POLITIK
1. Rektor UI Prof Heri Hermansyah, memutuskan bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia harus memperbaiki disertasinya dan meminta maaf. Keputusan itu diambil, kata Heri, setelah dilakukan pembahasan bersama oleh Rektor, Senat Akademik, Dewan Guru Besar, dan Badan Penjaminan Mutu Akademik UI, pada 4 Maret lalu. Keputusan tersebut, yang disampaikan rektor hari ini, berbeda dengan rekomendasi yang dikeluarkan Dewan Guru Besar UI bahwa disertasi Bahlil dibatalkan dan harus menulis ulang, karena dia telah melakukan empat pelanggaran. Bahlil dinyatakan lulus setelah menjalani sidang terbuka promosi doktor Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) di UI, Depok, pada 16 Oktober 2024. Merespons keputusan rektor UI itu, Bahlil menyatakan akan mematuhi.
2. Presiden Prabowo Subianto kembali mengumpulkan sejumlah konglomerat di Istana Negara, hari ini, setelah sehari sebelumnya, Kamis (6/3/2025), 8 orang terkaya itu juga diundang ke Istana. Mereka adalah pemilik Jhonlin Group, Andi Syamsuddin Arsyad (Haji Isam); pendiri Agung Sedayu Grup, Sugianto Kusuma (Aguan); pengendali Salim Group, Anthoni Salim; Direktur Utama Adaro Energy Indonesia, Garibaldi Thohir; Chairman Lippo Group James Riady; Chairman Sinarmas Group Franky Oesman Widjaja; pendiri Artha Graha Group Tomy Winata; pendiri CT Corp Chairul Tanjung (CT); dan Presdir Medco Energi Hilmi Panigoro. Selain itu, ada pendiri Barito Group, Prajogo Pangestu; pendiri Mayapada Group, Dato Sri Tahir; juga Ketua Kadin, Anindya Bakrie.
Prabowo ditemani Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menteri BUMN, Erick Thohir; dan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani. Saat tiba di Istana, Boy Thohir sempat mengungkapkan pertemuan tersebut akan membahas program-program pemerintah, yakni BPI Danantara, Makan Bergizi Gratis, hingga program 3 juta rumah. Sehari sebelumnya, Prabowo sudah mengundang 8 konglomerat. Mereka adalah Anthony Salim, Aguan, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Widjaja, Dato Sri Tahir, James Riady, dan Tomy Winata. Pertemuan tersebut membahas perkembangan ekonomi nasional serta program-program utama yang tengah dijalankan.
3. Mendagri Tito Karnavian, hari ini mengatakan, bahwa pemerintah baru membayar Rp 2 miliar dari Rp 13 miliar biaya retret kepala daerah di Akmil, Magelang, pada 21-28 Februari lalu. Alasannya, karena Kemendagri selaku pemilik acara perlu melakukan pengecekan semua komponen pembiayaan. Kegiatan retret tersebut dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi kepada KPK atas dugaan korupsi, karena dilakukan penunjukan langsung oleh Presiden kepada PT Lembah Tidar selaku penyelenggara. Menurut Koalisi, perusahaan tersebut milik kader Gerindra, partainya Presiden Prabowo. Mendagri Tito menyatakan, penunjukan langsung diperbolehkan asalkan penggunaannya tetap wajar. Dia tidak peduli terhadap siapa pemilik PT Lembah Tidar.
4. Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indra Wijaya, mendapat kenaikan pangkat menjadi letnan kolonel (letkol). Anggota Komisi I DPR, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menilai, kenaikan pangkat Teddy itu tidak sesuai dengan aturan yang biasa. Dia merujuk surat keputusan Panglima TNI No. Kep/238/II/2025 pada 25 Februari 2025 tentang penetapan kenaikan pangkat reguler percepatan (KPRP) dari mayor ke letkol atas nama Mayor Inf Teddy. Selaku mantan prajurit, Hasanuddin mengaku baru tahu istilah kenaikan pangkat reguler percepatan (KPRP). Namun, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudhayana, menyatakan bahwa kenaikan pangkat tersebut sesuai aturan.
