POLITIK
1. Komisi II DPR berencana memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta perwakilan pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, hari ini mengatakan, evaluasi ini dilakukan setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah, yang tersebar di sejumlah provinsi. MK telah menyelesaikan total sebanyak 310 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2024, dengan hasil mengabulkan 26 permohonan, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara lainnya. Dari 26 permohonan yang dikabulkan, sebanyak 24 perkara menghasilkan keputusan untuk menggelar PSU.
2. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, kemarin menunjuk Ahmad Basarah dan Ronny Talapessy jadi juru bicara resmi partai. Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri sekaligus Ketua Fraksi PDIP di MPR. Sedangkan Ronny Talapessy adalah anggota DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional. Penetapan kedua orang tersebut sebagai jubir partai dilakukan Megawati, setelah Sekjen Hasto Kristiyanto ditahan KPK pada 22 Februari lalu, dan tidak menunjuk pelaksana tugas (Plt) sekjen PDIP.
3. Salah satu usulan dalam draf revisi UU TNI adalah perubahan usia pensiun tingkat perwira TNI dari 58 tahun menjadi 60 tahun, sedangkan tingkat bintara serta tamtama diperpanjang dari 53 tahun menjadi 55 tahun. Revisi UU TNI ini sudah disepakati untuk dibahas dan disahkan DPR tahun ini. Alasan perubahan usia pensiun ini adalah untuk memanfaatkan keahlian dan pengalaman prajurit yang masih produktif, serta menyesuaikan dengan standar usia produktif yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS). Wakil Inspektur Jenderal TNI, Mayjen Alvis Anwar menduga, perpanjangan usia pensiun perwira TNI itu dimaksudkan agar setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
4. Presiden Prabowo hari ini menerima kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Shoigu merupakan orang kepercayaan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk bidang keamanan. Dia mantan menteri pertahanan. Dia bakal membahas persoalan keamanan dan pertahanan saat lawatannya di Indonesia, dan selanjutnya ke Malaysia.
HUKUM
1. Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan 7 orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bahan bakar minyak (BBM) yang ditaksir merugikan negara sebesar Rp 193,7 triliun, yang berlangsung dari 2018-2023. Kerugian sebesar itu terjadi dari pengaturan harga yang dilakukan oleh pihak swasta dengan beberapa anak perusahaan PT Pertamina. Dari pihak swasta ada 3 tersangka, salah satunya adalah Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR), anak bos minyak Indonesia, Muhammad Riza Chalid. Dia pengendali PT Navigator Khatulistiwa, dan menjadi broker pemenang tender pengadaan impor minyak mentah. Sedangkan 4 tersangka dari anak perusahaan Pertamina yakni, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan; Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi; Direktur Optimalisasi dan Produk Pertamina Kilang Internasional, Sani Dinar Saifuddin; serta Vice President Feedstock Manajemen pada PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono.
2. Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman, memperkirakan kerugian negara dalam korupsi pengadaan BBM Pertamina itu bisa lebih dari perhitungan Kejagung, Rp 193,7 triliun. Angka tersebut, menurut Ferdy wajar, yakni diperkirakan sepertiga atau seperempat dari total produksi minyak Pertamina periode 2018-2023. Namun, ia melihat adanya potensi kerugian lebih tinggi karena Pertamina tak terbuka terhadap proses tata kelola minyak mentah tersebut. Ferdy menambahkan, kasus dugaan korupsi ini menjadi bukti bahwa terjadi asimetri informasi dari Pertamina kepada publik. Sehingga, informasi yang tidak diketahui menjadi celah para mafia migas untuk melakukan korupsi.
EKONOMI
1. Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho, menyoroti pengurus BPI Danantara. Posisi CEO diisi Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan P Roeslani. Sementara CIO dipegang Ketua Pengembangan Keuangan Digital Kadin, Pandu Sjahrir; dan Wamen BUMN, Dony Oskaria, sebagai COO. Posisi Dewan Pengawas diduduki Menteri BUMN Erick Thohir, dan Muliaman Hadad. Sebagai Dewan Penasihat ada Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan mantan PM Inggris Tony Blair. Andry melihat kemungkinan bias, menteri akan diawasi menteri. Apalagi, Wamen BUMN mengisi jabatan di operasional akan membuat fungsi pengawasan dan operasional menjadi bias. Dengan struktur hanya diisi oleh birokrat, maka potensi intervensi politik juga menjadi besar.
