POLITIK
1. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demo ‘Indonesia Gelap’ mulai Senin ini hingga Rabu (19/2/2025) di sejumlah daerah Indonesia secara serentak. Koordinator BEM SI, Satria Naufal, menjelaskan ada 5 tuntutan mahasiswa selama demonstrasi 3 hari ini. Yakni, mendesak Presiden Prabowo mencabut Inpres No. 1 Tahun 2025, transparansi program Makan Bergizi Gratis (MBG), tolak revisi UU Minerba, tolak dwifungsi TNI, serta tangkap dan adili mantan Presiden Jokowi. Aksi demo di Jakarta hari ini, digelar di area Patung Kuda, dekat Monas. Polisi mengerahkan sekitar 1.600 personel untuk mengamankan demo itu. Sedangkan di Lampung, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lampung melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Lampung.
2. Presiden Prabowo hari ini menyampaikan optimisme terhadap kondisi perekonomian Indonesia yang tetap stabil di tengah ketidakpastian global. Kestabilan itu tercermin dari inflasi Indonesia saat ini, yang merupakan salah satu yang terendah di dunia. Kestabilan itu, kata dia, juga tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap berada di atas rata-rata global. Menurut Prabowo, masih kuatnya fundamental ekonomi Indonesia itu tak lepas dari kebijakan yang diambil pemerintah, yang mampu menjaga stabilitas di berbagai sektor, sehingga ekonomi nasional tetap berada dalam jalur yang positif.
3. Wakil Menaker, Immanuel Ebenezer (Noel) mengaku, tengah mengkaji aturan untuk menjadikan pengemudi ojek online (ojol) berstatus pekerja, bukan lagi mitra dengan aplikasi. Di hadapan massa ojol yang berdemo menuntut THR di kantornya, Jl Gatot Subroto, Jakarta, hari ini, Noel mengatakan aturan itu ditargetkan rampung usai Hari Raya Idul Fitri 2025. Ia menyebut, aturan itu bisa berupa peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri. Namun, Noel menekankan yang terpenting ialah driver ojol ini memiliki legal standing yang jelas ke depan. Para pengemudi ojol yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menuntut UMR 1 bulan upah, menolak hubungan kemitraan, dan durasi kerja 8 jam per hari.
4. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengusulkan, agar Presiden Prabowo bagi-bagi lahan gratis di IKN Nusantara untuk negara sahabat. Hal itu bertujuan supaya Ibu Kota RI di Kalimantan Timur itu bisa segera dipadati, termasuk oleh bangunan kantor kedutaan negara sahabat. Mantan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu berharap sejumlah kantor kedutaan bisa berdiri di IKN sebelum 2028, sejalan dengan target IKN Nusantara menjadi ibu kota politik. Otorita IKN telah menyiapkan lahan 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound.
EKONOMI
1. Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) pada kuartal IV-2024 tercatat USD 424,8 miliar, atau setara Rp 6.917,87 triliun. Posisi ini turun dibandingkan kuartal III-2024 sebanyak USD 428,1 miliar. Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 4% yoy, tumbuh melambat dibandingkan 8,3% yoy pada kuartal sebelumnya. Dari total ULN itu, posisi ULN pemerintah sebesar USD 203,1 miliar, turun dibandingkan kuartal III-2024 sebesar USD 204,1 miliar. Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh melambat menjadi 3,3% yoy dari 8,4% yoy pada kuartal III-2024. Sementara, posisi ULN swasta tercatat sebesar USD 194,1 miliar pada kuartal IV-2024, lebih rendah dibandingkan kuartal III-2024 sebesar USD 196,3 miliar. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 2,2% yoy, lebih dalam dibandingkan kontraksi 0,6% yoy pada kuartal III-2024.