EKONOMI
1. Cadangan devisa Indonesia pada Februari 2025 sebesar USD 154,5 miliar, merosot USD 1,6 miliar dibandingkan Januari. Menurut Bank Indonesia (BI), salah satu penyebab tergerusnya cadangan devisa adalah untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Sepanjang Februari, rupiah memang melemah 1,69% terhadap dolar AS, dan menjadi mata uang Asia dengan depresiasi terdalam. Rupiah juga sempat menyentuh level Rp 16.592/USD, level terendah sejak krisis moneter 1998. Posisi cadangan devisa Februari, setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembiayaan utang luar negeri pemerintah. Ini masih di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
2. BMI, perusahaan riset multinasional Inggris, memperkirakan defisit APBN tahun 2025, kemungkinan akan melebar menyentuh batas 3% dari PDB. Perusahaan riset anak usaha Fitch Solutions dari Fitch Group itu menyebut, defisit fiskal rata-rata selama 5 tahun ke depan akan di kisaran 3%, batas yang diizinkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pembatalan kebijakan PPN 12% pada awal 2025 akan mengurangi pendapatan sekitar Rp 70 triliun. Pada saat bersamaan, pemerintah tidak mengurangi pengeluaran dan tetap meluncurkan program unggulan Makan Bergizi Gratis, lalu merilis BPI Danantara, serta berjanji melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kebijakan Prabowo merealokasikan anggaran di kementerian/lembaga berisiko melemahkan layanan publik. Saat ini, pemerintah menargetkan defisit APBN di kisaran 2,5% dari PDB.
3. Menkeu Sri Mulyani menolak menjawab soal kepastian jadwal pengumuman laporan keuangan negara untuk bulan Januari 2025. Sebelumnya, setiap bulan Kemenkeu melaporkan kinerja keuangan negara pada konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa). Terakhir, Kemenkeu melaporkan APBN KiTa bulan Desember 2024 pada 6 Januari lalu. Tak diumumkannya APBN KiTa bulan Januari dan Februari, menjadi pertanyaan para investor ihwal kondisi keuangan pemerintah. APBN KiTa bulan Januari dinantikan, karena pada bulan itu Prabowo memerintahkan kementerian/lembaga dan pemda melakukan efisiensi Rp 306,7 triliun. Menurut ekonom OCBC, Lavanya Venkateswaran, data terbaru diperlukan untuk mengukur dampak dari langkah-langkah fiskal baru-baru ini dengan lebih baik.
TRENDING MEDSOS
CPNS trending di X, setelah Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bersama dengan DPR, sepakat menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 menjadi paling lambat pada Oktober 2025. Warganet di X ramai memprotes keputusan tersebut. Sebab, banyak di antara pelamar CASN 2024 yang telah mengajukan pengunduran diri alias resign dari kantor tempatnya bekerja, sehingga terpaksa harus menjadi pengangguran sampai sebelum dilantik pada Oktober mendatang.
HIGHLIGHTS
1. Bahlil terbukti melakukan kecurangan akademik dalam penyusunan disertasi untuk meraih gelar doktor di UI. Pihak kampus sudah memintanya untuk meminta maaf. Sebagai pejabat publik, Bahlil sepantasnya memberikan penegasan sikap dan pertanggungjawaban moral atas perilakunya itu. Teladan-teladan moral seperti itulah yang saat ini dibutuhkan, di saat krisis kepercayaan publik setelah tertubi-tubi penipuan dilakukan elite politik dan penyelenggara negara, baik berupa ingkar janji, persoalan moral, hingga persoalan mega korupsi yang semakin banyak terungkap akhir-akhir ini.
2. Kemenkeu belum juga mengumumkan laporan keuangan negara untuk bulan Januari 2025. Padahal, sudah menjadi tradisi Kemenkeu setiap bulan melaporkan kinerja keuangan negara pada konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa). Terakhir, Kemenkeu melaporkan APBN KiTa bulan Desember 2024 pada 6 Januari lalu. Data tersebut sangat penting bagi banyak kalangan terutama bisnis, akademisi, dan pasar keuangan. Bisa jadi, laporan keuangan negara itu belum juga dimunculkan ke publik karena selama dua bulan terakhir Kemenkeu disibukkan dengan penyusunan ulang neraca keuangan akibat ada program pengurangan dan realokasi anggaran.
3. Presiden Prabowo mengumpulkan para konglomerat, sudah tentu bermaksud “melibatkan” mereka dalam program pembangunannya. Pola macam ini sudah berlangsung sejak Orde Baru. Berdasarkan berbagai hasil studi, pola kolaborasi semacam itu justru membuat konglomerasi mereka semakin menggurita.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 7 Maret 2025
