi Indonesia berperan serta mewujudkan perdamaian dunia sesuai amanat konstitusi. Peran itu harus diwujudkan sesuai dasar politik bebas aktif yang dianut Indonesia dalam percaturan politik dunia. Pengiriman delegasi-delegasi perdamaian serta pasukan militer di bawah naungan PBB adalah pilihan yang pas, bukan menampung relokasi korban perang, yang justru lebih memberi ruang bagi suatu pihak menjadi leluasa melakukan pengusiran pihak lain yang justru kita dukung.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 9 April 2025
