HUKUM
Penyelidikan atas kasus tiga polisi yang tewas ditembak oleh 2 oknum TNI saat mereka melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Way Kanan, Lampung, pada Senin (17/3/2025), masih belum tuntas. Kapendam II/Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, kemarin mengungkapkan, berdasarkan pengakuan 2 pelaku penembakan, peristiwa itu terkait dengan jatah setoran judi sabung ayam yang mengalir ke Polsek dan Koramil. Praktik setoran itu sudah berlangsung selama satu tahun. Merespons pernyataan Kolonel Eko tersebut, Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, minta bukti bahwa ada setoran judi yang masuk ke anak buahnya. Dia pun mengaku siap memproses jika ada buktinya.
Terkait masalah penembakan yang menewaskan 3 polisi tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), hari ini mengeluarkan pernyataan supaya kasus itu dituntaskan melalui proses hukum yang adil dan transparan. Sedangkan Komisi Kepolisian Nasional Indonesia (Kompolnas) mendorong agar masyarakat membuat laporan resmi jika memiliki bukti mengenai kasus tersebut. Sementara itu berdasarkan hasil penyelidikan polisi, penembakan dilakukan dalam jarak antara 6-13 meter dengan menggunakan senjata laras panjang.
POLITIK
1. Sehari setelah hasil revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI disahkan DPR pada Kamis (20/3/2025), sebanyak 7 mahasiswa Universitas Indonesia (UI) mengajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan mereka sudah diterima MK dengan nomor perkara 47/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025. Salah satu alasan permohonan mereka adalah revisi UU TNI itu tidak memenuhi asas keterbukaan yang diatur Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), yang tercermin dari minimnya partisipasi publik hingga sulitnya masyarakat mengakses draf RUU TNI. Sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dikabarkan akan menyusul mengajukan judicial review ke MK. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengaku tidak mempermasalahkan UU tersebut diuji di MK.
2. Pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) memberi klarifikasi terhadap tudingan mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, yang menilai skripsi Jokowi palsu. Rismon menyebut, lembar pengesahan di sampul skripsi Jokowi menggunakan font Times New Roman, yang menurutnya belum ada pada tahun 1980-an hingga 1990-an. Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, hari ini menyatakan, sampul dan lembar pengesahan skripsi Jokowi dicetak dengan mesin percetakan, yang kala itu sudah ada di Yogyakarta. Dia pun memastikan ijazah Jokowi yang lulus dari Fakultas Kehutanan, asli.
3. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi kemarin mengatakan, Instruksi Presiden (Inpres) pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tengah dimatangkan, yang diharapkan selesai dalam waktu dekat. Dia pun mengoreksi jumlah Kopdes bukan 70.000 sebagaimana dikabarkan sebelumnya, tapi 80.000. Budi Arie menyebut, Kopdes akan menjadi alat untuk mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang ada di 3,1 juta desa. Direncanakan setiap Kopdes akan dilengkapi dengan bangunan multifungsi, seperti kantor koperasi, outlet penjualan sembako (barang konsumsi), dan outlet simpan pinjam (modal kerja rakyat desa). Lalu, ada pula outlet klinik dan obat, gudang (saprodi dan offtaker), serta truk untuk mendukung mobilisasi logistik desa.
EKONOMI
1. Bank Indonesia (BI) mencatat, likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Februari 2025 sebesar Rp 9.239,9 triliun, tumbuh 5,7% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Januari 2025 sebesar 5,5% (yoy). Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, perkembangan itu didorong pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 7,4% dan uang kuasi 1,8% (yoy). Ia menjelaskan, perkembangan M2 terutama dipengaruhi perkembangan penyaluran kredit yang tumbuh 9% dan aktiva luar negeri bersih yang tumbuh 4,1% (yoy).
Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah menilai, naiknya uang beredar tidak mengindikasikan terjaganya daya beli atau tidak. Sebab, uang beredar secara umum tidak menunjukkan secara spesifik segmentasi keberadaan uang tersebut, alias mencakup semua kelompok masyarakat. Sehingga, kata dia, meningkatnya jumlah uang beredar tidak menggambarkan kondisi di masyarakat bawah yang sesungguhnya mengalami penurunan daya beli karena adanya PHK dan lain-lain.
Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede mengatakan, peningkatan itu sejalan dengan pola musiman di mana permintaan uang cenderung meningkat menjelang Ramadan. Jika ditelisik, pertumbuhan M2 lebih banyak ditopang komponen uang kuasi seperti tabungan dan deposito, sementara komponen M1 (uang kartal dan giro) lebih stabil. Artinya, kata dia, walaupun ada potensi peningkatan konsumsi, sebagian besar peningkatan likuiditas masih tersimpan di sistem perbankan, belum sepenuhnya terserap ke sektor riil. Dengan begitu, pertumbuhan M2 belum menjadi sinyal pemulihan daya beli.
2. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, memastikan kebijakan PPh Final bagi UMKM dengan tarif 0,5% yang berakhir 2024 akan diperpanjang. Berdasarkan peraturan yang berlaku, WP Orang Pribadi UMKM seharusnya tidak lagi mendapatkan tarif PPh Final 0,5% mulai 2025. Aturan yang telah diterapkan sejak 2018 ini hanya berlaku hingga akhir 2024. Sekitar 1,23 juta WP UMKM seharusnya mulai membayar pajak dengan tarif normal sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan pada 2025. Adapun tarif PPh Final UMKM 0,5% berlaku bagi wajib pajak orang pribadi atau badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.
3. Kemendag mengungkap 9 pelaku usaha yang mengurangi takaran beras kemasan 5 kg. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Moga Simatupang, mengatakan ke-9 pelaku usaha itu telah diberi sanksi administratif berupa teguran. Berdasarkan temuan, pelanggaran mengurangi volume beras ini telah terjadi sejak lama. Pada 2023, sebanyak 96,55% dari total 29 produk beras kemasan tidak sesuai ketentuan. Jumlah itu menurun pada 2024, dari 36 produk yang diperiksa hanya separuh yang beratnya tak sampai 5 kg. Lalu pada periode Februari-Maret 2025, Kemendag menemukan 28,27% dari 21 produk beras kemasan 5 kg yang isinya tak sesuai label.
TRENDING MEDSOS
Warganet di X masih ramai menyoroti aksi penolakan pengesahan RUU TNI, khususnya karena aksi penolakan masih berlanjut di Bandung pada Jumat (21/3/2025), yang berakhir rusuh. Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat kompak menggunakan pakaian hitam dan bertahan di Gedung DPRD Jawa Barat menyuarakan penolakan terhadap RUU TNI. Warganet di X melaporkan bahwa demo menjadi rusuh, karena banyak anggota ormas yang membuat kacau, mulai dari membakar properti, menyerang massa aksi dengan sajam dan balok, serta sweeping pengguna jalan yang berpakaian hitam.
HIGHLIGHTS
1. Sebanyak 3 polisi tewas seketika saat menggerebek judi sabung ayam di Way Kanan, Lampung. Mereka tewas ditembak 2 oknum TNI pakai laras panjang. Pangkal perkara, begitu kata kabar yang beredar, adalah soal sengketa setoran judi. Kapendam II/Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, sudah mengakui memang ada setoran judi mengalir ke Polsek dan Koramil. Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, terkesan membantah tudingan itu dengan minta bukti. Namun, publik sudah mafhum bahwa kegiatan ilegal yang bisa berjalan “aman” hampir selalu ada beking aparat, yang ketika terbongkar kasusnya akan disebut sebagai “oknum”. Selalu muncul jawaban bahwa bekingan itu bukan kebijakan lembaga, tapi ulah oknum.
2. Perlawanan kalangan sipil, termasuk mahasiswa, yang diajukan secara jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi, layak mendapat dukungan penuh. Langkah tersebut akan memberikan kepastian hukum, apakah secara formil, etis, dan substantif, revisi UU TNI yang diselesaikan secara ngebut oleh DPR bersama pemerintah, memang layak dibenarkan. Demikian juga akan hadir kepastian, apakah ada pelanggaran konstitusi terkait semakin luasnya kelonggaran bagi TNI aktif untuk berkarya di luar jalur militer.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 22 Maret 2025