Sementara pengamat BUMN sekaligus Direktur Next Indonesia, Herry Gunawan menilai, keterlibatan mantan PM Inggris Tony Blair tak memiliki urgensi. Blair, kata dia, lebih tepat sebagai konsultan politik dan kebijakan, ketimbang korporasi. Keterlibatan unsur dari luar Indonesia, seharusnya seorang profesional yang terkait dengan bisnis dan investasi, auditor, tata kelola perusahaan, atau manajemen risiko. Ia juga menyoroti peran Blair sebagai Dewan Penasihat IKN yang tak jelas hasilnya. Sebelumnya, CEO BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan, Tony Blair bakal menjadi salah satu dewan pengawas Danantara.
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti Scam Center (IASC) mencatat, ada 70.390 rekening yang dilaporkan berkaitan dengan aktivitas penipuan sejak 22 November 2024-9 Februari 2025. Wakil Ketua OJK, Mirza Adityaswara mengatakan, 19.980 (28%) rekening yang sudah diblokir. Total kerugian yang dilaporkan mencapai Rp 700,2 miliar. Namun, hanya Rp 106,8 miliar yang berhasil diblokir. Mirza juga melaporkan, OJK selalu menerima keluhan yang berkaitan dengan pinjaman online (pinjol) dan Buy Now Pay Later (BNPL). Hingga akhir 2024, OJK telah menutup 2.500 pinjol ilegal. Saat ini, terdapat 97 perusahaan pinjol legal dengan nominal outstanding Rp 77 triliun per Desember 2024, tumbuh 29% secara tahunan (yoy).
TRENDING MEDSOS
Kata “Pertamina” dan “193 T” trending di X, setelah Kejaksaan Agung menetapkan empat pejabat PT Pertamina (Persero) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023, dengan kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun. Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian “di- blending” menjadi Pertamax.
HIGHLIGHTS
1. Putusan MK yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah yang dihasilkan dari Pilkada Serentak November 2024, jelas menunjukkan kualitas penyelenggaraan yang buruk. Akibatnya, negara harus keluar uang lagi untuk PSU, belum lagi kerugian non material yang diderita para kontestan di daerah yang harus melaksanakan PSU tersebut. Maka memang sudah semestinya Komisi II DPR, yang membidangi politik dalam negeri, wajib melakukan evaluasi total terhadap penyelenggara pemilu/pilkada. Tak hanya itu, sistem pemilu serentak juga perlu dievaluasi sehingga kualitas pemilu mendatang menjadi lebih baik.
2. Keputusan MK melakukan diskualifikasi dan memerintahkan PSU di sejumlah daerah, layak diapresiasi sebagai putusan yang menunjukkan bahwa MK kembali bertaji dan menjaga wibawa lembaganya. Keputusan tersebut merupakan keputusan final yang harus dilaksanakan. Karena merupakan keputusan final, maka putusan MK tersebut harus diikuti dengan pengusutan tuntas pihak-pihak terkait yang menyebabkan terjadinya kesalahan fatal yang fakta-faktanya diterima MK. Di Pilkada Serang misalnya, bupati terpilih yang dibatalkan kemenangannya, adalah istri dari Menteri Desa, Yandri Susanto. Sedangkan pelanggaran berat yang terjadi adalah mobilisasi masif dukungan pemilih oleh para kepala desa setempat, sehingga menyebabkan aspirasi suara dinilai tidak murni lagi. Jika memang rezim Prabowo ingin menyelenggarakan pemerintahan bersih bersama pembantu-pembantu yang berkomitmen moral dan etika yang lurus, maka sebagai dampak dari putusan MK tersebut, seharusnya Mendes Yandri dievaluasi posisinya. Jangan sampai putusan MK tersebut berdiri sendiri dengan hanya mengadili kesalahan di hilir, tapi melepaskan semua awal persoalan dan akar kesalahan di hulu terjadinya kecurangan.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 25 Februari 2025