2. Presiden Prabowo mewajibkan 100% Devisa Hasil Ekspor (DHE) disimpan di dalam negeri selama 12 bulan. Aturan ini berlaku mulai 1 Maret 2025. Lewat kebijakan ini, ditargetkan USD 80 miliar masuk ke pasar keuangan dalam negeri. Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2025 tentang DHE Sumber Daya Alam. Menurut Prabowo, DHE diperkirakan bertambah USD 80 miliar karena baru akan berlaku 1 Maret 2025. Kalau 12 bulan penuh hasilnya akan lebih dari USD 100 miliar. Kebijakan DHE tersebut akan berlaku untuk sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Sektor minyak dan gas bumi dikecualikan.
HUKUM
1. Berdasarkan hasil asesmen dan verifikasi oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, sudah sekitar 19.000 orang narapidana yang masuk kategori penerima amnesti dari Presiden Prabowo. Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, hari ini dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR, jumlah tersebut sudah berkurang dari angka semula yang diperkirakan 44.000 narapidana. Amnesti ditarget diberikan sebelum Lebaran 2025.
2. Para terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk 2015-2022 yang merugikan negara sekitar Rp 300 triliun, berencana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Mereka tidak terima dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta, yang jauh lebih berat ketimbang putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakpus. Berdasarkan putusan PT Jakarta, terdakwa Harvey Moeis dihukum 20 tahun penjara, jauh lebih tinggi dari putusan PN 6,5 tahun; Helena Lim diperberat dari 5 tahun menjadi 10 tahun penjara; eks Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, juga diperberat dari 8 tahun menjadi 20 tahun.
TRENDING MEDSOS
#IndonesiaGelap trending di X, setelah Badan Eksekutif Mahasiswa dari berbagai kampus menggelar demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap pada hari ini, Senin, 17 Februari 2025, di kawasan Patung Kuda dekat Istana Merdeka Jakarta. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo yang tidak pro rakyat. Koordinator BEM Seluruh Indonesia, Satria Naufal mengatakan, bahwa tajuk Indonesia Gelap itu dimaknai sebagai ketakutan warga Indonesia terhadap nasib masa depan bangsa.
HIGHLIGHTS
1. Rencana Wakil Menaker Immanuel Ebenezer membuat aturan yang bertujuan memperbaiki hubungan kerja ojek online (ojol) dengan pihak pengendali aplikasi, patut diapresiasi. Perubahan sistem hubungan kerja ini sudah sangat lama dituntut oleh para pengemudi ojol, namun tak kunjung terwujud. Kehadiran aplikasi ojol yang dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi memang membuat regulasi hubungan kemitraan kerja konvensional menjadi ketinggalan zaman. Di sinilah dibutuhkan kepintaran sekaligus kebijaksanaan dari pihak pemerintah dalam membuat regulasi baru tersebut. Di satu sisi, kebijakan itu jangan sampai menjadi disinsentif bagi produk bisnis inovatif yang dihasilkan dari perkembangan TI, di sisi lain tidak merugikan kaum pekerja.
2. Para juru bicara pemerintah perlu memikirkan pola komunikasi yang smart dan elegan untuk generasi muda yang sedang frustasi dengan kondisi negara. Tagar #IndonesiaGelap dan #KaburAjaDulu sebagai ungkapan kekesalan mereka merespons peluang-peluang yang semakin sempit di tengah tekanan ekonomi dan kondisi politik, tidak bisa diabaikan begitu saja. Apalagi, Presiden Prabowo cenderung memberi respons kurang bersahabat dengan melontarkan ungkapan sarkastik terhadap berbagai masukan dan kritikan. Penjelasan-penjelasan yang nyaman dan komprehensif bisa dilakukan para ‘juru penerang’ pemerintah, karena pada dasarnya generasi muda yang sedang gelisah itu adalah anak-anak muda terdidik dan terpelajar yang bisa memahami persoalan. Tanpa itu, maka impian Indonesia Emas 2045 bisa jadi hanya merupakan harapan utopis saja, karena Indonesia tak mampu mengelola bonus demografi yang dibangga-banggakan selama ini.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 17 Februari 2025
